Dasar Hukum Retribusi Perizinan Tertentu

DAFTAR ISI

Pengertian Retribusi Perizinan Tertentu – Dasar Hukum Retribusi

Dasar Hukum Retribusi – Retribusi perizinan tertentu adalah pungutan yang di kenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak yang memerlukan izin tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Retribusi ini merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Hukum Retribusi Perizinan Tertentu – Dasar Hukum Retribusi

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi dasar hukum pengenaan retribusi perizinan tertentu. Pasal 2 ayat (2) dari Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa retribusi daerah adalah pungutan atas jasa atau pelayanan umum yang di selenggarakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau badan usaha.

Izin Perusahaan Ekspor Impor

Selanjutnya Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah juga mengatur tentang retribusi perizinan tertentu. Pasal 94 ayat (1) dari peraturan tersebut menyebutkan bahwa pemerintah daerah dapat menetapkan retribusi perizinan tertentu sebagai sumber pendapatan asli daerah.

Bentuk Retribusi Perizinan Tertentu – Dasar Hukum Retribusi

Selanjutnya Bentuk retribusi perizinan tertentu bervariasi tergantung dari jenis kegiatan dan jenis izin yang di perlukan. Contoh bentuk retribusi perizinan tertentu adalah sebagai berikut:

Retribusi penerbitan izin usaha
Retribusi penerbitan izin mendirikan bangunan
Retribusi penerbitan izin reklame
Retribusi penerbitan izin gangguan
Retribusi penerbitan izin lingkungan hidup
Retribusi penerbitan izin operasional

Prosedur Pemberian Retribusi Perizinan Tertentu

Selanjutnya Prosedur pemberian retribusi perizinan tertentu di atur dalam Peraturan Daerah setiap daerah. Namun secara umum, prosedur pemberian retribusi perizinan tertentu meliputi:

Selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin tertentu kepada pemerintah daerah
Selanjutnya Pemerintah daerah memeriksa permohonan tersebut dan menentukan jenis izin serta besarnya retribusi yang harus di bayarkan
Selanjutnya Pemohon membayar retribusi perizinan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Selanjutnya Pemerintah daerah menerbitkan izin tertentu setelah pemohon membayar retribusi perizinan tertentu

Apa Dasar Hukum Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Kelebihan Retribusi Perizinan Tertentu

Retribusi perizinan tertentu memiliki beberapa kelebihan sebagai berikut:

Selanjutnya Menjadi sumber pendapatan asli daerah yang sah
Selanjutnya Memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat atau badan usaha yang memerlukan izin tertentu
Selanjutnya Memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas jasa atau pelayanan umum yang di selenggarakan

Kesimpulan Dasar Hukum Retribusi

Retribusi perizinan tertentu merupakan pungutan yang di kenakan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat atau pihak yang memerlukan izin tertentu untuk melakukan kegiatan tertentu. Dasar hukum pengenaan retribusi perizinan tertentu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Bentuk retribusi perizinan tertentu bervariasi tergantung dari jenis kegiatan dan jenis izin yang di perlukan. Prosedur pemberian retribusi perizinan tertentu di atur dalam Peraturan Daerah setiap daerah. Retribusi perizinan tertentu memiliki beberapa kelebihan seperti menjadi sumber pendapatan asli daerah yang sah, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi masyarakat atau badan usaha yang memerlukan izin tertentu, serta memotivasi pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas jasa atau pelayanan umum yang di selenggarakan.

SIUP (SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN)

PT Jangkar Global Groups