Pengertian Draft Perjanjian Pranikah
Perjanjian pranikah merupakan kesepakatan tertulis antara calon pasangan suami istri yang mengatur hak dan kewajiban harta kekayaan masing-masing sebelum pernikahan dilangsungkan. Dokumen ini berfungsi sebagai payung hukum untuk mengatur aset pribadi, aset bersama, dan perencanaan keuangan pasca pernikahan. Membuat draft perjanjian pranikah sebelum menandatangani perjanjian resmi sangat penting untuk memastikan kesepakatan yang tertuang sesuai dengan keinginan dan kesepahaman kedua belah pihak.
Draft Perjanjian Pra Nikah – Draft perjanjian pranikah menjadi tahap penting sebelum perjanjian resmi ditandatangani. Tahap ini memungkinkan calon pasangan untuk berdiskusi secara mendalam, melakukan negosiasi, dan memastikan setiap poin dalam perjanjian dipahami dengan baik oleh kedua belah pihak. Proses ini mengurangi potensi konflik di masa depan terkait masalah harta kekayaan.
Dapatkan rekomendasi ekspertis terkait Akta Nikah Dikeluarkan Oleh yang dapat menolong Anda hari ini.
Pentingnya Membuat Draft Perjanjian Pranikah Sebelum Menikah
Perjanjian pranikah, meski terkesan formal dan mungkin kurang romantis, sebenarnya berperan krusial dalam melindungi aset masing-masing pihak dan mencegah potensi konflik di masa depan. Draft perjanjian pranikah memberikan ruang bagi calon pasangan untuk bernegosiasi dan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan sebelum ikatan pernikahan resmi terjalin. Dengan demikian, potensi perselisihan mengenai harta gono-gini dapat diminimalisir. Lebih lanjut, perjanjian ini juga memberikan kepastian hukum terkait pengelolaan harta bersama dan harta bawaan masing-masing pasangan.
Contoh Kasus di Mana Perjanjian Pranikah Sangat Diperlukan
Bayangkan seorang wanita pengusaha sukses yang memiliki perusahaan besar dan aset yang signifikan sebelum menikah. Dengan perjanjian pranikah, ia dapat melindungi asetnya dari potensi pembagian harta bersama yang tidak seimbang jika terjadi perceraian. Begitu pula sebaliknya, seorang pria yang memiliki hutang besar sebelum menikah dapat melindungi aset istrinya dari tuntutan hutang tersebut. Perjanjian pranikah juga sangat berguna bagi pasangan yang memiliki bisnis bersama sebelum menikah, sehingga pembagian aset bisnis dapat diatur dengan jelas.
Perbedaan Perjanjian Pranikah dengan Perjanjian Pernikahan
Perjanjian pranikah dibuat *sebelum* pernikahan, sedangkan perjanjian pernikahan dibuat *selama* prosesi pernikahan berlangsung dan biasanya mencakup hal-hal terkait janji setia, komitmen, dan tanggung jawab dalam rumah tangga. Perjanjian pranikah fokus pada pengaturan harta kekayaan, sedangkan perjanjian pernikahan lebih berfokus pada aspek ritual dan komitmen personal. Perjanjian pranikah bersifat hukum, mengatur hal-hal yang bersifat materiil, sedangkan perjanjian pernikahan lebih kepada aspek spiritual dan moral.
Poin-poin Penting yang Harus Diperhatikan dalam Membuat Draft Perjanjian Pranikah
Membuat draft perjanjian pranikah memerlukan kehati-hatian dan pertimbangan yang matang. Berikut beberapa poin penting yang perlu diperhatikan:
- Identifikasi aset masing-masing pihak: Daftar secara rinci seluruh aset yang dimiliki, termasuk properti, tabungan, investasi, dan bisnis.
- Tentukan status harta sebelum dan sesudah menikah: Tentukan apakah harta yang dimiliki sebelum menikah tetap menjadi milik pribadi atau menjadi harta bersama.
- Atur pengelolaan harta bersama: Tentukan bagaimana harta bersama akan dikelola dan dibagi jika terjadi perpisahan.
- Tentukan pembagian harta jika terjadi perceraian: Tentukan persentase pembagian harta jika terjadi perceraian, sesuai kesepakatan bersama.
- Konsultasikan dengan notaris: Pastikan draft perjanjian pranikah disusun oleh notaris yang kompeten untuk menghindari kesalahan hukum.
- Kesepakatan Bersama: Pastikan kedua belah pihak memahami dan menyetujui setiap poin dalam perjanjian.
Isi dan Klausul dalam Draft Perjanjian Pranikah: Draft Perjanjian Pra Nikah
Perjanjian pranikah merupakan dokumen penting yang mengatur hak dan kewajiban harta gono-gini antara kedua calon mempelai sebelum pernikahan. Dokumen ini memberikan kepastian hukum terkait pengaturan harta kekayaan baik sebelum, selama, maupun setelah pernikahan berakhir. Dengan demikian, perjanjian pranikah membantu mencegah potensi konflik di masa depan. Berikut beberapa klausul umum yang biasanya terdapat di dalamnya.
Perjanjian pranikah yang baik dan efektif disusun secara detail dan jelas, menghindari ambiguitas yang dapat menimbulkan perselisihan. Penting pula untuk berkonsultasi dengan ahli hukum untuk memastikan perjanjian tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mencerminkan kesepakatan kedua belah pihak.
Akhiri riset Anda dengan informasi dari Urutan Pernikahan Dalam Islam.
Klausul Harta Bawaan Masing-Masing Pihak
Klausul ini mengatur harta kekayaan yang dimiliki masing-masing pihak sebelum pernikahan. Harta bawaan ini tetap menjadi milik pribadi masing-masing individu dan tidak termasuk dalam harta bersama selama pernikahan. Penjelasan rinci mengenai jenis harta, nilai, dan bukti kepemilikannya perlu dicantumkan dalam perjanjian. Kejelasan dalam klausul ini sangat penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari.
Contoh formulasi klausul:
Pihak Pertama (Nama dan NIK) membawa harta berupa rumah di [Alamat], kendaraan bermotor [Merk dan Nomor Polisi], dan tabungan sebesar [Jumlah] di Bank [Nama Bank] dengan nomor rekening [Nomor Rekening]. Pihak Kedua (Nama dan NIK) membawa harta berupa tanah seluas [Luas] di [Alamat] dan saldo rekening investasi sebesar [Jumlah] di [Nama Lembaga Investasi]. Harta bawaan tersebut tetap menjadi milik pribadi masing-masing pihak dan tidak termasuk dalam harta bersama.
Klausul Harta Bersama Selama Pernikahan
Klausul ini mengatur harta yang diperoleh kedua belah pihak selama pernikahan. Harta bersama ini akan dibagi sesuai kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian pranikah jika terjadi perpisahan atau perceraian. Beberapa perjanjian pranikah mungkin mencantumkan rincian lebih lanjut tentang bagaimana harta bersama akan dikelola dan dibagi, misalnya melalui persentase kepemilikan tertentu.
Contoh formulasi klausul:
Semua harta yang diperoleh kedua belah pihak selama pernikahan, termasuk penghasilan, investasi, dan aset lainnya, akan menjadi harta bersama. Pembagian harta bersama akan dilakukan secara [seimbang/proporsional/sesuai kesepakatan] jika terjadi perpisahan atau perceraian.
Klausul Pengaturan Harta Setelah Perpisahan/Perceraian
Klausul ini menjabarkan bagaimana harta bersama akan dibagi jika pernikahan berakhir. Ini bisa berupa pembagian yang sama rata, pembagian berdasarkan persentase tertentu, atau mekanisme pembagian lainnya yang telah disepakati kedua belah pihak. Klausul ini juga dapat mencakup pengaturan terkait kewajiban finansial setelah perpisahan, seperti nafkah atau pembagian utang.
Contoh formulasi klausul:
Dalam hal terjadi perpisahan atau perceraian, harta bersama akan dibagi secara [seimbang/proporsional/sesuai kesepakatan] antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua. [Rincian mekanisme pembagian harta, misalnya: Rumah akan menjadi milik Pihak Pertama, sedangkan kendaraan bermotor akan menjadi milik Pihak Kedua. Tabungan akan dibagi dua secara merata.]. [Ketentuan tambahan mengenai nafkah dan pembagian utang jika ada].
Format dan Struktur Draft Perjanjian Pranikah
Perjanjian pranikah merupakan dokumen penting yang mengatur hak dan kewajiban harta gono-gini antara kedua calon mempelai sebelum pernikahan dilangsungkan. Suatu perjanjian pranikah yang baik dan benar harus disusun secara sistematis, jelas, dan mudah dipahami oleh kedua belah pihak. Dokumen ini perlu memuat poin-poin krusial yang mencakup identitas, harta bawaan, harta bersama, dan kesepakatan pembagian harta jika terjadi perceraian. Dengan demikian, perjanjian ini akan memberikan kepastian hukum bagi kedua pasangan.
Berikut ini penjelasan lebih lanjut mengenai format dan struktur draft perjanjian pranikah yang baik dan benar:
Format Draft Perjanjian Pranikah
Berikut ini contoh tabel yang menggambarkan bagian-bagian penting dalam format draft perjanjian pranikah. Tabel ini disusun agar mudah dipahami dan responsif terhadap berbagai ukuran layar.
| Bagian | Deskripsi | Contoh | Catatan |
|---|---|---|---|
| Identitas Pasangan | Nama lengkap, alamat, nomor Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan data identitas lainnya yang relevan. | [Nama Lengkap Calon Suami], [Alamat Calon Suami], [No. KTP Calon Suami] [Nama Lengkap Calon Istri], [Alamat Calon Istri], [No. KTP Calon Istri] |
Pastikan semua data akurat dan sesuai dengan dokumen resmi. |
| Harta Bawaan | Rincian harta yang dimiliki masing-masing calon mempelai sebelum menikah, termasuk bukti kepemilikan. | Rumah di [Alamat], sertifikat hak milik nomor [Nomor Sertifikat] Mobil [Merk dan Tipe], nomor polisi [Nomor Polisi], bukti kepemilikan Tabungan di Bank [Nama Bank], nomor rekening [Nomor Rekening], saldo [Jumlah Saldo] |
Sertakan salinan dokumen pendukung kepemilikan harta. |
| Harta Bersama | Kesepakatan mengenai harta yang akan diperoleh selama pernikahan, termasuk mekanisme pengelolaannya. | Gaji bulanan akan dikelola bersama untuk kebutuhan rumah tangga dan investasi bersama. Investasi bersama akan diputuskan secara musyawarah mufakat. | Kesepakatan ini perlu dirumuskan secara detail dan jelas untuk menghindari konflik di kemudian hari. |
| Pembagian Harta | Kesepakatan mengenai pembagian harta jika terjadi perceraian. | Pembagian harta akan dilakukan secara adil dan proporsional berdasarkan kontribusi masing-masing pihak selama pernikahan, atau kesepakatan lain yang disetujui bersama. | Kesepakatan ini perlu dirumuskan secara rinci dan spesifik untuk menghindari ambiguitas. Konsultasikan dengan ahli hukum untuk memastikan kesepakatan ini sah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. |
Cara Menyusun Draft Perjanjian Pranikah yang Sistematis
Untuk menyusun draft perjanjian pranikah yang sistematis dan mudah dipahami, beberapa hal perlu diperhatikan. Susunlah dokumen dengan urutan yang logis, mulai dari identitas pasangan, harta bawaan, harta bersama, hingga kesepakatan pembagian harta. Gunakan bahasa yang lugas, jelas, dan mudah dipahami, hindari istilah hukum yang terlalu rumit. Setiap poin kesepakatan perlu dirumuskan secara detail dan spesifik untuk menghindari ambiguitas. Sebaiknya, konsultasikan dengan notaris atau ahli hukum untuk memastikan keabsahan dan kesahihan perjanjian pranikah.
Contoh Paragraf Pembuka yang Jelas dan Ringkas, Draft Perjanjian Pra Nikah
Contoh paragraf pembuka yang dapat digunakan adalah: “Perjanjian pranikah ini dibuat dan ditandatangani oleh [Nama Lengkap Calon Suami] dan [Nama Lengkap Calon Istri] sebagai bukti kesepakatan bersama mengenai pengaturan harta kekayaan sebelum dan selama pernikahan.” Paragraf ini secara ringkas menjelaskan tujuan dan pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian.
Contoh Paragraf Kesimpulan yang Tegas dan Mengikat
Contoh paragraf kesimpulan yang tegas dan mengikat adalah: “Dengan ditandatanganinya perjanjian ini, kedua belah pihak menyatakan setuju dan terikat dengan semua ketentuan yang tercantum di dalamnya. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal penandatanganan.” Paragraf ini menegaskan kesepakatan dan kekuatan hukum perjanjian.
Penggunaan Bahasa Hukum yang Tepat dan Lugas
Gunakan bahasa hukum yang tepat dan lugas, hindari istilah-istilah yang ambigu atau dapat ditafsirkan ganda. Setiap poin kesepakatan harus dirumuskan secara spesifik dan detail. Konsultasikan dengan ahli hukum untuk memastikan penggunaan bahasa hukum yang benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Contohnya, hindari frasa seperti “kira-kira” atau “sekitarnya” dan gunakan angka atau data yang pasti.
Lihat Pernikahan Itu untuk memeriksa review lengkap dan testimoni dari pengguna.
Konsultasi Hukum dan Notaris
Membuat perjanjian pranikah adalah langkah penting yang memerlukan pertimbangan matang dan bantuan profesional. Konsultasi dengan notaris atau pengacara yang berpengalaman sangat krusial untuk memastikan perjanjian tersebut disusun secara sah, melindungi hak dan kewajiban kedua belah pihak, dan sesuai dengan hukum yang berlaku. Kehadiran ahli hukum akan meminimalisir risiko kesalahpahaman dan sengketa di masa mendatang.
Perjanjian pranikah, meskipun terkesan rumit, sebenarnya bertujuan untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait harta bersama dan harta pisah, hak waris, serta pengaturan keuangan pasangan setelah menikah. Dengan konsultasi yang tepat, Anda dapat merancang perjanjian yang sesuai dengan kebutuhan dan situasi finansial Anda.
Peran dan Tanggung Jawab Notaris
Notaris memiliki peran vital dalam proses pembuatan dan pengesahan perjanjian pranikah. Mereka bukan hanya sekedar menyaksikan penandatanganan, tetapi juga memastikan keabsahan dokumen, memastikan isi perjanjian tidak bertentangan dengan hukum, dan memberikan penjelasan yang komprehensif kepada kedua calon mempelai. Notaris bertanggung jawab atas legalitas dan keabsahan perjanjian pranikah yang dibuat di hadapannya. Mereka juga memastikan bahwa kedua belah pihak memahami isi perjanjian secara utuh sebelum menandatanganinya.
Pertanyaan Penting Sebelum Membuat Perjanjian Pranikah
Sebelum memulai proses pembuatan perjanjian pranikah, ada sejumlah pertanyaan penting yang perlu diajukan kepada notaris atau pengacara. Pertanyaan-pertanyaan ini akan membantu Anda memahami prosesnya dan memastikan perjanjian yang dihasilkan sesuai dengan harapan.
Pahami bagaimana penyatuan Pernikahan Terlarang Dalam Islam dapat memperbaiki efisiensi dan produktivitas.
- Apa saja hal-hal yang perlu diatur dalam perjanjian pranikah?
- Bagaimana mekanisme pengaturan harta bersama dan harta pisah?
- Bagaimana perjanjian pranikah akan mempengaruhi hak waris?
- Apa implikasi hukum jika terjadi perceraian?
- Bagaimana proses pembuatan dan pengesahan perjanjian pranikah?
- Berapa biaya yang diperlukan untuk pembuatan perjanjian pranikah?
- Apa saja dokumen yang dibutuhkan untuk membuat perjanjian pranikah?
Contoh Skenario Konsultasi Hukum
Bayangkan pasangan A dan B, memiliki aset yang cukup signifikan sebelum menikah. Pasangan ini ingin memastikan aset pribadi masing-masing tetap terpisah setelah menikah. Melalui konsultasi dengan notaris, mereka dapat merancang perjanjian pranikah yang secara jelas mengatur pemisahan harta pribadi dan harta bersama. Notaris akan membantu mereka merumuskan klausul-klausul yang sesuai dengan keinginan mereka, memastikan perjanjian tersebut sah secara hukum dan melindungi hak-hak masing-masing pihak.
Data tambahan tentang Bimbingan Pra Nikah Online Persiapan Menuju Pernikahan tersedia untuk memberi Anda pandangan lainnya.
Saran Pemilihan Notaris Terpercaya
Pilih notaris yang berpengalaman dalam menangani perjanjian pranikah dan memiliki reputasi baik. Pastikan untuk memeriksa kredibilitas dan legalitas notaris tersebut. Referensi dari teman, keluarga, atau konsultan keuangan dapat membantu dalam proses pemilihan.
Pertimbangan Khusus dalam Draft Perjanjian Pranikah
Perjanjian pranikah merupakan instrumen hukum yang krusial untuk mengatur harta bersama dan hak-hak masing-masing pihak dalam pernikahan. Namun, perjanjian ini perlu disusun secara cermat, terutama jika terdapat kondisi-kondisi khusus yang dapat mempengaruhi kesepakatan. Berikut beberapa pertimbangan penting yang perlu dipertimbangkan dalam menyusun draft perjanjian pranikah.
Perjanjian Pranikah dan Bisnis atau Aset Signifikan
Keberadaan bisnis atau aset yang signifikan milik salah satu pihak memerlukan pertimbangan khusus dalam perjanjian pranikah. Perlu didefinisikan secara jelas aset apa saja yang termasuk dalam harta pribadi dan mana yang menjadi harta bersama. Pembagian aset setelah perceraian, termasuk hak pengelolaan dan kepemilikan bisnis, harus diatur secara rinci dan jelas untuk menghindari konflik di kemudian hari. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan masing-masing pihak dan memastikan keadilan dalam pembagian aset.
- Perlu adanya klausul yang mengatur bagaimana aset bisnis akan dibagi jika terjadi perceraian, apakah dengan penjualan aset, pembagian saham, atau mekanisme lainnya.
- Harta pribadi yang dimiliki sebelum pernikahan harus diidentifikasi dengan jelas dan dipisahkan dari harta bersama.
- Perlu kesepakatan mengenai pengelolaan aset selama pernikahan, termasuk hak pengambilan keputusan terkait investasi dan pengelolaan bisnis.
Perjanjian Pranikah dan Anak dari Pernikahan Sebelumnya
Adanya anak dari pernikahan sebelumnya merupakan pertimbangan penting lainnya. Perjanjian pranikah harus mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak terkait anak tersebut, termasuk hal-hal seperti dukungan finansial, hak asuh, dan akses untuk bertemu anak. Perlu dipastikan bahwa kesepakatan tersebut tidak merugikan hak-hak anak dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Perlu dijelaskan secara detail besarnya nafkah yang akan diberikan untuk anak dari pernikahan sebelumnya.
- Kesepakatan mengenai hak asuh anak perlu dirumuskan dengan jelas, mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.
- Jadwal kunjungan dan akses bagi pihak yang tidak memiliki hak asuh perlu diatur secara terperinci.
Kewajiban Finansial Setelah Perceraian
Perjanjian pranikah perlu mengatur kewajiban finansial setelah perceraian, termasuk hal-hal seperti nafkah iddah, nafkah anak, dan pembagian harta bersama. Pembagian harta bersama harus dilakukan secara adil dan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian. Perlu dipertimbangkan pula mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan terkait kewajiban finansial.
- Besaran nafkah iddah dan nafkah anak harus ditentukan secara jelas dan sesuai dengan kemampuan finansial masing-masing pihak.
- Mekanisme pembagian harta bersama perlu dirumuskan secara rinci, misalnya melalui penjualan aset dan pembagian hasil penjualan.
- Adanya klausul yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa jika terjadi perselisihan terkait kewajiban finansial dapat mencegah konflik berkepanjangan.
Hak Asuh Anak Jika Terjadi Perpisahan
Jika pasangan memiliki anak, perjanjian pranikah harus mencakup pengaturan hak asuh anak jika terjadi perpisahan. Perjanjian ini perlu mengutamakan kepentingan terbaik anak dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti usia anak, kondisi kesehatan anak, dan hubungan anak dengan masing-masing orang tua. Perlu dijelaskan secara rinci bagaimana pengasuhan anak akan diatur, termasuk jadwal kunjungan dan tanggung jawab finansial masing-masing pihak.
- Perjanjian harus menetapkan siapa yang memiliki hak asuh penuh atau hak asuh bersama.
- Jadwal kunjungan dan akses bagi orang tua yang tidak memiliki hak asuh perlu diatur secara detail dan realistis.
- Tanggung jawab finansial untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan anak lainnya harus dijelaskan secara jelas.
Ilustrasi Perbedaan Latar Belakang Ekonomi yang Signifikan
Misalnya, seorang pengusaha sukses dengan aset miliaran rupiah menikah dengan seorang guru dengan penghasilan menengah. Dalam perjanjian pranikah, perlu diatur secara jelas pemisahan harta bawaan pengusaha tersebut dari harta bersama yang diperoleh selama pernikahan. Hal ini penting agar harta pengusaha tersebut tetap terlindungi, dan tidak tercampur dengan harta bersama yang akan dibagi jika terjadi perceraian. Selain itu, perlu dipertimbangkan kesepakatan mengenai kontribusi finansial masing-masing pihak dalam kehidupan rumah tangga, serta pengaturan nafkah jika terjadi perpisahan.
Pertanyaan Umum Seputar Perjanjian Pranikah
Membuat perjanjian pranikah merupakan langkah penting dalam mempersiapkan kehidupan berumah tangga. Meskipun tidak wajib, perjanjian ini memberikan kepastian hukum dan mengatur hal-hal terkait harta bersama maupun harta pribadi sebelum dan selama pernikahan berlangsung. Berikut beberapa pertanyaan umum yang sering muncul terkait perjanjian pranikah beserta jawabannya.
Kewajiban Pembuatan Perjanjian Pranikah
Perjanjian pranikah bukanlah suatu keharusan secara hukum. Pasangan dapat menikah tanpa adanya perjanjian ini. Namun, sangat disarankan untuk membuat perjanjian pranikah, terutama bagi pasangan yang memiliki aset signifikan sebelum menikah atau memiliki rencana keuangan yang kompleks. Hal ini akan membantu mencegah potensi konflik di masa depan terkait harta gono-gini.
Konsekuensi Pelanggaran Perjanjian Pranikah
Jika salah satu pihak melanggar ketentuan yang tercantum dalam perjanjian pranikah, pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut secara hukum. Jenis tuntutan dan konsekuensinya akan bergantung pada isi perjanjian dan bukti yang diajukan. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan perjanjian pranikah dengan jelas, rinci, dan melibatkan notaris yang kompeten.
Biaya Pembuatan Perjanjian Pranikah
Biaya pembuatan perjanjian pranikah bervariasi. Besarnya biaya dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kompleksitas isi perjanjian, pengalaman notaris, dan lokasi notaris. Sebaiknya, calon pasangan menghubungi beberapa notaris untuk membandingkan biaya dan layanan yang ditawarkan sebelum menentukan pilihan.
Pembatalan Perjanjian Pranikah
Perjanjian pranikah dapat dibatalkan jika terdapat bukti kuat yang menunjukkan adanya unsur paksaan, tekanan, atau ketidakjelasan dalam isi perjanjian yang merugikan salah satu pihak. Proses pembatalan ini harus melalui jalur hukum dan diajukan ke pengadilan yang berwenang.
Revisi Perjanjian Pranikah
Apabila terjadi perubahan kondisi finansial atau aset yang signifikan setelah perjanjian pranikah dibuat, maka perlu dilakukan revisi perjanjian tersebut. Revisi ini harus dilakukan dengan melibatkan notaris yang sama atau notaris lainnya yang ditunjuk bersama oleh kedua belah pihak. Proses revisi ini sama pentingnya dengan pembuatan perjanjian pranikah awal, untuk memastikan kesesuaian dengan kondisi terkini.
