PPJK

Definisi PPJK dan Staf PPJK

PPJK (Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan) adalah badan usaha yang memiliki izin resmi dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk melakukan kegiatan pengurusan pemenuhan kewajiban pabean untuk dan atas nama Importir atau Eksportir.

Secara sederhana, PPJK bertindak sebagai perantara atau kuasa dari importir/eksportir dalam mengurus segala proses kepabeanan.

Staf PPJK adalah profesional yang bekerja untuk PPJK. Staf ini biasanya memiliki keahlian di bidang kepabeanan (sering disebut Ahli Kepabeanan atau Customs Specialist) yang telah memperoleh Sertifikat Ahli Kepabeanan. Mereka yang secara langsung menjalankan tugas-tugas operasional kepabeanan atas nama badan usaha PPJK.

Dasar Hukum PPJK

Landasan hukum utama yang mengatur PPJK adalah peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai (Perdirjen), di antaranya:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan.
2. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan, yang merupakan penyempurnaan dari peraturan sebelumnya (misalnya PMK No. 59/PMK.04/2014 dan PMK No. 63/PMK.04/2011).
3. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengeluaran Barang Impor untuk Di pakai.

Tugas dan Fungsi PPJK

Adapun Tugas utama PPJK adalah memastikan kelancaran proses kepabeanan klien mereka, meliputi:

Tugas Utama	Deskripsi Kegiatan
Membuat Pemberitahuan Pabean	Mengisi dokumen pabean (seperti Pemberitahuan Impor Barang/PIB atau Pemberitahuan Ekspor Barang/PEB) secara akurat, termasuk klasifikasi barang (HS Code), nilai pabean, jenis, dan jumlah barang.
Perhitungan Kewajiban Pabean	Menghitung Bea Masuk, Bea Keluar, Cukai, PPN, PPh, dan pungutan negara lainnya.
Pembayaran Pungutan Negara	Melakukan pembayaran Pungutan Negara Bukan Pajak (PNBP), Bea Masuk, Cukai, dan pajak terkait proses impor/ekspor.
Melengkapi Dokumen	Menyediakan dan melengkapi dokumen-dokumen pelengkap pabean serta dokumen persyaratan impor dan ekspor lainnya.
Pengurusan Barang	Mengurus pengeluaran dan/atau pemasukan barang dari Kawasan Pabean, termasuk mendampingi saat pemeriksaan fisik jika di perlukan.
Penyimpanan Data	Menyelenggarakan pembukuan dan menyimpan catatan serta surat-menyurat terkait barang impor/ekspor untuk keperluan audit kepabeanan.
Tanggung Jawab Hukum	Bertanggung jawab terhadap pungutan negara jika importir atau eksportir yang di wakilinya tidak di temukan.

 

Mengapa Importir/Eksportir Membutuhkan PPJK?

Importir/eksportir membutuhkan PPJK karena:

Kompleksitas Regulasi:

Peraturan kepabeanan (klasifikasi, tarif, prosedur, perizinan) bersifat kompleks dan sering berubah. PPJK memiliki Ahli Kepabeanan yang menguasai regulasi terbaru.

Efisiensi Waktu dan Biaya:

Dengan mendelegasikan urusan administrasi dan kepabeanan kepada ahli, perusahaan dapat menghemat waktu, tenaga, dan memfokuskan sumber daya pada bisnis inti.

Meminimalisasi Risiko:

PPJK membantu menghindari kesalahan pengisian dokumen (seperti kesalahan HS Code atau nilai pabean) yang dapat menyebabkan penundaan, denda, atau masalah hukum.

Keahlian Khusus:

Pengurusan pabean yang akurat (terutama penentuan klasifikasi barang dan perhitungan bea masuk) memerlukan pengetahuan mendalam, yang di miliki oleh Ahli Kepabeanan bersertifikat.

Manfaat PPJK untuk Importir/Eksportir

Manfaat menggunakan jasa PPJK antara lain:

Kepastian Hukum dan Kepatuhan:

Memastikan semua prosedur impor/ekspor di lakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Kelancaran Arus Barang:

Mempercepat proses customs clearance sehingga barang dapat segera masuk atau keluar dari Kawasan Pabean, yang penting untuk rantai pasok.

Penghematan Biaya:

Membantu perhitungan bea dan pajak yang tepat untuk menghindari pembayaran yang berlebihan atau denda akibat kekurangan bayar.

Akses Konsultasi:

Mendapatkan layanan konsultasi mengenai masalah kepabeanan, seperti tarif, fasilitas, atau prosedur tertentu.

Syarat Menjadi PPJK

Untuk menjadi badan usaha PPJK (mendapatkan Nomor Pokok PPJK/NPPPJK), beberapa syarat umum yang harus di penuhi meliputi:

1. Berbentuk Badan Usaha (PT, CV, dll.) yang memiliki izin usaha di bidang jasa pengurusan transportasi (SIUJPT).
2. Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB).
3. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) perusahaan.
4. Memiliki bukti kepemilikan atau penguasaan tempat usaha (kantor).
5. Memiliki Tenaga Ahli Kepabeanan yang bersertifikat (Sertifikat Ahli Kepabeanan).
6. Menyediakan identitas penanggung jawab perusahaan (KTP, NPWP, dll.).

Sertifikasi PPJK dan Biaya Diklat

Sertifikasi PPJK untuk Apa?
Pengertian sertifikasi yang di maksud di sini adalah Sertifikat Ahli Kepabeanan. Sertifikat ini sangat penting karena:

Syarat Mutlak PPJK:

Salah satu syarat utama bagi badan usaha untuk mendapatkan izin sebagai PPJK adalah memiliki minimal satu orang staf yang memiliki Sertifikat Ahli Kepabeanan.

Pengakuan Kompetensi:

Sertifikat ini merupakan pengakuan resmi dari negara (melalui Pusdiklat Bea Cukai) bahwa pemegangnya memiliki pengetahuan dan kompetensi teknis yang memadai di bidang kepabeanan. Pemegang sertifikat ini adalah yang berhak menandatangani dokumen pabean atas nama PPJK.

Peningkatan Karier:

Sertifikat ini bernilai tinggi dan dapat meningkatkan karier individu di bidang logistik dan kepabeanan.

Biaya Diklat Ahli Kepabeanan PPJK

Biaya untuk mengikuti Diklat (Pendidikan dan Pelatihan) Ahli Kepabeanan PPJK sangat bervariasi tergantung pada penyelenggara (Pusdiklat Bea Cukai, lembaga swasta, universitas) dan jenis kelas (online, reguler, eksekutif).

• Biaya Diklat (Pelatihan): Berkisar antara Rp 1.750.000 hingga Rp 8.000.000 atau lebih.
• Biaya Ujian Sertifikasi Negara: Biasanya ada biaya terpisah untuk mengikuti Ujian Negara Ahli Kepabeanan yang di selenggarakan oleh pemerintah (misalnya sekitar Rp 1.000.000), yang di bayarkan menjelang pelaksanaan ujian.

Perlu di catat bahwa biaya di atas adalah estimasi dan dapat berubah sewaktu-waktu tergantung kebijakan penyelenggara.