Memahami Kanonik Pernikahan
Kanonik Pernikahan – Pernikahan kanonik, dalam konteks agama Katolik Roma, merupakan ikatan sakramen yang suci dan abadi antara seorang pria dan seorang wanita. Ia memiliki landasan teologis yang kuat dan diatur oleh hukum Gereja Katolik. Pemahaman yang tepat tentang pernikahan kanonik penting bagi pasangan yang ingin menikah secara religius dan bagi mereka yang ingin memahami aspek hukum Gereja terkait pernikahan.
Ketahui seputar bagaimana Ukuran Foto Untuk Nikah 2024 dapat menyediakan solusi terbaik untuk masalah Anda.
Perbedaan Kanonik Pernikahan dan Pernikahan Sipil
Pernikahan kanonik dan pernikahan sipil memiliki perbedaan mendasar. Pernikahan sipil merupakan pengakuan negara atas ikatan perkawinan, fokusnya pada aspek legal dan administrasi negara. Sementara itu, pernikahan kanonik merupakan sakramen yang diakui oleh Gereja Katolik, menekankan aspek spiritual dan komitmen keagamaan. Pernikahan sipil sah secara hukum negara, sementara pernikahan kanonik sah secara hukum Gereja. Meskipun berbeda, keduanya bisa dilakukan secara bersamaan untuk mendapatkan pengakuan hukum negara dan keagamaan.
Telusuri implementasi Nikah Kontrak Dalam Islam dalam situasi dunia nyata untuk memahami aplikasinya.
Unsur-unsur Penting Pernikahan Kanonik yang Sah
Beberapa unsur penting harus terpenuhi agar sebuah pernikahan kanonik dianggap sah. Ketiadaan satu unsur saja dapat menyebabkan pernikahan tersebut tidak sah secara kanonik.
- Kebebasan:
- Kemampuan untuk menikah:
- Pertukaran Sumpah:
- Bentuk yang sah:
Kedua mempelai harus bebas dan bersedia untuk menikah tanpa paksaan.
Kedua mempelai harus memiliki kapasitas fisik dan mental untuk menikah, tidak terikat perkawinan lain yang sah, dan tidak memiliki halangan kanonik lainnya.
Kedua mempelai harus secara sukarela dan sadar mengucapkan sumpah pernikahan di hadapan saksi dan pastor/pendeta.
Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan tata cara yang ditentukan oleh Gereja Katolik, termasuk kehadiran saksi dan pemberkatan dari imam.
Perbandingan Pernikahan Kanonik dan Pernikahan Adat di Indonesia
Pernikahan adat di Indonesia beragam dan dipengaruhi oleh budaya masing-masing daerah. Meskipun memiliki nilai budaya yang tinggi, pernikahan adat tidak secara otomatis diakui secara kanonik. Berikut perbandingannya:
| Aspek | Pernikahan Kanonik | Pernikahan Adat |
|---|---|---|
| Landasan Hukum | Hukum Gereja Katolik | Hukum Adat dan Hukum Negara (jika terdaftar) |
| Sakramen | Merupakan Sakramen | Tidak merupakan Sakramen |
| Syarat Sah | Kebebasan, kemampuan menikah, pertukaran sumpah, bentuk yang sah | Beragam, tergantung adat istiadat masing-masing daerah |
| Pengakuan Negara | Diakui jika terdaftar di negara | Diakui jika terdaftar di negara |
Contoh Kasus Pernikahan yang Sah dan Tidak Sah Secara Kanonik, Kanonik Pernikahan
Berikut contoh kasus untuk memperjelas pemahaman.
Kasus 1 (Sah): Ana dan Budi, keduanya beragama Katolik, menikah di Gereja dengan mengikuti seluruh tata cara yang ditentukan oleh Gereja. Mereka berdua bebas dan mampu menikah, mengucapkan sumpah pernikahan di hadapan saksi dan pastor. Pernikahan mereka sah secara kanonik.
Kasus 2 (Tidak Sah): Citra dan Dedi, keduanya beragama Katolik, menikah secara adat tanpa pemberkatan Gereja. Meskipun mereka saling mencintai dan berjanji setia, pernikahan mereka tidak sah secara kanonik karena tidak memenuhi persyaratan bentuk yang sah menurut hukum Gereja Katolik. Meskipun sah secara hukum negara jika terdaftar, ia tidak diakui sebagai pernikahan sakramen oleh Gereja.
Cek bagaimana Dokumen Nikah 2024 bisa membantu kinerja dalam area Anda.
Syarat dan Ketentuan Pernikahan Kanonik
Pernikahan kanonik, atau pernikahan sakramen menurut ajaran Gereja Katolik, memiliki syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua calon mempelai. Pemenuhan syarat ini memastikan kesakralan dan keabsahan pernikahan di mata Gereja. Prosesnya melibatkan beberapa tahapan administratif yang perlu dipahami dengan baik agar pernikahan berjalan lancar.
Syarat dan Ketentuan Calon Mempelai
Sebelum mengajukan permohonan pernikahan kanonik, calon mempelai perlu memenuhi beberapa persyaratan. Persyaratan ini mencakup aspek keagamaan, hukum sipil, dan kondisi pribadi kedua calon mempelai.
Jangan terlewatkan menelusuri data terkini mengenai Harapan Setelah Menikah Dalam Islam.
- Baptisan Katolik: Kedua calon mempelai wajib dibaptis dalam Gereja Katolik. Jika salah satu atau keduanya bukan Katolik, prosesnya akan melibatkan beberapa tahapan tambahan seperti dispensa atau katekumenen.
- Kebebasan untuk Menikah: Kedua calon mempelai harus bebas dari ikatan pernikahan sebelumnya. Bukti kebebasan ini biasanya berupa surat keterangan dari gereja tempat mereka sebelumnya menikah (jika pernah) atau surat keterangan belum pernah menikah.
- Niat untuk Menikah: Keduanya harus memiliki niat yang tulus dan bebas untuk memasuki perjanjian pernikahan sakramen, bukan karena paksaan atau tekanan.
- Kesiapan Mental dan Spiritual: Pasangan perlu mempersiapkan diri secara mental dan spiritual untuk menjalani kehidupan pernikahan yang berdasarkan ajaran Gereja Katolik.
- Umur yang Sesuai: Meskipun tidak ada batasan usia minimum yang absolut, biasanya terdapat pedoman yang memperhatikan kematangan emosional dan spiritual calon mempelai.
Prosedur Pengajuan Permohonan Pernikahan Kanonik
Setelah memenuhi syarat-syarat di atas, pasangan dapat mengajukan permohonan pernikahan kanonik ke Paroki tempat salah satu calon mempelai berdomisili. Prosesnya umumnya melibatkan beberapa langkah penting.
- Pendaftaran: Mengunjungi kantor Paroki dan mendaftarkan diri untuk memulai proses pernikahan.
- Bimbingan Pranikah: Mengikuti serangkaian bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Paroki. Bimbingan ini bertujuan untuk mempersiapkan calon mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang berdasarkan iman Katolik.
- Pengumpulan Dokumen: Mengumpulkan semua dokumen yang dibutuhkan, seperti yang dijelaskan di bagian selanjutnya.
- Penyelidikan: Paroki akan melakukan penyelidikan untuk memastikan keabsahan dokumen dan pemenuhan syarat-syarat pernikahan.
- Persetujuan Pastor: Setelah semua dokumen lengkap dan penyelidikan selesai, Pastor Paroki akan memberikan persetujuan untuk pemberkatan pernikahan.
- Pernikahan: Upacara pemberkatan pernikahan sakramen berlangsung di Gereja.
Dokumen yang Dibutuhkan
Dokumen yang dibutuhkan dalam proses pernikahan kanonik dapat bervariasi tergantung pada keuskupan dan paroki, namun umumnya meliputi:
- Akta Baptis kedua calon mempelai.
- Surat Keterangan belum pernah menikah atau Surat Keterangan Cerai (jika pernah menikah).
- Kartu Keluarga.
- Fotocopy KTP dan KK.
- Surat Pengantar dari Paroki asal (jika berbeda dengan Paroki tempat menikah).
- Surat Keterangan Bebas HIV (kadang diperlukan).
Alur Diagram Proses Pernikahan Kanonik
Berikut gambaran alur proses pernikahan kanonik secara sederhana:
| Tahap | Kegiatan |
|---|---|
| 1 | Pendaftaran di Paroki |
| 2 | Bimbingan Pranikah |
| 3 | Pengumpulan Dokumen |
| 4 | Penyelidikan oleh Paroki |
| 5 | Persetujuan Pastor |
| 6 | Upacara Pernikahan |
Sanksi Jika Syarat dan Ketentuan Tidak Dipenuhi
Jika syarat dan ketentuan pernikahan kanonik tidak dipenuhi, pernikahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh Gereja Katolik. Konsekuensinya dapat berupa penolakan pemberkatan pernikahan, atau bahkan jika pernikahan telah berlangsung, pernikahan tersebut dapat dinyatakan batal demi hukum gereja. Setiap kasus akan ditangani secara individual oleh otoritas Gereja yang berwenang.
Pernikahan Kanonik dan Hukum di Indonesia
Pernikahan kanonik, yang diatur oleh hukum gereja Katolik Roma, memiliki kedudukan hukum yang unik di Indonesia, sebuah negara dengan sistem hukum yang beragam dan mengakui berbagai agama. Pemahaman tentang bagaimana hukum negara berinteraksi dengan hukum kanonik dalam konteks pernikahan sangat penting untuk memastikan kepastian hukum bagi umat Katolik dan pemahaman yang lebih luas tentang keragaman hukum di Indonesia.
Regulasi Pernikahan Kanonik di Indonesia
Di Indonesia, pernikahan kanonik diakui dan dilindungi oleh hukum sepanjang memenuhi persyaratan administrasi negara. Meskipun hukum perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan), pengaturan pernikahan kanonik diatur secara internal oleh Gereja Katolik Roma dan kemudian dilegalisasi melalui proses pencatatan sipil di negara. Hal ini memastikan bahwa pernikahan yang sah menurut hukum gereja juga diakui oleh negara.
Peraturan Perundang-undangan Terkait
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan landasan utama hukum perkawinan di Indonesia. Peraturan pelaksanaannya, seperti Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri, juga berperan penting. Lebih lanjut, Keputusan Presiden dan berbagai peraturan daerah (perda) terkait pencatatan sipil pernikahan juga relevan dalam konteks legalitas pernikahan kanonik. Proses pencatatan sipil inilah yang menjadi jembatan antara hukum kanonik dan hukum negara.
Perbandingan Hukum Pernikahan Kanonik dan Hukum Perkawinan di Indonesia
Perbedaan utama terletak pada otoritas yang mengatur. Hukum perkawinan Indonesia bersifat nasional dan sekuler, sementara hukum pernikahan kanonik bersifat religius dan diatur oleh Gereja Katolik Roma. Persyaratan pernikahan, seperti usia minimal, persyaratan sahnya pernikahan, dan prosedur perceraian, memiliki perbedaan detail, meskipun tujuannya sama, yaitu mengatur perkawinan dan melindungi hak-hak pasangan. Namun, kedua sistem hukum ini saling melengkapi di Indonesia, dengan pencatatan sipil sebagai mekanisme integrasi.
Putusan Pengadilan Terkait Pernikahan Kanonik
Putusan pengadilan yang berkaitan dengan pernikahan kanonik umumnya berfokus pada aspek legalitas pencatatan sipil dan pengakuan negara terhadap pernikahan yang dilakukan menurut hukum kanonik. Kasus-kasus yang muncul seringkali terkait dengan sengketa warisan, perceraian, atau status anak. Pengadilan akan mempertimbangkan bukti-bukti keabsahan pernikahan kanonik dan konsistensi dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia untuk memberikan putusan. Putusan-putusan ini memberikan preseden penting dalam menafsirkan interaksi antara hukum kanonik dan hukum perkawinan nasional.
Perbedaan Interpretasi Hukum Pernikahan Kanonik Antar Daerah
Meskipun hukum kanonik secara fundamental seragam di seluruh Indonesia, praktik dan interpretasinya dapat sedikit bervariasi antar daerah karena perbedaan dalam implementasi administrasi pencatatan sipil. Variasi ini lebih kepada perbedaan prosedur dan efisiensi administrasi daripada perbedaan substansial dalam hukum kanonik itu sendiri. Perbedaan ini tidak signifikan dan umumnya diselesaikan melalui koordinasi antar instansi terkait.
| Aspek | Daerah A (Contoh) | Daerah B (Contoh) |
|---|---|---|
| Lama proses pencatatan sipil | Relatif cepat (misalnya, 1-2 minggu) | Relatif lama (misalnya, 1-2 bulan) |
| Persyaratan dokumen tambahan | Minimal | Lebih banyak |
| Tingkat efisiensi pelayanan | Tinggi | Sedang |
Aspek Sosial Budaya Pernikahan Kanonik
Pernikahan kanonik, sebagai sakramen suci dalam Gereja Katolik, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat Indonesia yang majemuk. Pengaruh ini melampaui aspek keagamaan semata, dan berinteraksi kompleks dengan nilai-nilai sosial budaya lokal, membentuk dinamika unik dalam kehidupan masyarakat.
Temukan bagaimana Tentang Menikah telah mentransformasi metode dalam hal ini.
Pengaruh Pernikahan Kanonik terhadap Masyarakat Indonesia
Pernikahan kanonik di Indonesia berperan dalam membentuk nilai-nilai keluarga, moral, dan sosial. Komitmen sakramental yang dijalin pasangan memperteguh ikatan keluarga, menekankan pentingnya kesetiaan, dan memberikan landasan moral bagi pengasuhan anak. Di beberapa komunitas, pernikahan kanonik juga menjadi penanda status sosial dan mengarah pada pembentukan jaringan sosial yang kuat di antara sesama umat Katolik.
Pandangan Masyarakat terhadap Pernikahan Kanonik
Pandangan masyarakat Indonesia terhadap pernikahan kanonik beragam. Di kalangan umat Katolik, pernikahan ini dilihat sebagai berkah dan jalan menuju kehidupan keluarga yang diberkati Tuhan. Namun, di luar komunitas Katolik, pemahamannya bisa bervariasi, tergantung pada tingkat pemahaman agama dan budaya masing-masing individu. Beberapa mungkin melihatnya sebagai tradisi keagamaan yang unik, sementara yang lain mungkin kurang memahami signifikansi sakramen ini.
“Pernikahan bagi kami bukan hanya perayaan cinta, tetapi juga komitmen sakramen yang mengikat kami seumur hidup.” – Pernyataan seorang pasangan yang menikah secara kanonik.
“Saya melihat pernikahan Katolik sebagai sebuah upacara yang indah dan penuh makna, meskipun saya sendiri bukan penganut Katolik.” – Pernyataan seorang warga non-Katolik.
Tantangan dan Isu Terkini Seputar Pernikahan Kanonik di Indonesia
Beberapa tantangan dan isu terkini terkait pernikahan kanonik di Indonesia meliputi perbedaan pemahaman antara ajaran Gereja dan nilai-nilai budaya lokal, peningkatan angka perceraian di kalangan umat Katolik, dan akses terhadap pendidikan pranikah yang memadai. Adanya perkawinan muda dan kurangnya persiapan sebelum pernikahan juga menjadi perhatian. Selain itu, perbedaan interpretasi hukum perkawinan antara hukum agama dan hukum negara juga terkadang menimbulkan kompleksitas.
Interaksi Nilai-Nilai Budaya Lokal dengan Ajaran Gereja dalam Pernikahan Kanonik
Integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam pernikahan kanonik di Indonesia sangat beragam. Misalnya, adat istiadat setempat seringkali dipadukan dengan upacara keagamaan, menciptakan perayaan yang unik dan mencerminkan identitas budaya lokal. Namun, proses integrasi ini perlu dilakukan dengan bijak agar tetap sejalan dengan ajaran Gereja. Terdapat upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip pernikahan sakramental, sehingga tercipta harmoni antara budaya dan iman.
- Penggunaan pakaian adat dalam upacara pernikahan.
- Penyajian hidangan tradisional dalam resepsi pernikahan.
- Pembacaan doa atau syair daerah dalam upacara pernikahan.
Pernikahan Kanonik dan Masa Kini
Pernikahan kanonik, yang diatur oleh hukum Gereja Katolik, telah mengalami adaptasi signifikan seiring perkembangan zaman. Meskipun prinsip-prinsip dasarnya tetap teguh, praktik dan pemahamannya telah berevolusi untuk merespon perubahan sosial, teknologi, dan budaya. Artikel ini akan mengulas beberapa aspek penting dari adaptasi tersebut.
Adaptasi Pernikahan Kanonik terhadap Perkembangan Zaman
Gereja Katolik, dalam upaya menjaga relevansi ajarannya, secara bertahap melakukan penyesuaian dalam penerapan hukum kanonik pernikahan. Hal ini terlihat dalam pendekatan pastoral yang lebih empatik dan inklusif, mengakomodasi keragaman konteks budaya dan sosial di berbagai belahan dunia. Misalnya, penekanan pada pendidikan pra-nikah yang lebih komprehensif, meliputi aspek psikologis, spiritual, dan finansial, merupakan bentuk adaptasi untuk mempersiapkan pasangan menghadapi tantangan pernikahan modern.
Tren dan Perubahan dalam Praktik Pernikahan Kanonik
Beberapa tren menunjukkan perubahan dalam praktik pernikahan kanonik. Terdapat peningkatan kesadaran akan pentingnya keseimbangan antara kehidupan spiritual dan kehidupan duniawi dalam pernikahan. Pasangan muda lebih terbuka membahas isu-isu seperti pengelolaan keuangan bersama, pembagian peran rumah tangga, dan perencanaan keluarga secara lebih matang sebelum menikah. Selain itu, pernikahan yang lebih sederhana dan berfokus pada aspek sakramentalnya juga semakin populer, sebagai reaksi terhadap tren pernikahan mewah yang cenderung konsumtif.
Dampak Teknologi terhadap Pernikahan Kanonik
Teknologi digital telah memberikan dampak yang signifikan terhadap pernikahan kanonik, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, teknologi memudahkan akses informasi tentang persiapan pernikahan, menawarkan platform untuk komunikasi dan konseling pra-nikah secara online, serta memperluas jangkauan pelayanan pastoral. Di sisi lain, penggunaan media sosial dapat menimbulkan tantangan, seperti ekspektasi yang tidak realistis terhadap pernikahan, perbandingan yang tidak sehat, dan potensi konflik yang muncul dari penggunaan media sosial secara tidak bijak.
Pengaruh Media Sosial terhadap Persepsi Pernikahan Kanonik
Media sosial seringkali menampilkan gambaran idealisasi pernikahan yang tidak selalu mencerminkan realitas. Gambar-gambar pernikahan mewah dan romantis yang dibagikan secara online dapat menciptakan tekanan sosial bagi pasangan untuk mencapai standar yang tidak terjangkau. Hal ini dapat berdampak negatif pada persepsi pernikahan kanonik, menciptakan ekspektasi yang tidak realistis dan potensi kekecewaan jika realitas pernikahan tidak sesuai dengan gambaran ideal yang disajikan di media sosial. Contohnya, fokus berlebihan pada aspek estetika pernikahan di media sosial dapat mengaburkan makna sakramental dan komitmen seumur hidup yang menjadi inti dari pernikahan kanonik.
Proposal Peningkatan Pemahaman Masyarakat tentang Pernikahan Kanonik di Era Digital
Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pernikahan kanonik di era digital, diperlukan strategi komunikasi yang efektif dan inovatif. Berikut beberapa usulan:
- Meningkatkan kehadiran Gereja Katolik di media sosial dengan konten yang informatif, menarik, dan relevan dengan kehidupan sehari-hari pasangan muda.
- Mengembangkan website dan aplikasi mobile yang menyediakan informasi komprehensif tentang persiapan pernikahan kanonik, termasuk konseling pra-nikah online dan akses ke sumber daya pastoral.
- Mengadakan webinar dan seminar online tentang pernikahan kanonik yang melibatkan pakar dan tokoh inspiratif.
- Memanfaatkan influencer dan tokoh publik untuk menyebarkan pesan positif tentang pernikahan kanonik melalui media sosial.
- Membuat kampanye media sosial yang menekankan makna sakramental dan komitmen seumur hidup dalam pernikahan kanonik, sekaligus mengimbangi gambaran idealisasi yang seringkali muncul di media sosial.
Perbedaan dan Persyaratan Pernikahan Kanonik: Kanonik Pernikahan
Pernikahan kanonik, atau pernikahan yang disahkan oleh Gereja Katolik Roma, memiliki perbedaan signifikan dengan pernikahan sipil. Pemahaman yang baik tentang perbedaan ini, serta syarat dan prosedur pendaftarannya, sangat penting bagi pasangan yang memilih untuk menikah secara kanonik. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai beberapa pertanyaan umum seputar pernikahan kanonik.
Perbedaan Pernikahan Kanonik dan Pernikahan Sipil
Pernikahan kanonik menekankan aspek sakramental, di mana pernikahan dianggap sebagai sebuah sakramen suci yang mengikat secara religius dan spiritual. Prosesnya melibatkan bimbingan rohani dan persyaratan keagamaan tertentu. Sementara itu, pernikahan sipil adalah perjanjian hukum yang diakui negara, fokus utamanya adalah aspek legal dan administratif. Pernikahan sipil tidak memiliki dimensi sakramental. Meskipun berbeda, keduanya dapat dilakukan secara berurutan atau bersamaan, tergantung pada pilihan dan keyakinan pasangan.
Syarat Sahnya Pernikahan Kanonik
Syarat sah pernikahan kanonik meliputi beberapa aspek penting, baik dari segi hukum gereja maupun kesiapan pasangan. Persyaratan ini memastikan keseriusan dan keabsahan pernikahan di mata Gereja Katolik. Secara umum, syarat-syarat tersebut meliputi:
- Kebebasan untuk menikah: Kedua calon mempelai harus bebas dari ikatan pernikahan sebelumnya.
- Niat untuk menikah: Keduanya harus memiliki niat yang tulus dan bebas untuk memasuki perjanjian pernikahan seumur hidup.
- Bentuk yang benar: Pernikahan harus dilakukan sesuai dengan tata cara dan ritus Gereja Katolik, dengan dihadiri oleh saksi dan petugas yang berwenang.
- Umur yang cukup: Umumnya, terdapat batasan usia minimum yang ditetapkan oleh Gereja, meskipun dapat diberikan dispensasi dalam kondisi tertentu.
- Kesehatan mental dan fisik yang memadai: Calon mempelai harus memiliki kemampuan mental dan fisik yang memungkinkan mereka untuk menjalankan tanggung jawab pernikahan.
Cara Mendaftarkan Pernikahan Kanonik
Pendaftaran pernikahan kanonik melibatkan beberapa langkah, dimulai dengan menghubungi pastor paroki setempat. Pastor akan membimbing calon mempelai dalam proses persiapan pernikahan, termasuk kursus pra-nikah dan pengurusan dokumen yang diperlukan. Dokumen-dokumen tersebut biasanya meliputi akta baptis, surat keterangan belum menikah, dan surat pengantar dari paroki asal jika calon mempelai berasal dari paroki yang berbeda. Setelah semua persyaratan terpenuhi, upacara pernikahan kanonik akan dilakukan sesuai dengan tata cara Gereja Katolik.
Konsekuensi Tidak Memenuhi Syarat Pernikahan Kanonik
Jika syarat-syarat pernikahan kanonik tidak dipenuhi, pernikahan tersebut dapat dinyatakan tidak sah oleh Gereja Katolik. Hal ini dapat memiliki konsekuensi hukum gereja, seperti ketidakmampuan untuk menerima sakramen-sakramen Gereja tertentu atau kesulitan dalam hal pewarisan harta warisan sesuai dengan hukum gereja. Setiap kasus akan dinilai secara individual oleh pihak berwenang Gereja.
Pandangan Hukum Indonesia Terhadap Pernikahan Kanonik
Di Indonesia, pernikahan kanonik diakui oleh negara sebagai salah satu bentuk pernikahan yang sah, asalkan telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama (KUA) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan kata lain, pernikahan kanonik yang telah didaftarkan secara sipil memiliki kekuatan hukum yang sama dengan pernikahan sipil lainnya di Indonesia. Penting untuk memastikan bahwa pernikahan kanonik juga didaftarkan secara sipil untuk memperoleh pengakuan hukum negara.
