Investasi merupakan suatu bentuk aktifitas yang dilakukan oleh seseorang atau sebuah perusahaan dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu. Investasi dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, seperti saham, obligasi, properti, atau aset lainnya. Di Indonesia, investasi diatur oleh undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
Undang-Undang Dasar Negara
Dasar hukum investasi di Indonesia pertama kali diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara (UUD) 1945. Pasal 33 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dengan demikian, investasi di Indonesia harus memperhatikan aspek pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
Undang-Undang No. 25 Tahun 2007
Selanjutnya, dasar hukum investasi di Indonesia juga diatur oleh Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Undang-undang ini mengatur tentang perlindungan dan pemberian fasilitas bagi investor dalam melakukan investasi di Indonesia. Undang-undang ini juga menetapkan prosedur dan persyaratan untuk melakukan investasi, serta memberikan hak dan kewajiban bagi investor dan pemerintah.
Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2016
Selain Undang-Undang No. 25 Tahun 2007, dasar hukum investasi di Indonesia juga diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2016 tentang Daftar Negatif Investasi. Peraturan ini menetapkan sektor-sektor yang terbuka dan tertutup bagi investor asing dalam melakukan investasi di Indonesia. Daftar Negatif Investasi ini diatur secara berkala dan dapat diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi nasional.
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga merupakan dasar hukum investasi di Indonesia. OJK merupakan lembaga yang mengawasi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang jasa keuangan, seperti bank, asuransi, dan pasar modal. OJK memiliki peraturan-peraturan yang mengatur tentang persyaratan dan prosedur untuk melakukan investasi di sektor-sektor tersebut.
Kesimpulan
Secara keseluruhan, dasar hukum investasi di Indonesia cukup lengkap dan terus diperbarui sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan ekonomi nasional. Investor dapat memperoleh perlindungan dan fasilitas dari peraturan-peraturan yang telah ditetapkan, sekaligus memperhatikan aspek keberlanjutan dan kepentingan masyarakat sebagai prioritas utama.
