Kewarganegaraan

Apa Itu Kewarganegaraan?

Kewarganegaraan (Citizenship) adalah status hukum yang menunjukkan adanya hubungan antara individu dengan suatu negara.

Secara umum, kewarganegaraan dapat di artikan sebagai:

1. Status Hukum: Individu di akui secara resmi sebagai anggota penuh dari suatu negara berdasarkan undang-undang yang berlaku.
2. Hubungan Timbal Balik: Status ini melahirkan hubungan timbal balik berupa hak dan kewajiban antara individu tersebut dengan negara. Individu berhak atas perlindungan dan layanan dari negara, sementara negara berhak menuntut kesetiaan dan kepatuhan hukum dari individu.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) adalah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang di sahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

Aspek-Aspek Kewarganegaraan

Kewarganegaraan tidak hanya sekadar status legal, tetapi juga mencakup berbagai dimensi yang kompleks, antara lain:

Aspek Yuridis (Hukum Formal)

Definisi: Merupakan hubungan hukum antara individu dan negara, di tandai dengan pengakuan resmi melalui dokumen hukum (akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk/KTP, Paspor).

Implikasi: Menentukan bagaimana seseorang memperoleh dan kehilangan status Warga Negara (melalui asas Jus Sanguinis – keturunan, Jus Soli – tempat lahir, atau naturalisasi).

Aspek Hak dan Kewajiban (Politik dan Sosial)

Hak Politik Penuh: Warga negara memiliki hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan, seperti hak memilih dan di pilih dalam Pemilihan Umum (Pemilu), hak berserikat, dan hak menyatakan pendapat.

Kewajiban: Termasuk kewajiban untuk membela negara, wajib militer (jika di atur), kewajiban membayar pajak, dan kewajiban menaati hukum.

Aspek Identitas (Personal dan Budaya)

Identitas Nasional: Kewarganegaraan memberikan rasa kepemilikan dan keterikatan terhadap bangsa dan negara, yang tercermin dalam identitas nasional, bahasa, dan simbol-simbol negara.

Rasa Kebersamaan: Menciptakan solidaritas dan kesadaran bahwa mereka adalah bagian dari komunitas politik yang lebih besar.

Aspek Moral/Sipil (Civic)

Tanggung Jawab Sosial: Warga negara di harapkan memiliki pemahaman moral, kesadaran hukum, dan kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara secara bertanggung jawab.

Kecerdasan Kewarganegaraan (Civic Intelligence): Kemampuan berpikir rasional, kritis, dan kreatif dalam menghadapi masalah-masalah warga negara.

Perbedaan dengan Penduduk

Dalam konteks hukum Indonesia, istilah Warga Negara dan Penduduk memiliki cakupan dan implikasi yang berbeda.

Dasar hukum utama perbedaannya terdapat dalam Pasal 26 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:

Kategori	Warga Negara (WNI)	Penduduk
Definisi Hukum	Orang yang secara hukum di akui sebagai anggota penuh dari suatu negara (Indonesia).	Semua orang yang bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah negara Indonesia.
Cakupan	Lebih sempit, karena hanya mencakup orang Indonesia.	Lebih luas, mencakup Warga Negara Indonesia (WNI) dan Orang Asing (WNA) yang bertempat tinggal di Indonesia.
Hak Politik	Memiliki Hak Politik Penuh (hak memilih, hak di pilih, hak mendirikan partai politik).	Tidak memiliki Hak Politik (misalnya, WNA tidak boleh memilih dalam Pemilu Indonesia).
Kewajiban Utama	Kesetiaan dan tanggung jawab penuh terhadap negara, termasuk hak-hak konstitusional.	Memiliki kewajiban untuk menaati semua hukum dan peraturan yang berlaku selama tinggal di wilayah Indonesia.
Dokumen Utama	KTP, Paspor Indonesia.	KTP (untuk WNI), Izin Tinggal Tetap/Terbatas (KITAP/KITAS) dan Paspor negara asal (untuk WNA).

 

Kesimpulan Perbedaan:

Setiap Warga Negara Indonesia (WNI) adalah Penduduk Indonesia, tetapi tidak semua Penduduk Indonesia adalah Warga Negara Indonesia.

Contoh:

• Seorang turis atau pekerja asing dari Jepang yang tinggal di Jakarta selama 2 tahun adalah Penduduk, tetapi bukan Warga Negara Indonesia.
• Seseorang yang lahir dan besar di Jawa adalah Penduduk dan juga Warga Negara Indonesia.