Hukum Pidana Formil Mengapa Prosedur Harus Diutamakan?

Hukum Pidana di suatu negara memiliki dua sisi mata uang yang saling melengkapi: sisi yang mendefinisikan kejahatan dan sanksinya, dan sisi yang mengatur bagaimana sanksi itu dapat di tegakkan secara sah dan adil. Sisi yang kedua inilah yang kita kenal sebagai Hukum Pidana Formil.

Definisi dan Fungsi Utama Hukum Pidana Formil

Hukum Pidana Formil, atau secara umum di kenal sebagai Hukum Acara Pidana (KUHAP), adalah serangkaian norma dan prosedur yang mengatur bagaimana negara melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana. Ini adalah hukum prosedural yang bertindak sebagai jembatan antara teori (hukum pidana materiil) dan praktik penegakan hukum di lapangan.

Hubungan dengan Hukum Pidana Materiil (Penekanan Konsep)

Penting untuk di pahami bahwa Hukum Pidana Formil adalah “hukum aksi” atau “hukum jalan” dari Hukum Pidana Materiil. Hukum Pidana Materiil (KUHP) mengatur apa yang dilarang (misalnya, pencurian atau pembunuhan) dan apa sanksinya. Sementara itu, Hukum Pidana Formil mengatur bagaimana cara negara (melalui polisi, jaksa, dan hakim) menginvestigasi pencurian, menuntut pelakunya di pengadilan, dan akhirnya melaksanakan putusan. Tanpa prosedur yang benar, penegakan hukum akan menjadi sewenang-wenang dan inkonstitusional.

Tujuan Utama dan Pentingnya Perlindungan HAM

Tujuan utama eksistensi Hukum Pidana Formil adalah untuk menjamin:

1. Kepastian Hukum: Memastikan setiap tindakan penegak hukum memiliki dasar dan batas yang jelas.
2. Keadilan Prosedural (Procedural Justice): Memberikan hak yang sama bagi korban, tersangka, dan masyarakat.
3. Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM): Ini adalah fungsi krusial. Hukum Acara Pidana berfungsi sebagai benteng yang melindungi warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan oleh negara, terutama melalui penerapan prinsip fundamental Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence).

Artikel ini akan membedah secara mendalam bagaimana Hukum Pidana Formil bekerja di Indonesia, mulai dari prosedur penyidikan dan penuntutan, dinamika persidangan, berbagai upaya hukum, hingga tahap akhir pelaksanaan putusan. Selain itu, kita akan menelaah prinsip-prinsip dasarnya dan isu-isu kontemporer yang relevan.

Prinsip-Prinsip Dasar dalam Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Hukum Acara Pidana tidak hanya sekadar mengatur prosedur, tetapi juga berlandaskan pada sejumlah prinsip fundamental yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan negara (menghukum) dan hak-hak individu (perlindungan). Prinsip-prinsip ini harus di pedomani oleh penyidik, penuntut, dan hakim.

Prinsip Praduga Tak Bersalah (Presumption of Innocence)

Ini adalah pilar utama dalam sistem peradilan pidana modern.

Definisi: Setiap orang yang di sangka, di tangkap, di tahan, di tuntut, atau di hadapkan di muka sidang wajib di anggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) yang menyatakan kesalahannya.

Implikasi: Prinsip ini membatasi kewenangan penegak hukum (Polisi, Jaksa) agar tidak bertindak seolah-olah tersangka atau terdakwa sudah pasti bersalah sebelum adanya pembuktian di pengadilan.

Prinsip Due Process of Law (Proses Hukum yang Adil)

Definisi: Seluruh proses peradilan, dari awal hingga akhir, harus di lakukan secara sah, adil, transparan, dan sesuai dengan prosedur yang di atur oleh undang-undang (KUHAP).

Implikasi: Tidak ada proses pidana yang boleh di dasarkan pada kesewenang-wenangan. Hak-hak dasar tersangka/terdakwa, seperti hak untuk di periksa dalam waktu yang wajar dan hak untuk mengajukan keberatan, harus selalu di hormati.

Hak untuk Di dampingi Penasihat Hukum (Right to Counsel)

Jaminan: Tersangka atau terdakwa berhak mendapatkan bantuan hukum dari Penasihat Hukum pada setiap tingkat pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, hingga persidangan.

Wajib: Untuk tindak pidana tertentu yang ancaman hukumannya lima tahun atau lebih, tersangka/terdakwa yang tidak mampu wajib di dampingi oleh penasihat hukum yang di sediakan oleh negara. Prinsip ini memastikan adanya kesetaraan senjata (equality of arms) antara penuntut yang memiliki sumber daya negara dan terdakwa.

Peradilan yang Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan

Tujuan: Proses peradilan harus di selenggarakan seefisien mungkin agar putusan dapat segera di peroleh, menghindari penundaan yang berkepanjangan (justice delayed is justice denied).

Implementasi: Hakim dan penegak hukum wajib mengelola perkara dengan efektif untuk menghindari birokrasi yang rumit dan biaya yang memberatkan masyarakat pencari keadilan.

Prinsip Terbuka untuk Umum (Kecuali Kasus Tertentu)

Definisi: Pada dasarnya, semua persidangan pidana harus di lakukan secara terbuka untuk umum, kecuali dalam kasus-kasus tertentu (misalnya, perkara kesusilaan atau perkara anak).

Fungsi: Menjamin adanya kontrol publik terhadap proses peradilan, yang secara langsung memastikan objektivitas, akuntabilitas, dan independensi hakim.

Prinsip Pemeriksaan Langsung (Asas Mondeling)

Definisi: Hakim wajib memeriksa secara langsung semua alat bukti dan keterangan saksi yang di ajukan di persidangan.

Implikasi: Hakim tidak hanya bergantung pada berkas tertulis dari penyidik (BAP), tetapi harus menilai kredibilitas saksi dan bukti secara langsung di hadapannya (face to face), sehingga keyakinan hakim di dasarkan pada fakta yang terungkap di sidang.

Tahapan Kunci dalam Proses Pidana

Proses pidana di Indonesia mengikuti alur yang ketat sesuai dengan KUHAP, melibatkan tiga institusi utama: Kepolisian (Penyidikan), Kejaksaan (Penuntutan), dan Pengadilan (Persidangan).

Tahap Penyidikan (Oleh Kepolisian/Penyidik)

Tahap ini adalah fase awal di mana negara mencari dan mengumpulkan bukti untuk membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan pelakunya.

Penyelidikan

• Tujuan: Mencari dan menemukan apakah suatu peristiwa yang di laporkan atau di curigai merupakan tindak pidana.
• Hasil: Jika di temukan bukti permulaan yang cukup, status di naikkan menjadi Penyidikan.

Penyidikan

Definisi: Serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya.

Kewenangan Kunci Penyidik:

1. Penangkapan: Tindakan membatasi kebebasan sementara.
2. Penahanan: Penempatan tersangka di tempat tertentu (Rutan) dalam waktu terbatas untuk kepentingan penyidikan.
3. Penggeledahan dan Penyitaan: Mencari dan mengambil benda/barang bukti yang relevan dengan kasus.
4. Pemeriksaan Saksi dan Tersangka: Mengambil keterangan di bawah sumpah atau tanpa sumpah.

Akhir Tahap: Berkas perkara di nyatakan lengkap (P.21) dan di serahkan kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Tahap Penuntutan (Oleh Jaksa Penuntut Umum – JPU)

Setelah berkas lengkap, kewenangan berpindah ke tangan Kejaksaan.

1. Tugas Utama: JPU meneliti berkas dari penyidik. Jika berkas sudah memenuhi syarat formil dan materiil, JPU mengambil alih tersangka dan barang bukti (Tahap II atau Penyerahan Tanggung Jawab) dan mulai menyusun Surat Dakwaan.
2. Fungsi Dominus Litis: Jaksa memegang kendali penuh atas perkara di tahap penuntutan. Jaksa yang menentukan apakah perkara tersebut akan di ajukan ke pengadilan atau di hentikan penuntutannya (di bawah Restorative Justice atau karena alasan lain).
3. Surat Dakwaan: Dokumen formal yang berisi uraian cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang di dakwakan kepada terdakwa. Surat dakwaan ini yang menjadi dasar pemeriksaan di pengadilan.

Tahap Persidangan (Oleh Pengadilan)

Tahap ini di selenggarakan oleh Majelis Hakim dan merupakan momen pembuktian di muka umum.

Pembukaan Sidang dan Pembacaan Dakwaan

• Setelah Hakim membuka sidang dan memeriksa identitas, Jaksa membacakan Surat Dakwaan.
• Terdakwa atau Penasihat Hukum dapat mengajukan Eksepsi (keberatan terhadap dakwaan).

Pembuktian

• Pemeriksaan Saksi/Ahli: JPU dan Penasihat Hukum mengajukan saksi dan ahli untuk membuktikan dakwaan atau membela terdakwa. Hakim berperan aktif dalam menguji kebenaran keterangan.
• Pemeriksaan Terdakwa: Terdakwa di berikan kesempatan untuk memberikan keterangan dan pembelaan diri.

Tuntutan dan Pembelaan

1. Requisitoir (Tuntutan): JPU menyampaikan kesimpulan dari pembuktian dan mengajukan tuntutan pidana yang di anggap layak.
2. Pledoi (Pembelaan): Terdakwa atau Penasihat Hukum mengajukan pembelaan untuk menangkis tuntutan Jaksa.
3. Replik dan Duplik: Tahapan saling menanggapi antara JPU dan Penasihat Hukum.

Putusan Pengadilan (Vonis)

Hakim bermusyawarah berdasarkan fakta, alat bukti, dan keyakinan.

Putusan Hakim dapat berupa:

1. Bebas (Vrijspraak): Jika dakwaan JPU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.
2. Lepas dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag van Rechtsvervolging): Jika perbuatan terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana.
3. Pidana (Straf): Jika terdakwa terbukti bersalah dan di jatuhi hukuman.

Tahap Pelaksanaan Putusan (Eksekusi)

Jika putusan telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde)—baik karena tidak ada upaya hukum lanjutan (Banding/Kasasi) atau setelah semua upaya hukum habis—Jaksa Penuntut Umum bertindak sebagai Eksekutor.

Jaksa wajib melaksanakan isi putusan, misalnya memasukkan terpidana ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).

Tahap Upaya Hukum

Definisi Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk meminta agar putusan pengadilan di tinjau kembali oleh pengadilan yang lebih tinggi. Upaya ini di bagi menjadi dua kategori besar: Upaya Hukum Biasa dan Upaya Hukum Luar Biasa.

Upaya Hukum Biasa

Bagaimana upaya hukum biasa di lakukan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama yang belum memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht).

Banding (ke Pengadilan Tinggi)

1. Definisi Banding: Permintaan pemeriksaan ulang oleh Pengadilan Tinggi (PT) terhadap putusan pidana yang telah di jatuhkan oleh Pengadilan Negeri (PN).
2. Tujuan Banding: Mengoreksi kekeliruan penerapan hukum, kesalahan prosedur, atau kesalahan penemuan fakta yang di lakukan oleh hakim PN.
3. Prosedur Banding: Permohonan di ajukan ke PN yang menjatuhkan putusan, dan berkas akan di kirim ke PT. PT memeriksa berkas tanpa kehadiran terdakwa, kecuali PT memerintahkan sidang di tempat.

Kasasi (ke Mahkamah Agung)

Definisi: Permintaan pemeriksaan ulang oleh Mahkamah Agung (MA) terhadap putusan PT atau putusan PN/PT yang sudah tidak dapat di tempuh dengan upaya banding.

Fokus Pemeriksaan: MA bukanlah pengadilan fakta melainkan pengadilan hukum. Fokus utama Kasasi adalah:

1. Apakah peraturan hukum tidak di terapkan atau diterapkan secara tidak tepat?
2. Apakah cara mengadili tidak di laksanakan menurut ketentuan undang-undang?
3. Apakah pengadilan melampaui batas wewenangnya?
4. Tujuan Akhir: Menjamin kesatuan penerapan hukum di seluruh Indonesia.

Upaya Hukum Luar Biasa

Upaya hukum ini hanya dapat di ajukan dalam kondisi tertentu dan di lakukan terhadap putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

Peninjauan Kembali (PK)

Definisi: Permohonan yang di ajukan oleh Terpidana (atau ahli warisnya) kepada Mahkamah Agung untuk meninjau kembali putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Alasan Pengajuan (Novum): PK dapat di ajukan jika:

1. Di temukan adanya keadaan baru (novum) yang pada saat persidangan belum di ketahui.
2. Terdapat pertentangan dalam putusan satu sama lain.
3. Terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dari hakim.

Sifat: PK bukanlah kelanjutan Kasasi. Tujuan utamanya adalah mencari keadilan substantif terakhir bagi terpidana.

Grasi, Amnesti, Abolisi, dan Rehabilitasi

Meskipun ini bukan upaya hukum peradilan, tindakan ini adalah hak yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan pidana yang telah inkracht, dan di atur di luar KUHAP.

1. Grasi: Hak Presiden memberikan pengampunan berupa perubahan, pengurangan, atau penghapusan pelaksanaan pidana kepada terpidana. Pidana tetap ada, tetapi pelaksanaannya di ringankan.
2. Amnesti: Pengampunan yang menghapuskan pidana yang telah di jatuhkan dan menghapuskan akibat hukum lainnya.
3. Abolisi: Penghapusan proses pidana sejak awal (penghentian penuntutan) sebelum putusan di jatuhkan.
4. Rehabilitasi: Pemulihan hak-hak terpidana yang telah di cabut atau di rampas, karena ia terbukti tidak bersalah dalam putusan PK atau karena alasan tertentu.

Isu-Isu Kontemporer dan Tantangan

Meskipun KUHAP telah menjadi landasan selama beberapa dekade, implementasinya menghadapi berbagai isu modern dan tantangan struktural yang menuntut reformasi dan adaptasi.

Penerapan Restorative Justice (Keadilan Restoratif)

1. Isu Kontemporer RJ: Tuntutan untuk menggeser paradigma dari Keadilan Retributif (pembalasan/hukuman) menuju Keadilan Restoratif (pemulihan).
2. Konsep RJ: Penyelesaian perkara pidana di luar jalur formal dengan melibatkan pelaku, korban, dan masyarakat untuk mencari solusi yang berfokus pada pemulihan hubungan dan kompensasi kerugian, bukan hanya pemenjaraan.
3. Tantangan RJ: Menerapkan RJ secara konsisten dan adil, terutama untuk kasus-kasus pidana ringan (misalnya pencurian kecil), tanpa mengurangi kepastian hukum dan tanpa membuka peluang penyalahgunaan atau negosiasi di bawah tekanan. Penerapan RJ saat ini semakin di dorong oleh Kejaksaan dan Kepolisian.

Tantangan Digitalisasi dan Bukti Elektronik

1. Isu Kontemporer: Maraknya tindak pidana siber (cybercrime), kasus ITE, dan penggunaan media sosial sebagai alat kejahatan atau penyebaran konten ilegal.
2. Tantangan Pembuktian: Hukum Acara Pidana harus beradaptasi dengan jenis alat bukti baru, yaitu bukti elektronik. Kekuatan pembuktian, keabsahan penyitaan, dan tata cara pemeriksaan bukti digital (seperti metadata atau percakapan daring) sering menjadi perdebatan di pengadilan.
3. Undang-Undang ITE: Penegakan hukum pidana formil harus di sinkronkan dengan UU terkait, seperti UU ITE, yang sering menimbulkan polemik terkait kebebasan berekspresi.

Reformasi KUHAP (RUU KUHAP)

Tantangan Struktural:

KUHAP yang berlaku saat ini (UU No. 8 Tahun 1981) di anggap sudah usang dan kurang responsif terhadap perkembangan HAM dan teknologi.

Poin Utama Reformasi:

Upaya merevisi KUHAP mencakup pengaturan yang lebih jelas mengenai:

1. Penguatan hak tersangka/terdakwa.
2. Pengaturan yang lebih detail mengenai alat bukti elektronik.
3. Perubahan batas waktu penahanan.
4. Pengaturan yang lebih modern terkait peran penyidik dan penuntut.

Isu Penahanan Berlebihan (Over-detention) dan Kondisi Lembaga Pemasyarakatan (Lapas)

• Tantangan Pelaksanaan: Sering terjadi kasus salah tangkap atau penahanan yang melanggar prosedur (tidak sesuai jangka waktu atau tidak di dasari bukti yang kuat).
• Implikasi Lanjut: Tingginya angka penahanan dan pemidanaan berdampak langsung pada kelebihan kapasitas (over-crowding) Lapas, yang melanggar hak asasi dan tujuan pemasyarakatan itu sendiri.

Independensi dan Akuntabilitas Penegak Hukum

• Tantangan Etika dan Integritas: Kekhawatiran publik terhadap intervensi politik, praktik mafia peradilan, atau korupsi yang dapat memengaruhi proses penyidikan, penuntutan, dan putusan hakim.
• Pengawasan: Pentingnya peran lembaga pengawas internal (Itwasum Polri, Jamwas Kejaksaan) dan eksternal (Komisi Yudisial, Ombudsman) untuk memastikan prosedur formal di jalankan dengan integritas.

Peran dan Layanan Konsultan Hukum Pidana Formil Jangkargroups

Konsultan hukum yang berspesialisasi dalam Hukum Pidana Formil memiliki fokus utama untuk menjamin hak-hak klien terpenuhi dan prosedur hukum di jalankan secara benar oleh penegak hukum (Polisi, Jaksa, dan Hakim).

Pelayanan pada Tahap Pra-Ajudikasi (Penyidikan dan Penuntutan)

Ini adalah tahap kritis di mana prosedur formil seringkali di uji.

1. Pendampingan Hukum: Mendampingi klien (sebagai saksi, tersangka, atau pelapor) sejak tahap awal penyelidikan hingga penyerahan berkas ke Kejaksaan (Tahap II).

2. Pengawasan Prosedur: Memastikan bahwa hak-hak klien (seperti hak untuk diam, hak didampingi pengacara, hak pemeriksaan kesehatan) di hormati oleh penyidik.

3. Pengajuan Praperadilan: Mengajukan permohonan Praperadilan ke Pengadilan Negeri jika terjadi dugaan pelanggaran prosedur dalam:

• Penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
• Penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan.
• Ganti kerugian/rehabilitasi bagi korban salah tangkap.

4. Konsultasi Bukti: Menganalisis alat bukti yang di miliki penyidik dan memberikan saran strategi pembelaan berdasarkan kelengkapan berkas perkara.

Pelayanan pada Tahap Persidangan

1. Penyusunan Eksepsi: Membuat keberatan terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) jika dakwaan di nilai tidak cermat, tidak jelas, atau tidak lengkap (obscuur libel).
2. Strategi Pembuktian: Menentukan strategi untuk menguji alat bukti JPU dan mengajukan bukti-bukti dan saksi meringankan (a de charge) yang menguntungkan klien.
3. Penyusunan Pledoi: Menyusun pembelaan yang komprehensif, baik berdasarkan fakta yang terungkap di sidang maupun berdasarkan pertimbangan hukum.

Pelayanan pada Tahap Upaya Hukum

• Banding dan Kasasi: Menyusun Memori Banding dan Memori Kasasi, berfokus pada pelanggaran hukum formil, kekeliruan penerapan hukum, atau pelanggaran prosedur oleh hakim tingkat bawah.
• Peninjauan Kembali (PK): Mengajukan dan memproses permohonan PK jika di temukan keadaan baru (novum) yang dapat meringankan atau membebaskan terpidana.

PT Jangkar Global Groups berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

 

 

Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups