Pajak Penghasilan (Pph) Impor adalah pajak yang dikenakan atas impor barang ke Indonesia. Pajak ini dikenakan pada impor barang yang nilainya melebihi USD 75. Pph Impor harus dibayar sebelum barang tersebut dilepas ke konsumen akhir. Namun, banyak yang bertanya-tanya apakah Pph Impor bisa dikreditkan atau tidak?
Pengertian Pph Impor
Sebelum membahas apakah Pph Impor bisa dikreditkan atau tidak, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu Pph Impor. Pph Impor adalah pajak yang dikenakan atas impor barang dari luar negeri ke Indonesia. Pajak ini dikenakan pada barang-barang yang nilainya melebihi USD 75. Pph Impor ini merupakan sumber pendapatan negara yang cukup besar.
Apakah Pph Impor Bisa Dikreditkan?
Jawaban atas pertanyaan ini adalah tidak, Pph Impor tidak bisa dikreditkan. Mengapa demikian? Karena Pph Impor bukan merupakan pajak yang dipungut atas pemasukan (income tax), melainkan pajak yang dipungut atas pengeluaran (expenditure tax).
Dalam dunia pajak, pajak yang dipungut atas pengeluaran disebut sebagai pajak langsung (direct tax), sedangkan pajak yang dipungut atas pemasukan disebut sebagai pajak tidak langsung (indirect tax). Pajak langsung, seperti Pajak Penghasilan (Pph) 21, Pph 22, dan Pph 23, bisa dikreditkan karena pajak tersebut dipungut atas pemasukan.
Namun, Pph Impor bukan pajak yang dipungut atas pemasukan, melainkan pajak yang dipungut atas pengeluaran. Oleh karena itu, Pph Impor tidak bisa dikreditkan.
Bagaimana Cara Menghitung Pph Impor?
Pph Impor dihitung berdasarkan nilai barang yang diimpor. Nilai barang dihitung berdasarkan FOB (Free on Board) atau CIF (Cost, Insurance, and Freight). FOB adalah harga barang ditambah biaya pengiriman dari pelabuhan ke kapal. Sedangkan CIF adalah harga barang ditambah biaya pengiriman dari pelabuhan ke kapal ditambah biaya asuransi.
Contohnya, jika nilai barang yang diimpor adalah USD 10.000 dengan FOB USD 8.000, maka Pph Impor yang harus dibayar adalah 10% x USD 8.000 atau sebesar USD 800.
Siapa yang Menanggung Pph Impor?
Pph Impor harus dibayar oleh importir, yaitu orang atau badan hukum yang melakukan impor barang dari luar negeri ke Indonesia. Pihak yang bertanggung jawab untuk membayar Pph Impor adalah importir tersebut, bukan eksportir atau produsen barang.
Apa Saja Sanksi Jika Tidak Membayar Pph Impor?
Tidak membayar Pph Impor dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Sanksi administratif adalah denda atau sanksi administratif lainnya yang ditentukan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Sanksi pidana adalah penjara dan/atau denda yang ditentukan oleh pengadilan.
Oleh karena itu, sangat penting bagi importir untuk membayar Pph Impor dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Kesimpulan
Pph Impor tidak bisa dikreditkan karena merupakan pajak yang dipungut atas pengeluaran. Pph Impor dihitung berdasarkan nilai barang yang diimpor dan harus dibayar oleh importir. Jika tidak membayar Pph Impor, dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana. Oleh karena itu, sangat penting bagi importir untuk membayar Pph Impor dengan tepat waktu dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
