Apakah Anda pernah mendengar tentang apostille atau legalisasi dokumen hukum? Jika Anda sedang mempersiapkan dokumen hukum untuk penggunaan di luar negeri, Anda akan memerlukan salah satu dari keduanya.
Apa itu Apostille?
Apostille adalah proses legalisasi dokumen hukum oleh pemerintah untuk penggunaan di negara lain. Apostille di perkenalkan oleh Konvensi Den Haag pada tahun 1961, yang di tandatangani oleh lebih dari 100 negara di seluruh dunia.
Dokumen hukum yang mungkin memerlukan apostille termasuk akta kelahiran, akta nikah, surat keterangan tanah, dan sertifikat pendidikan. Apostille menunjukkan bahwa dokumen tersebut sah dan asli, dan dapat di terima di negara-negara yang tergabung dalam Konvensi Den Haag.
Bagaimana Cara Mendapatkan Apostille?
Di Indonesia, proses apostille di lakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Untuk mendapatkan apostille, Anda perlu mengikuti beberapa tahapan:
- Memeriksa dokumen Anda untuk memastikan bahwa itu dapat di apostille. Dokumen harus asli dan ditandatangani oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan legalisasi.
- Mengajukan permohonan ke Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di provinsi tempat dokumen tersebut di keluarkan.
- Membayar biaya legalisasi.
- Menunggu proses legalisasi selesai. Waktu yang di perlukan untuk proses ini bervariasi tergantung pada volume permintaan dan keadaan kerja pegawai.
- Menerima dokumen yang sudah di apostille.
Apa itu Legalisasi Dokumen Hukum?
Karena Legalisasi dokumen hukum adalah proses memverifikasi keabsahan dokumen oleh otoritas pemerintah. Ini diperlukan ketika dokumen tersebut akan di gunakan di negara yang tidak menjadi anggota Konvensi Den Haag.
Dalam beberapa kasus, negara-negara yang tidak menjadi anggota Konvensi Den Haag masih memerlukan legalisasi untuk menerima dokumen hukum dari luar negeri.
Bagaimana Cara Mendapatkan Legalisasi Dokumen Hukum?
Di Indonesia, proses legalisasi dokumen hukum di lakukan oleh Kementerian Luar Negeri. Untuk mendapatkan legalisasi dokumen hukum, Anda perlu mengikuti beberapa tahapan:
- Memeriksa dokumen Anda untuk memastikan bahwa itu dapat di lakukan legalisasi. Dokumen harus asli dan di tandatangani oleh pejabat yang memiliki wewenang untuk melakukan legalisasi.
- Mengajukan permohonan ke Kementerian Luar Negeri atau kantor perwakilan Indonesia di negara tempat dokumen tersebut akan di gunakan.
- Membayar biaya legalisasi.
- Menunggu proses legalisasi selesai. Waktu yang di perlukan untuk proses ini bervariasi tergantung pada volume permintaan dan keadaan kerja pegawai.
- Menerima dokumen yang sudah di legalisasi.
Apa Bedanya Antara Apostille dan Legalisasi Dokumen Hukum?
Perbedaan utama antara apostille dan legalisasi dokumen hukum adalah negara tujuan penggunaan dokumen tersebut.
Untuk negara-negara yang menjadi anggota Konvensi Den Haag, apostille adalah satu-satunya persyaratan untuk memverifikasi keabsahan dokumen hukum. Namun, untuk negara-negara yang tidak menjadi anggota Konvensi Den Haag, legalisasi dokumen hukum masih di perlukan untuk memverifikasi keabsahan dokumen tersebut.
Kesimpulan
Karena Apostille dan legalisasi dokumen hukum adalah proses penting untuk memverifikasi keabsahan dokumen hukum untuk penggunaan di luar negeri. Maka Penting untuk memahami perbedaan antara keduanya dan mengikuti prosedur yang tepat untuk memastikan bahwa dokumen Anda sah dan dapat di terima di negara tujuan penggunaan.
