Aturan impor barang elektronik di Indonesia memang cukup rumit dan memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh pengusaha atau perusahaan yang akan melakukan impor. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang diimpor sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang berlaku di Indonesia.
Ketentuan Umum Aturan Impor Barang Elektronik
Setiap perusahaan atau pengusaha yang ingin melakukan impor barang elektronik harus memenuhi beberapa ketentuan umum yang berlaku, antara lain:
1. Memiliki izin usaha
Izin usaha yang dimaksud adalah izin dari Kementerian Perindustrian dan Perdagangan (Kemendag) atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Izin tersebut harus dipenuhi oleh perusahaan atau pengusaha sebelum melakukan impor barang elektronik.
2. Memiliki NPWP dan SIUP
Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) juga menjadi syarat wajib yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pengusaha sebelum melakukan impor barang elektronik.
3. Memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO)
Setiap barang elektronik yang akan diimpor harus memiliki Sertifikat Laik Operasi (SLO) yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika (SDPPI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo).
4. Memiliki Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
Tanda Daftar Perusahaan (TDP) menjadi syarat wajib bagi perusahaan atau pengusaha yang ingin melakukan impor barang elektronik di Indonesia.
Ketentuan Khusus Aturan Impor Barang Elektronik
Setelah memenuhi ketentuan umum, perusahaan atau pengusaha juga harus memenuhi ketentuan khusus yang berlaku untuk setiap jenis barang elektronik yang akan diimpor, antara lain:
1. Impor Telepon Seluler
Barang elektronik jenis telepon seluler harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:
a. Memiliki nomor identifikasi Internasional (IMEI)
Setiap telepon seluler yang akan diimpor harus memiliki nomor identifikasi Internasional (IMEI) yang terdaftar di Kemkominfo.
b. Memiliki sertifikat uji tipe
Telepon seluler yang akan diimpor harus memiliki sertifikat uji tipe yang dikeluarkan oleh SDPPI Kemkominfo.
2. Impor Peralatan Elektronik Rumah Tangga
Peralatan elektronik rumah tangga seperti televisi, kulkas, dan mesin cuci harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:
a. Memiliki sertifikat uji tipe
Setiap peralatan elektronik rumah tangga yang akan diimpor harus memiliki sertifikat uji tipe yang dikeluarkan oleh SDPPI Kemkominfo.
b. Memiliki label kendali mutu
Setiap peralatan elektronik rumah tangga yang akan diimpor harus memiliki label kendali mutu dari Badan Standardisasi Nasional (BSN).
3. Impor Peralatan Elektronik Medis
Peralatan elektronik medis seperti CT scan, MRI, dan alat rekam jantung harus memenuhi beberapa ketentuan, antara lain:
a. Memiliki sertifikat uji tipe
Setiap peralatan elektronik medis yang akan diimpor harus memiliki sertifikat uji tipe yang dikeluarkan oleh SDPPI Kemkominfo.
b. Memiliki izin edar dari BPOM
Peralatan elektronik medis yang akan diimpor harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kesimpulan
Aturan impor barang elektronik di Indonesia cukup rumit dan memiliki beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh perusahaan atau pengusaha yang akan melakukan impor. Namun, hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang yang diimpor sesuai dengan standar kualitas dan keamanan yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, perusahaan atau pengusaha harus memahami dengan baik aturan impor barang elektronik sebelum melakukan impor.
