Cara Membayar Legalisasi Dokumen di Kemenkumham
Cara Bayar Legalisasi Kemenkumham – Legalisasi dokumen di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) merupakan proses penting untuk memberikan keabsahan hukum suatu dokumen di luar negeri. Proses ini melibatkan pembayaran biaya legalisasi yang besarnya bervariasi tergantung jenis dokumen. Berikut penjelasan detail mengenai cara pembayaran legalisasi dokumen di Kemenkumham.
Langkah-langkah Pembayaran Legalisasi Dokumen
Proses pembayaran legalisasi dokumen di Kemenkumham umumnya melibatkan beberapa langkah. Pertama, Anda perlu mengajukan permohonan legalisasi dokumen terlebih dahulu. Setelah permohonan disetujui, Anda akan mendapatkan informasi mengenai besarnya biaya yang harus dibayarkan dan metode pembayaran yang tersedia. Setelah pembayaran dilakukan, Anda perlu menunjukkan bukti pembayaran untuk menyelesaikan proses legalisasi.
- Pengajuan Permohonan Legalisasi Dokumen
- Penerimaan Informasi Biaya dan Metode Pembayaran
- Pelaksanaan Pembayaran
- Penyerahan Bukti Pembayaran dan Pengambilan Dokumen yang Sudah Dilegalisasi
Biaya Legalisasi Dokumen di Kemenkumham
Biaya legalisasi dokumen di Kemenkumham bervariasi tergantung jenis dokumen. Berikut tabel rincian biaya (sebagai contoh, biaya ini dapat berubah sewaktu-waktu, sebaiknya konfirmasi langsung ke Kemenkumham):
Jenis Dokumen | Biaya (Contoh) |
---|---|
Surat Keterangan Kerja | Rp 100.000 |
Ijazah | Rp 150.000 |
Akta Kelahiran | Rp 125.000 |
Surat Nikah | Rp 125.000 |
Catatan: Biaya di atas merupakan contoh dan dapat berbeda di setiap kantor Kemenkumham serta dapat berubah sewaktu-waktu. Pastikan untuk mengecek informasi terbaru di situs resmi Kemenkumham atau langsung menghubungi kantor terkait.
Metode Pembayaran Legalisasi Dokumen
Kemenkumham umumnya menerima beberapa metode pembayaran, antara lain:
- Transfer Bank
- Pembayaran Tunai (di loket pembayaran yang telah ditentukan)
Setiap kantor Kemenkumham mungkin memiliki ketentuan pembayaran yang sedikit berbeda. Konfirmasikan metode pembayaran yang diterima sebelum melakukan pembayaran.
Pembayaran legalisasi di Kemenkumham umumnya dilakukan melalui transfer bank atau metode pembayaran elektronik lainnya. Prosesnya cukup mudah, namun perlu ketelitian dalam mengisi data. Setelah dokumen Anda selesai dilegalisasi Kemenkumham, mungkin Anda perlu melanjutkan proses legalisasi di kedutaan negara tujuan, misalnya jika Anda memerlukan legalisasi di Iran, silakan lihat informasi lengkapnya di Legalisir Di Kedutaan Iran.
Setelah proses legalisasi di kedutaan selesai, Anda bisa kembali fokus pada memastikan pembayaran legalisasi Kemenkumham telah terkonfirmasi dengan benar. Pastikan selalu menyimpan bukti pembayaran untuk berjaga-jaga.
Ilustrasi Proses Pembayaran Legalisasi Dokumen
Bayangkan Anda ingin melegalisasi ijazah Anda. Setelah mengajukan permohonan dan disetujui, Anda mendapatkan informasi bahwa biaya legalisasi adalah Rp 150.000 dan dapat dibayarkan melalui transfer bank ke rekening yang telah ditentukan. Anda melakukan transfer dan menyimpan bukti transfer tersebut. Setelah itu, Anda menyerahkan berkas permohonan dan bukti transfer ke petugas Kemenkumham. Setelah proses verifikasi, ijazah Anda akan dilegalisasi dan dapat Anda ambil.
Panduan Pembayaran Online (Jika Tersedia)
Beberapa kantor Kemenkumham mungkin telah menerapkan sistem pembayaran online. Jika tersedia, biasanya Anda akan diarahkan ke portal pembayaran online resmi Kemenkumham setelah permohonan Anda disetujui. Anda akan diminta untuk mengisi data yang diperlukan dan melakukan pembayaran melalui metode pembayaran yang tersedia (misalnya, menggunakan virtual account atau e-wallet). Setelah pembayaran berhasil, Anda akan menerima bukti pembayaran elektronik yang perlu Anda simpan dan tunjukkan saat mengambil dokumen yang sudah dilegalisasi.
Persyaratan dan Dokumen yang Dibutuhkan
Proses legalisasi dokumen di Kemenkumham memerlukan persiapan yang matang. Kelengkapan dokumen sangat penting untuk memastikan proses berjalan lancar dan terhindar dari penolakan. Berikut ini penjelasan detail mengenai persyaratan dan dokumen yang dibutuhkan, perbedaan persyaratan untuk berbagai jenis dokumen, serta panduan praktis untuk mempersiapkannya.
Daftar Periksa Dokumen untuk Legalisasi
Sebelum mengajukan permohonan legalisasi, sangat disarankan untuk melakukan pengecekan menyeluruh terhadap kelengkapan dokumen. Daftar periksa berikut ini akan membantu memastikan Anda telah mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan.
Pembayaran legalisasi dokumen di Kemenkumham bisa dilakukan dengan mudah, baik secara online maupun langsung. Prosesnya terbilang efisien, namun terkadang kita perlu melengkapi persyaratan administrasi lainnya, seperti SKCK. Untuk mendapatkan SKCK di wilayah Bekasi, Anda bisa mengikuti panduan lengkapnya di sini: Cara Membuat SKCK Di Polsek Bekasi. Setelah SKCK Anda siap, kembali ke proses legalisasi dokumen di Kemenkumham; pastikan Anda sudah mempersiapkan semua berkas yang dibutuhkan agar prosesnya lancar dan cepat.
- Dokumen asli yang akan dilegalisasi (pastikan dalam kondisi baik dan tidak rusak).
- Fotocopy dokumen asli (sesuai dengan jumlah yang dibutuhkan).
- Surat kuasa (jika dikuasakan).
- Bukti pembayaran biaya legalisasi.
- Identitas pemohon (KTP/Paspor).
Perbedaan Persyaratan Berdasarkan Jenis Dokumen
Persyaratan legalisasi di Kemenkumham dapat bervariasi tergantung jenis dokumen yang akan dilegalisasi. Berikut beberapa contoh perbedaan persyaratan:
Jenis Dokumen | Persyaratan Tambahan |
---|---|
Surat Keterangan Usaha | Surat izin usaha, NPWP |
Akta Pendirian Perusahaan | Fotocopy KTP pendiri perusahaan, bukti domisili perusahaan |
Ijazah | Transkrip nilai, legalisasi dari perguruan tinggi penerbit |
Perlu diingat bahwa ini hanyalah contoh, dan persyaratan sebenarnya dapat berbeda dan sebaiknya dikonfirmasi langsung ke Kemenkumham.
Peringatan Penting Terkait Kelengkapan Dokumen
Pastikan semua dokumen yang diajukan lengkap dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Ketidaklengkapan dokumen dapat mengakibatkan penolakan permohonan dan menyebabkan proses legalisasi tertunda. Sebelum mengajukan, pastikan Anda telah memeriksa kembali semua dokumen dengan teliti.
Perbandingan Persyaratan Legalisasi di Berbagai Instansi
Proses legalisasi di Kemenkumham memiliki persyaratan yang berbeda dengan instansi lain, seperti misalnya Notaris atau Kedutaan Besar. Perbedaan tersebut umumnya terletak pada jenis dokumen yang dapat dilegalisasi dan prosedur yang harus dipenuhi.
Instansi | Jenis Dokumen yang Dilayani | Prosedur Umum |
---|---|---|
Kemenkumham | Berbagai jenis dokumen, termasuk dokumen perusahaan dan pribadi | Pengajuan langsung atau melalui kuasa |
Notaris | Dokumen-dokumen yang membutuhkan autentikasi notaris | Penandatanganan dan pengesahan dokumen |
Kedutaan Besar | Dokumen yang akan digunakan di negara tertentu | Legalisasi dan pengesahan dari negara asal |
Perlu dicatat bahwa tabel di atas merupakan gambaran umum dan dapat berbeda-beda tergantung kebijakan masing-masing instansi.
Lokasi dan Kontak Kemenkumham
Setelah memahami proses legalisasi dokumen di Kemenkumham, langkah selanjutnya adalah mengetahui lokasi dan kontak kantor Kemenkumham yang melayani legalisasi di berbagai kota besar di Indonesia. Informasi ini penting untuk memastikan Anda dapat mengurus legalisasi dokumen dengan efisien dan tepat.
Cara bayar legalisasi Kemenkumham cukup beragam, tergantung jenis dokumen dan prosedurnya. Untuk memahami lebih lanjut mengenai legalisasi dokumen, khususnya prosesnya yang meliputi berbagai jenis dokumen, Anda bisa mengunjungi laman Legalization Of Licensing Documents untuk informasi lebih detail. Pemahaman yang komprehensif mengenai proses legalisasi akan membantu Anda mempersiapkan pembayaran dengan lebih tepat dan efisien, sehingga proses legalisasi dokumen di Kemenkumham dapat berjalan lancar.
Setelah memahami alur prosesnya, Anda bisa kembali fokus pada metode pembayaran yang sesuai dengan kebutuhan.
Berikut ini kami sajikan informasi lokasi dan kontak Kemenkumham yang dapat Anda hubungi untuk keperluan legalisasi dokumen. Informasi ini bertujuan untuk mempermudah Anda dalam proses legalisasi dan memastikan Anda menghubungi kantor yang tepat.
Pembayaran legalisasi dokumen di Kemenkumham bisa dilakukan melalui beberapa metode, sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan. Prosesnya terbilang mudah, namun terkadang kita perlu dokumen pendukung lain seperti SKCK. Jika tanggal pada SKCK Anda kurang tepat dan perlu diperbarui, silahkan cek informasi lengkapnya di Mengganti Tanggal SKCK untuk memastikan kelengkapan berkas sebelum melakukan pembayaran legalisasi di Kemenkumham.
Setelah semua dokumen siap, Anda dapat melanjutkan proses pembayaran legalisasi sesuai prosedur yang berlaku. Pastikan untuk selalu mengecek kembali detail pembayaran agar prosesnya lancar.
Lokasi Kantor Kemenkumham yang Melayani Legalisasi Dokumen
Kemenkumham memiliki kantor di berbagai kota besar di Indonesia yang melayani legalisasi dokumen. Untuk memastikan layanan yang Anda butuhkan tersedia, disarankan untuk menghubungi kantor Kemenkumham terdekat terlebih dahulu sebelum datang langsung.
- Jakarta: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta
- Bandung: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Barat
- Surabaya: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur
- Medan: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sumatera Utara
- Makassar: Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Selatan
Informasi Kontak Kemenkumham
Berikut tabel yang berisi informasi kontak beberapa kantor Kemenkumham di kota-kota besar di Indonesia. Pastikan untuk menghubungi kantor yang sesuai dengan lokasi dokumen yang akan Anda legalisasi.
Kota | Alamat | Nomor Telepon | Situs Web | |
---|---|---|---|---|
Jakarta | [Alamat lengkap Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta] | [Nomor telepon] | [Alamat email] | [Situs web] |
Bandung | [Alamat lengkap Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Barat] | [Nomor telepon] | [Alamat email] | [Situs web] |
Surabaya | [Alamat lengkap Kantor Wilayah Kemenkumham Jawa Timur] | [Nomor telepon] | [Alamat email] | [Situs web] |
Medan | [Alamat lengkap Kantor Wilayah Kemenkumham Sumatera Utara] | [Nomor telepon] | [Alamat email] | [Situs web] |
Makassar | [Alamat lengkap Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Selatan] | [Nomor telepon] | [Alamat email] | [Situs web] |
Peta Digital Lokasi Kantor Kemenkumham di Jakarta
Berikut gambaran lokasi Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta di Jakarta. Informasi lebih detail mengenai lokasi dan aksesibilitas dapat dilihat melalui aplikasi peta digital seperti Google Maps.
Bayangkan sebuah peta digital yang menampilkan penanda lokasi Kantor Wilayah Kemenkumham DKI Jakarta di Jakarta. Peta tersebut menunjukkan jalan-jalan utama di sekitarnya, serta landmark penting yang dapat membantu dalam menemukan lokasi kantor tersebut. Informasi seperti rute transportasi umum juga dapat ditampilkan pada peta ini untuk memudahkan akses bagi masyarakat.
Jam Operasional dan Hari Libur
Kantor Kemenkumham umumnya beroperasi pada hari kerja, Senin hingga Jumat, dengan jam operasional mulai pukul 08.00 WIB hingga 16.00 WIB. Namun, sebaiknya Anda menghubungi kantor terkait untuk memastikan jam operasional terkini dan informasi mengenai hari libur nasional atau cuti bersama.
Estimasi Waktu dan Biaya: Cara Bayar Legalisasi Kemenkumham
Proses legalisasi dokumen di Kemenkumham membutuhkan waktu dan biaya yang bervariasi. Beberapa faktor, seperti jenis dokumen, kompleksitas proses, dan antrian di kantor Kemenkumham yang bersangkutan, dapat mempengaruhi durasi dan biaya yang dibutuhkan. Berikut ini uraian lebih detail mengenai estimasi waktu dan biaya yang perlu Anda pertimbangkan.
Cara bayar legalisasi Kemenkumham umumnya bisa melalui transfer bank atau langsung di kantor. Prosesnya terbilang mudah, namun jika Anda berada di Denpasar Selatan dan membutuhkan layanan legalisir, pertimbangkan untuk menggunakan jasa Legalisir Kemenkumham Denpasar Selatan yang dapat membantu mempermudah proses tersebut. Mereka mungkin menawarkan opsi pembayaran yang lebih fleksibel. Setelah proses legalisir selesai, Anda akan kembali menerima informasi mengenai detail pembayaran dan metode yang bisa Anda pilih sesuai kebutuhan.
Jadi, pastikan untuk menanyakan metode pembayaran yang tersedia kepada penyedia jasa legalisir yang Anda pilih.
Estimasi Waktu Proses Legalisasi
Waktu yang dibutuhkan untuk proses legalisasi dokumen di Kemenkumham umumnya berkisar antara beberapa hari hingga beberapa minggu. Perbedaan waktu ini bergantung pada beberapa faktor yang akan dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas, perhatikan tabel perbandingan estimasi waktu berikut (estimasi ini bersifat umum dan dapat berbeda di setiap kantor Kemenkumham).
Kantor Kemenkumham | Estimasi Waktu (hari kerja) | Catatan |
---|---|---|
Kemenkumham Jakarta Pusat | 5-7 hari | Bisa lebih cepat jika dokumen lengkap dan tidak ada kendala. |
Kemenkumham Jakarta Selatan | 7-10 hari | Tergantung antrian dan kompleksitas dokumen. |
Kemenkumham Bandung | 7-14 hari | Waktu proses bisa lebih lama di kota-kota besar. |
Kemenkumham Surabaya | 5-10 hari | Variasi waktu tergantung pada jenis dokumen. |
Faktor yang Mempengaruhi Lama Proses Legalisasi
Beberapa faktor dapat mempercepat atau memperlambat proses legalisasi dokumen. Memahami faktor-faktor ini akan membantu Anda mempersiapkan diri dan mengantisipasi kemungkinan keterlambatan.
- Jenis Dokumen: Dokumen yang kompleks, seperti sertifikat tanah atau akta kelahiran, umumnya membutuhkan waktu lebih lama untuk diverifikasi.
- Kelengkapan Dokumen: Dokumen yang lengkap dan sesuai dengan persyaratan akan mempercepat proses. Ketidaklengkapan dokumen akan menyebabkan penundaan.
- Antrian: Antrian di kantor Kemenkumham dapat mempengaruhi lamanya proses legalisasi. Periode tertentu mungkin mengalami antrian yang lebih panjang.
- Kesalahan Administrasi: Kesalahan dalam pengisian formulir atau penyampaian dokumen dapat menyebabkan penundaan.
Ilustrasi Tahapan Proses Legalisasi dan Waktu yang Dibutuhkan
Berikut ilustrasi tahapan proses legalisasi dan estimasi waktu untuk setiap tahapan (waktu dapat bervariasi tergantung kantor Kemenkumham):
- Penyerahan Dokumen (1 hari): Pengumpulan dan penyerahan dokumen ke kantor Kemenkumham.
- Verifikasi Dokumen (2-3 hari): Petugas Kemenkumham memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen.
- Proses Legalisasi (2-5 hari): Proses penandatanganan dan pemberian stempel legalisasi.
- Pengambilan Dokumen (1 hari): Pengambilan dokumen yang sudah dilegalisasi.
Kemungkinan Keterlambatan dan Solusinya
Proses legalisasi dokumen dapat mengalami keterlambatan karena berbagai faktor, termasuk antrian yang panjang, kesalahan administrasi, atau dokumen yang tidak lengkap. Untuk meminimalisir keterlambatan, pastikan dokumen Anda lengkap dan benar, serta pantau proses legalisasi secara berkala. Jika terjadi keterlambatan, segera hubungi petugas Kemenkumham untuk menanyakan informasi lebih lanjut.
Pertanyaan Umum Seputar Legalisasi Kemenkumham
Proses legalisasi dokumen di Kemenkumham mungkin menimbulkan beberapa pertanyaan. Bagian ini akan memberikan jawaban atas pertanyaan umum yang sering diajukan terkait pembayaran dan proses legalisasi dokumen.
Metode Pembayaran Legalisasi Dokumen
Kemenkumham umumnya menerima pembayaran melalui beberapa metode, tergantung pada jenis layanan dan lokasi kantor pelayanan. Beberapa metode pembayaran yang umum dijumpai meliputi transfer bank, pembayaran melalui teller bank, dan mungkin juga tersedia pembayaran nontunai melalui aplikasi pembayaran digital tertentu. Sebaiknya Anda mengkonfirmasi metode pembayaran yang diterima di kantor Kemenkumham yang akan Anda kunjungi sebelum melakukan pembayaran, karena kebijakan ini dapat berubah sewaktu-waktu.
Biaya Legalisasi Dokumen di Kemenkumham
Biaya legalisasi dokumen di Kemenkumham bervariasi tergantung jenis dokumen, jumlah lembar, dan jenis legalisasi yang dibutuhkan (misalnya, legalisasi untuk penggunaan di dalam negeri atau di luar negeri). Untuk informasi biaya yang akurat dan terbaru, disarankan untuk menghubungi langsung kantor Kemenkumham terkait atau mengunjungi situs web resmi mereka. Informasi biaya yang tercantum di situs web resmi biasanya paling up-to-date.
Waktu Proses Legalisasi Dokumen
Lama waktu yang dibutuhkan untuk proses legalisasi dokumen juga bervariasi. Beberapa faktor yang mempengaruhinya antara lain jumlah dokumen yang diajukan, kesiapan dokumen (kelengkapan persyaratan administrasi), dan tingkat kesibukan kantor Kemenkumham. Sebagai gambaran umum, proses legalisasi mungkin memakan waktu beberapa hari hingga beberapa minggu. Untuk memastikan, hubungi kantor Kemenkumham yang bersangkutan untuk informasi waktu pemrosesan yang lebih rinci.
Penanganan Dokumen yang Ditolak, Cara Bayar Legalisasi Kemenkumham
Jika dokumen Anda ditolak, periksa kembali surat penolakan untuk mengetahui alasan penolakan tersebut. Biasanya, surat penolakan akan menjelaskan secara detail apa yang perlu diperbaiki atau dilengkapi pada dokumen Anda. Setelah memahami alasan penolakan, perbaiki dokumen Anda sesuai petunjuk dan ajukan kembali dokumen tersebut. Jika Anda masih mengalami kesulitan, mintalah klarifikasi kepada petugas Kemenkumham terkait.
Cara Mengajukan Pengaduan
Jika Anda mengalami masalah atau kendala selama proses legalisasi, Anda dapat mengajukan pengaduan melalui beberapa saluran. Anda bisa menghubungi langsung kantor Kemenkumham tempat Anda mengajukan legalisasi, menghubungi layanan pengaduan resmi Kemenkumham (jika tersedia), atau mengajukan pengaduan melalui jalur resmi lainnya yang telah ditetapkan oleh Kemenkumham. Pastikan Anda memiliki bukti-bukti yang mendukung pengaduan Anda untuk mempermudah proses penyelesaian masalah.
Tips dan Trik Mempercepat Proses Legalisasi
Proses legalisasi dokumen di Kemenkumham terkadang memakan waktu. Namun, dengan perencanaan dan strategi yang tepat, Anda dapat mempercepat proses ini. Berikut beberapa tips dan trik yang dapat Anda terapkan.
Contoh Kasus Sukses Mempercepat Proses Legalisasi
Seorang pengusaha, sebut saja Budi, membutuhkan legalisasi dokumen penting untuk kerjasama bisnis internasionalnya. Ia awalnya memperkirakan prosesnya akan memakan waktu hingga dua minggu. Dengan mempersiapkan dokumen secara lengkap dan akurat, serta memanfaatkan layanan online Kemenkumham, Budi berhasil menyelesaikan proses legalisasi hanya dalam waktu tiga hari kerja. Keberhasilan Budi ini menunjukkan bahwa mempercepat proses legalisasi sangat mungkin dilakukan dengan persiapan yang matang.
Langkah-Langkah Meminimalisir Waktu Tunggu
Berikut beberapa langkah yang dapat Anda lakukan untuk meminimalisir waktu tunggu dalam proses legalisasi:
- Pastikan kelengkapan dokumen sesuai persyaratan yang telah ditetapkan Kemenkumham. Ketidaklengkapan dokumen akan menyebabkan penundaan.
- Ajukan permohonan legalisasi melalui sistem online jika tersedia. Sistem online umumnya lebih efisien dan transparan.
- Pantau status permohonan Anda secara berkala melalui sistem online. Hal ini membantu Anda mengetahui progres dan mengantisipasi potensi kendala.
- Jika memungkinkan, datanglah langsung ke kantor Kemenkumham pada jam-jam yang tidak terlalu ramai untuk menghindari antrian panjang.
- Siapkan dokumen pendukung tambahan yang mungkin dibutuhkan. Ini akan mempercepat proses verifikasi.
- Komunikasikan dengan petugas Kemenkumham jika ada kendala atau pertanyaan. Jangan ragu untuk meminta klarifikasi.
Saran Penting Persiapan Dokumen
Pastikan semua dokumen Anda lengkap, akurat, dan dalam kondisi baik. Periksa kembali semua persyaratan sebelum mengajukan permohonan. Ketelitian dalam mempersiapkan dokumen akan sangat membantu mempercepat proses legalisasi dan menghindari penundaan yang tidak perlu. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan pihak Kemenkumham jika Anda memiliki keraguan.
Perbandingan Strategi Mempercepat Proses Legalisasi
Berikut perbandingan beberapa strategi untuk mempercepat proses legalisasi:
Strategi | Keunggulan | Kelemahan |
---|---|---|
Menggunakan Layanan Online | Efisien, transparan, dan mudah dipantau. | Membutuhkan akses internet dan keahlian digital. |
Menggunakan Jasa Pengurusan Dokumen | Lebih praktis dan menghemat waktu. | Membutuhkan biaya tambahan. |
Datang Langsung ke Kemenkumham | Proses langsung dan terpantau. | Membutuhkan waktu dan kesabaran untuk mengantri. |
PT Jangkar Global Groups berdiri pada tanggal 22 mei 2008 dengan komitmen yang kuat dari karyawan dan kreativitas untuk menyediakan pelayanan terbaik, tercepat dan terpercaya kepada pelanggan.
YUK KONSULTASIKAN DULU KEBUTUHAN ANDA,
HUBUNGI KAMI UNTUK INFORMASI & PEMESANAN
KUNJUNGI MEDIA SOSIAL KAMI
Email : Jangkargroups@gmail.com
Website: Jangkargroups.co.id
Telp kantor : +622122008353 dan +622122986852
Pengaduan Pelanggan : +6287727688883
Google Maps : PT Jangkar Global Groups