How To Legalize Personal – Cara Melakukan Legalisasi Pribadi

How To Legalize PersonalMemahami Legalisasi Pribadi

How To Legalize Personal – Legalisasi pribadi, sebuah istilah yang mungkin terdengar asing bagi sebagian orang, merujuk pada proses pengakuan dan pengaturan hukum atas aktivitas atau entitas yang sebelumnya berada di luar lingkup hukum formal. Konsep ini memiliki nuansa yang berbeda-beda tergantung konteksnya, mulai dari legalisasi bisnis rumahan hingga legalisasi praktik-praktik tertentu yang dulunya di anggap ilegal. Pemahaman yang komprehensif tentang legalisasi pribadi sangat penting untuk memastikan kepatuhan hukum dan perlindungan hak-hak individu serta entitas.

Konsep legalisasi pribadi mencakup berbagai aspek, mulai dari aspek administratif, seperti pendaftaran dan perizinan, hingga aspek substantif, seperti penetapan aturan dan regulasi yang mengatur aktivitas tersebut. Aspek-aspek ini saling berkaitan dan perlu di pertimbangkan secara menyeluruh dalam proses legalisasi.

Definisi Legalisasi Pribadi di Berbagai Negara

Pengertian dan implementasi legalisasi pribadi bervariasi di setiap negara, di pengaruhi oleh sistem hukum, budaya, dan kebijakan publik masing-masing. Perbedaan ini penting untuk di pahami agar tidak terjadi kesalahpahaman dan memastikan kesesuaian dengan hukum setempat.

Negara	Definisi	Contoh
Amerika Serikat	Proses memperoleh izin atau lisensi resmi untuk menjalankan bisnis atau aktivitas tertentu, seringkali melibatkan pemenuhan persyaratan dan regulasi yang di tetapkan pemerintah federal atau negara bagian.	Legalisasi bisnis rumahan, legalisasi ganja medis di beberapa negara bagian.
Kanada	Mirip dengan AS, namun dengan penekanan pada perlindungan hak-hak individu dan prinsip-prinsip keadilan sosial dalam proses legalisasi.	Legalisasi ganja rekreasi di tingkat federal, regulasi yang ketat terkait penggunaan dan penjualan.
Indonesia	Proses memperoleh izin atau legal standing untuk aktivitas atau entitas yang sebelumnya tidak di akui atau di atur secara formal. Prosesnya seringkali melibatkan berbagai instansi pemerintah.	Legalisasi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), proses legalisasi tanah.

Implikasi Sosial dan Ekonomi Legalisasi Pribadi (Legalize Personal)

Legalisasi pribadi memiliki implikasi sosial dan ekonomi yang signifikan. Dampaknya dapat bersifat positif maupun negatif, bergantung pada konteks dan bagaimana proses legalisasi tersebut di jalankan. Perencanaan yang matang dan regulasi yang tepat sangat krusial untuk memaksimalkan dampak positif dan meminimalkan potensi negatif.

• Dampak Positif: Peningkatan pendapatan negara melalui pajak, penciptaan lapangan kerja, peningkatan akses terhadap layanan dan produk, peningkatan transparansi dan akuntabilitas.
• Dampak Negatif: Potensi peningkatan kejahatan terorganisir, masalah kesehatan masyarakat (jika terkait dengan zat adiktif), dampak lingkungan (jika terkait dengan industri tertentu), potensi penyalahgunaan kekuasaan.

Kasus Hukum Terkait Legalisasi Pribadi di Indonesia

Di Indonesia, berbagai kasus hukum telah muncul terkait dengan upaya legalisasi pribadi, khususnya dalam konteks bisnis dan kepemilikan aset. Pengadilan seringkali berperan dalam menentukan batasan-batasan hukum dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Contoh kasus dapat berupa sengketa tanah, perselisihan terkait izin usaha, atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan aktivitas yang belum sepenuhnya teregulasi.

Sebagai contoh, kasus-kasus sengketa lahan seringkali melibatkan proses legalisasi kepemilikan tanah yang panjang dan kompleks, menuntut pemenuhan berbagai persyaratan administrasi dan bukti kepemilikan yang sah. Proses ini dapat memakan waktu dan biaya yang signifikan, menunjukkan kompleksitas legalisasi pribadi dalam konteks properti di Indonesia.

Aspek Hukum Legalisasi Pribadi (Legalize Personal)

Legalisasi pribadi, meskipun terdengar sederhana, memiliki implikasi hukum yang kompleks di Indonesia. Proses ini melibatkan berbagai peraturan dan prosedur yang perlu di pahami dengan baik untuk memastikan kepatuhan hukum. Berikut ini uraian mengenai kerangka hukum yang mengatur legalisasi pribadi di Indonesia, termasuk identifikasi celah hukum, poin-poin penting undang-undang terkait, proses dan tahapan legalisasi, serta alur prosesnya.

Kerangka Hukum Legalisasi Pribadi di Indonesia

Sayangnya, tidak terdapat satu undang-undang tunggal yang secara eksplisit mengatur “legalisasi pribadi” secara komprehensif di Indonesia. Konsep ini seringkali berkaitan dengan berbagai bidang hukum, seperti hukum administrasi negara, hukum perdata, dan hukum pidana, tergantung pada konteksnya. Legalisasi pribadi seringkali mengacu pada pengesahan dokumen, status, atau tindakan tertentu oleh otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, pemahaman kerangka hukumnya bersifat kontekstual dan bergantung pada jenis legalisasi yang di maksud.

Celah Hukum Terkait Legalisasi Pribadi

Karena tidak adanya regulasi khusus, terdapat beberapa celah hukum yang potensial. Salah satunya adalah perbedaan interpretasi peraturan yang berlaku di berbagai instansi pemerintah. Hal ini dapat menyebabkan proses legalisasi menjadi lebih rumit dan memakan waktu. Selain itu, kurangnya transparansi dan standar prosedur yang jelas juga dapat menimbulkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Poin-Penting Undang-Undang yang Relevan

Beberapa undang-undang yang relevan, meskipun tidak secara langsung mengatur legalisasi pribadi, dapat memberikan acuan, antara lain Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang mengatur tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik, dan berbagai peraturan turunannya yang mengatur tentang tata cara pengurusan administrasi di instansi pemerintah. Undang-Undang tentang Arsip Nasional juga relevan jika legalisasi pribadi berkaitan dengan keabsahan dokumen.

• Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
• Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.

Perlu di ingat bahwa penerapan undang-undang ini bersifat kontekstual dan bergantung pada jenis legalisasi yang di lakukan.

Proses dan Tahapan Legalisasi Pribadi

Proses dan tahapan legalisasi pribadi sangat bervariasi tergantung pada jenis dokumen atau tindakan yang akan di legalisasi dan instansi yang berwenang. Secara umum, proses ini biasanya melibatkan pengajuan permohonan, verifikasi dokumen, dan penerbitan surat legalisasi. Namun, detail prosedurnya berbeda-beda di setiap instansi.

Alur Proses Legalisasi Pribadi

Berikut ini gambaran alur proses legalisasi pribadi dalam bentuk flowchart. Perlu di ingat bahwa flowchart ini merupakan gambaran umum dan dapat bervariasi tergantung pada konteksnya.

Tahapan	Deskripsi
Pengajuan Permohonan	Pemohon mengajukan permohonan legalisasi dengan melengkapi persyaratan dokumen.
Verifikasi Dokumen	Petugas memeriksa keabsahan dan kelengkapan dokumen yang di ajukan.
Proses Legalisasi	Petugas melakukan proses legalisasi sesuai prosedur yang berlaku.
Penerbitan Surat Legalisasi	Setelah proses selesai, petugas menerbitkan surat legalisasi.

Dampak Legalisasi Pribadi terhadap Masyarakat: How To Legalize Personal

Legalisasi penggunaan pribadi suatu zat, misalnya ganja, memiliki dampak yang kompleks dan multifaset terhadap masyarakat. Perubahan kebijakan semacam ini memicu perdebatan sengit, dengan argumen yang mendukung maupun menentang kebijakan tersebut. Memahami dampaknya, baik positif maupun negatif, menjadi krusial dalam merumuskan kebijakan yang berimbang dan efektif.

Dampak Positif Legalisasi Pribadi

Legalisasi penggunaan pribadi, khususnya untuk zat-zat tertentu, berpotensi menghadirkan beberapa dampak positif. Salah satu yang paling signifikan adalah peningkatan pendapatan negara melalui pajak dan regulasi. Selain itu, legalisasi dapat mengurangi aktivitas kriminalitas terkait perdagangan ilegal, karena pasar akan lebih terkontrol dan terawasi. Lebih lanjut, legalisasi dapat membuka peluang riset ilmiah yang lebih luas terkait penggunaan dan dampak zat tersebut, memungkinkan pengembangan pengobatan dan perawatan yang lebih efektif. Hal ini juga dapat menciptakan lapangan kerja baru di sektor pertanian, produksi, dan distribusi yang terlegalisasi.

Dampak Negatif Legalisasi Pribadi

Di sisi lain, legalisasi juga membawa potensi dampak negatif yang perlu di pertimbangkan secara matang. Salah satu kekhawatiran utama adalah peningkatan konsumsi dan potensi ketergantungan. Peningkatan aksesibilitas dapat meningkatkan jumlah pengguna, termasuk di kalangan anak muda yang rentan terhadap adiksi. Selain itu, potensi peningkatan kecelakaan lalu lintas dan masalah kesehatan masyarakat lainnya juga menjadi perhatian. Dampak sosial lainnya, seperti peningkatan perilaku berisiko dan penurunan produktivitas kerja, juga perlu di kaji lebih dalam.

Perbandingan dengan Negara Lain

Pengalaman negara lain yang telah melegalisasi penggunaan pribadi zat tertentu, seperti Kanada dan Uruguay untuk ganja, memberikan pelajaran berharga. Kanada, misalnya, mengalami peningkatan pendapatan pajak namun juga peningkatan jumlah pengguna. Uruguay, di sisi lain, menunjukkan hasil yang lebih beragam, dengan beberapa studi yang menunjukkan penurunan kriminalitas terkait ganja, sementara studi lainnya mencatat peningkatan masalah kesehatan tertentu. Perbandingan ini menunjukkan bahwa dampak legalisasi sangat bergantung pada desain regulasi, sistem pengawasan, dan kampanye edukasi publik yang di terapkan.

Strategi Mitigasi Risiko Negatif

Untuk meminimalisir dampak negatif, strategi mitigasi yang komprehensif sangat penting. Hal ini meliputi regulasi yang ketat terkait produksi, distribusi, dan penjualan, termasuk batasan usia dan kuantitas. Kampanye edukasi publik yang intensif mengenai risiko penggunaan dan dampaknya juga krusial. Selain itu, perlu adanya sistem pengawasan dan penegakan hukum yang efektif untuk mencegah penyalahgunaan dan perdagangan ilegal. Penting juga untuk menyediakan akses yang mudah dan terjangkau terhadap layanan rehabilitasi bagi mereka yang mengalami masalah ketergantungan.

Pendapat Ahli

How To Legalize Personal – “Legalisasi bukanlah solusi ajaib, tetapi merupakan langkah yang memerlukan perencanaan dan implementasi yang cermat. Kesuksesan legalisasi bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan antara peningkatan pendapatan negara, pengurangan kriminalitas, dan perlindungan kesehatan masyarakat.” – Dr. Budi Santoso, Pakar Kesehatan Masyarakat.

Perbandingan dengan Negara Lain

How To Legalize Personal – Memahami regulasi legalisasi pribadi di Indonesia memerlukan perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa, baik yang berhasil maupun yang mengalami kendala. Perbandingan ini akan membantu kita mengidentifikasi faktor-faktor kunci yang memengaruhi keberhasilan implementasi dan menarik pelajaran berharga untuk merumuskan kebijakan yang efektif dan sesuai dengan konteks Indonesia.

Berikut ini akan di bahas perbandingan regulasi legalisasi pribadi (misalnya, ganja untuk keperluan medis atau rekreasi) di Indonesia dengan tiga negara lain yang memiliki pendekatan berbeda: Uruguay (legalisasi penuh), Kanada (legalisasi rekreasi), dan Thailand (legalisasi medis).

Tabel Perbandingan Regulasi Legalisasi Pribadi

Negara	Jenis Legalisasi	Proses Legalisasi	Sanksi Pelanggaran
Uruguay	Legalisasi penuh (rekreasi dan medis)	Proses legislatif yang melibatkan debat publik dan kajian ilmiah yang ekstensif. Pemerintah mengontrol produksi dan distribusi.	Sanksi administratif dan denda untuk pelanggaran regulasi produksi dan distribusi. Sanksi pidana masih berlaku untuk perdagangan ilegal.
Kanada	Legalisasi rekreasi	Proses legislatif yang bertahap, di mulai dengan legalisasi ganja medis, di ikuti dengan legalisasi rekreasi dengan regulasi ketat terkait produksi, penjualan, dan konsumsi.	Sanksi pidana masih berlaku, tetapi hukumannya lebih ringan di bandingkan sebelum legalisasi. Fokus pada pengendalian dan pencegahan perdagangan ilegal.
Thailand	Legalisasi medis	Proses legalisasi melalui revisi undang-undang narkotika, dengan fokus pada penggunaan ganja untuk keperluan medis dengan pengawasan ketat.	Sanksi pidana masih berlaku untuk penggunaan dan perdagangan di luar kerangka regulasi medis.
Indonesia	Ilegal	Tidak ada legalisasi. Penggunaan dan perdagangan ganja tetap ilegal dan di kenakan sanksi pidana berat.	Sanksi pidana yang berat, termasuk hukuman penjara dan denda yang signifikan.

Perbedaan Budaya dan Sistem Hukum

Perbedaan regulasi legalisasi pribadi di empat negara tersebut di pengaruhi oleh faktor budaya dan sistem hukum yang berbeda. Uruguay, dengan budaya yang lebih liberal dan sistem hukum yang fleksibel, mampu menerapkan legalisasi penuh. Kanada, meskipun memiliki sistem hukum yang serupa dengan Indonesia, memiliki budaya yang lebih menerima terhadap penggunaan ganja rekreasi. Thailand, dengan perubahan sosial dan ekonomi yang signifikan, melakukan legalisasi medis untuk tujuan kesehatan. Indonesia, dengan budaya yang lebih konservatif dan sistem hukum yang cenderung represif terhadap narkoba, masih mempertahankan kebijakan ilegalisasi.

Pelajaran dari Pengalaman Negara Lain

How To Legalize Personal – Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa legalisasi pribadi memerlukan perencanaan yang matang, regulasi yang jelas, dan pengawasan yang ketat. Keberhasilan legalisasi bergantung pada kemampuan pemerintah untuk mengendalikan produksi dan distribusi, mencegah perdagangan ilegal, dan melindungi kesehatan masyarakat. Kegagalan seringkali di sebabkan oleh kurangnya perencanaan, regulasi yang ambigu, dan kurangnya pengawasan yang efektif. Uruguay, misalnya, menunjukkan bagaimana kontrol pemerintah yang ketat dapat meminimalkan dampak negatif legalisasi. Sebaliknya, negara yang gagal seringkali mengalami peningkatan konsumsi yang tidak terkontrol dan peningkatan masalah kesehatan masyarakat.

Faktor Keberhasilan dan Kegagalan Legalisasi Pribadi

• Keberhasilan: Regulasi yang jelas dan komprehensif, pengawasan yang efektif, kontrol produksi dan distribusi, edukasi publik yang memadai, dan dukungan dari masyarakat.
• Kegagalan: Kurangnya perencanaan, regulasi yang ambigu, kelemahan dalam pengawasan, perdagangan ilegal yang merajalela, dan penolakan dari masyarakat.

Prosedur dan Persyaratan Legalisasi Pribadi

Legalisasi pribadi, meskipun terdengar rumit, merupakan proses yang penting untuk memastikan keabsahan dokumen pribadi di mata hukum. Proses ini melibatkan verifikasi dan pengesahan dokumen-dokumen tersebut agar di akui secara resmi di berbagai instansi, baik di dalam maupun luar negeri. Pemahaman yang baik tentang prosedur dan persyaratannya sangat krusial untuk menghindari kendala dan memastikan kelancaran proses.

Langkah-Langkah dan Persyaratan Legalisasi Pribadi

How To Legalize Personal – Proses legalisasi pribadi di Indonesia umumnya melibatkan beberapa langkah, tergantung jenis dokumen dan tujuan legalisasi. Secara umum, proses ini memerlukan ketelitian dan kesabaran, karena melibatkan beberapa instansi pemerintah.

1. Identifikasi Jenis Dokumen dan Tujuan Legalisasi: Tentukan terlebih dahulu jenis dokumen yang akan di legalisasi (misalnya, ijazah, akta kelahiran, surat keterangan belum menikah) dan tujuan legalisasi (misalnya, untuk keperluan studi di luar negeri, pernikahan di luar negeri, atau keperluan imigrasi).
2. Pengumpulan Dokumen Pendukung: Kumpulkan semua dokumen pendukung yang di butuhkan, seperti fotokopi KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen asli yang akan di legalisasi. Persyaratan dokumen bisa berbeda-beda tergantung instansi dan jenis dokumen.
3. Legalisasi di Notaris (jika diperlukan): Beberapa dokumen mungkin memerlukan legalisasi dari notaris terlebih dahulu sebelum di proses di instansi pemerintah lainnya. Notaris akan memverifikasi keaslian tanda tangan dan isi dokumen.
4. Legalisasi di Instansi Terkait: Setelah di legalisasi oleh notaris (jika di perlukan), dokumen selanjutnya di legalisasi di instansi terkait, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, atau Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal negara tujuan (untuk legalisasi luar negeri).
5. Pengiriman Dokumen (jika di perlukan): Untuk legalisasi di instansi tertentu, pengiriman dokumen bisa di lakukan secara langsung atau melalui pos. Pastikan untuk menggunakan jasa pengiriman yang terpercaya dan aman.

Daftar Dokumen yang Di perlukan

Daftar dokumen yang di butuhkan untuk legalisasi pribadi bervariasi tergantung jenis dokumen dan tujuan legalisasi. Namun, secara umum, beberapa dokumen yang sering di perlukan meliputi:

• Dokumen asli yang akan di legalisasi (misalnya, ijazah, akta kelahiran).
• Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga.
• Surat kuasa (jika di urus oleh pihak lain).
• Bukti pembayaran biaya legalisasi.

Biaya dan Waktu yang Dibutuhkan

Biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk legalisasi pribadi bervariasi tergantung jenis dokumen, jumlah dokumen, dan instansi yang terlibat. Jadi, biaya legalisasi di setiap instansi berbeda-beda, dan biasanya dibayarkan di tempat. Waktu proses juga bervariasi, mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu.

Sebagai contoh, legalisasi ijazah di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mungkin memakan waktu sekitar 1-2 minggu, sedangkan legalisasi di Kementerian Luar Negeri bisa memakan waktu lebih lama, tergantung antrian dan kompleksitas dokumen.

Contoh Kasus Nyata Proses Legalisasi Pribadi di Indonesia

Misalnya, seorang mahasiswa Indonesia yang ingin melanjutkan studi S2 di Australia memerlukan legalisasi ijazah S1-nya. Ia harus melengkapi dokumen-dokumen yang di butuhkan, termasuk ijazah asli, transkrip nilai, dan fotokopi KTP dan Kartu Keluarga. Kemudian, ia harus melegalisasi ijazah tersebut di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, lalu di Kementerian Luar Negeri, dan akhirnya di Kedutaan Besar Australia. Proses ini memakan waktu sekitar 1-2 bulan, dengan biaya yang bervariasi untuk setiap instansi.

Panduan Langkah Demi Langkah untuk Proses Legalisasi Pribadi

Berikut panduan langkah demi langkah yang lebih rinci:

1. Kumpulkan semua dokumen yang di butuhkan. Pastikan semua dokumen lengkap dan dalam kondisi baik.
2. Buat salinan dokumen penting. Simpan salinan sebagai cadangan.
3. Legalisasi di Notaris (jika di perlukan).
4. Legalisasi di instansi pemerintah terkait (misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Hukum dan HAM, atau Kementerian Luar Negeri). Ikuti prosedur dan persyaratan yang berlaku di setiap instansi.
5. Legalisasi di Kedutaan Besar/Konsulat Jenderal negara tujuan (jika di perlukan).
6. Bayar biaya legalisasi di setiap instansi.
7. Ambil dokumen yang telah di legalisasi.

Pertanyaan Umum tentang Legalisasi Pribadi

Proses legalisasi dokumen pribadi seringkali menimbulkan kebingungan. Pemahaman yang jelas mengenai persyaratan, biaya, dan jangka waktu prosesnya sangat penting untuk memastikan kelancaran administrasi. Berikut penjelasan mengenai beberapa pertanyaan umum yang sering diajukan terkait legalisasi pribadi.

Definisi Legalisasi Pribadi

How To Legalize Personal? Legalisasi pribadi merujuk pada proses pengesahan keabsahan dokumen pribadi agar diakui secara hukum di instansi atau negara tertentu. Dokumen-dokumen ini bisa berupa akta kelahiran, ijazah, surat nikah, dan lain sebagainya. Proses ini melibatkan beberapa tahapan verifikasi dan legalisasi, tergantung pada tujuan penggunaan dokumen dan negara tujuannya.

Persyaratan Legalisasi Pribadi

Persyaratan legalisasi pribadi bervariasi tergantung jenis dokumen dan negara tujuan. Secara umum, persyaratan meliputi dokumen asli yang akan dilegalisasi, fotokopi dokumen yang telah dilegalisir, dan mungkin beberapa formulir yang harus diisi. Terkadang, dibutuhkan juga surat keterangan dari instansi terkait, seperti kantor kelurahan atau catatan sipil. Sebaiknya, Anda menghubungi instansi yang akan melakukan legalisasi untuk memastikan persyaratan lengkap dan terbaru.

Biaya Legalisasi Pribadi

Biaya legalisasi pribadi juga bervariasi, tergantung pada jenis dokumen, jumlah lembaran yang dilegalisir, dan instansi yang melakukan legalisasi. Maka biaya ini meliputi biaya administrasi dan biaya materai. Untuk informasi detail mengenai biaya, silakan menghubungi langsung instansi terkait atau memeriksa website resmi mereka. Sebagai gambaran umum, biaya ini biasanya berkisar antara puluhan ribu hingga ratusan ribu rupiah, tergantung kompleksitas prosesnya.

Jangka Waktu Proses Legalisasi Pribadi, How To Legalize Personal

Lama proses legalisasi pribadi bergantung pada beberapa faktor, termasuk kompleksitas dokumen, antrian di instansi terkait, dan proses pengiriman dokumen jika melibatkan instansi di luar kota. Proses ini dapat berlangsung mulai dari beberapa hari hingga beberapa minggu. Untuk memastikan kepastian waktu, disarankan untuk menghubungi instansi terkait dan menanyakan estimasi waktu penyelesaian prosesnya.

Sanksi Pelanggaran Aturan Legalisasi Pribadi

Penggunaan dokumen pribadi yang tidak dilegalisasi atau pemalsuan dokumen dapat berakibat hukum yang serius. Sanksi yang mungkin dijatuhkan bervariasi tergantung pada tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku di negara atau instansi terkait. Sanksi tersebut dapat berupa denda, penjara, atau bahkan deportasi jika melibatkan dokumen imigrasi. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa proses legalisasi dilakukan dengan benar dan sesuai prosedur.

PT Jangkar Global Groups berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.

YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI

 

 

Email : Jangkargroups@gmail.com
Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups