UU Pembentukan BPKM atau Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Malpraktik resmi disahkan pada tanggal 14 Januari 2021 oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Undang-Undang ini merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di sektor keuangan.
1. Apa Itu UU Pembentukan BPKM?
UU Pembentukan BPKM adalah undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Malpraktik. Badan ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha di sektor keuangan, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha yang terkena dampak kerugian akibat malpraktik keuangan.
Dalam UU Pembentukan BPKM, dijelaskan bahwa badan ini memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- Melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha di sektor keuangan;
- Memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di sektor keuangan yang terkena dampak kerugian akibat malpraktik keuangan;
- Menindaklanjuti pelanggaran di sektor keuangan;
- Mengembangkan standar, sistem, dan metode pengawasan keuangan;
- Mengembangkan dan memperkuat kerja sama dengan instansi terkait dalam pengawasan keuangan.
2. Latar Belakang Terbentuknya UU Pembentukan BPKM
Undang-Undang Pembentukan BPKM diinisiasi oleh Komisi XI DPR RI sebagai respons atas meningkatnya aktivitas malpraktik di sektor keuangan. Malpraktik keuangan merupakan tindakan yang merugikan para pelaku usaha di sektor keuangan dan masyarakat pada umumnya.
Dalam beberapa tahun terakhir, sudah banyak kasus malpraktik keuangan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, dibutuhkan badan yang dapat melakukan pengawasan dan memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha dan masyarakat yang terkena dampak kerugian akibat malpraktik keuangan.
3. Tujuan UU Pembentukan BPKM
UU Pembentukan BPKM memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di sektor keuangan. Tujuan lain dari UU ini adalah untuk menciptakan pasar keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya.
4. Siapa yang Terlibat dalam Pembentukan BPKM?
Pembentukan BPKM melibatkan beberapa pihak yang terdiri dari:
- Pemerintah
- Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
- Komisi XI DPR RI
- Bank Indonesia (BI)
- Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank (Bapepam-LK)
5. Bagaimana Proses Pembentukan BPKM?
Proses pembentukan BPKM melalui beberapa tahapan, yaitu:
- Penyusunan draf undang-undang
- Pembahasan draf undang-undang oleh Komisi XI DPR RI
- Pengesahan undang-undang oleh DPR RI
- Pengesahan undang-undang oleh Presiden
- Pelaksanaan undang-undang dan pembentukan BPKM
6. Apa Saja yang Diatur dalam UU Pembentukan BPKM?
UU Pembentukan BPKM mengatur tentang beberapa hal, di antaranya:
- Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Malpraktik
- Tugas dan Fungsi BPKM
- Pengawasan Kegiatan Usaha di Sektor Keuangan
- Perlindungan Hukum bagi Para Pelaku Usaha
- Penyidikan dan Penuntutan Malpraktik Keuangan
- Sanksi dan Denda atas Pelanggaran di Sektor Keuangan
- Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lain
- Pembiayaan dan Dana Kelolaan BPKM
7. Apa yang Dimaksud dengan Malpraktik Keuangan?
Malpraktik keuangan adalah tindakan yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor keuangan yang merugikan para nasabah atau masyarakat pada umumnya. Tindakan tersebut dapat berupa pelanggaran hukum, manipulasi data keuangan, atau kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip etika dan moral yang berlaku.
8. Siapa yang Terkena Dampak Akibat Malpraktik Keuangan?
Malpraktik keuangan dapat merugikan berbagai pihak, di antaranya:
- Nasabah bank atau lembaga keuangan lainnya
- Masyarakat pada umumnya
- Pelaku usaha di sektor keuangan yang bersaing secara sehat dan fair
- Pemerintah dan negara
9. Apa yang Dilakukan oleh BPKM untuk Mengatasi Malpraktik Keuangan?
BPKM memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha di sektor keuangan, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha yang terkena dampak kerugian akibat malpraktik keuangan. BPKM juga dapat menindaklanjuti pelanggaran di sektor keuangan dan mengembangkan standar, sistem, dan metode pengawasan keuangan.
10. Apa Saja Sanksi dan Denda atas Pelanggaran di Sektor Keuangan?
UU Pembentukan BPKM juga mengatur tentang sanksi dan denda atas pelanggaran di sektor keuangan. Sanksi dan denda tersebut antara lain:
- Sanksi administratif berupa teguran, peringatan, pencabutan izin, atau penetapan wajib lapor;
- Sanksi pidana berupa hukuman penjara atau denda;
- Denda maksimal sebesar 10 miliar rupiah.
11. Bagaimana Sistem Pengawasan keuangan yang Dikembangkan oleh BPKM?
BPKM mengembangkan sistem pengawasan keuangan dengan mengacu pada prinsip-prinsip pengawasan keuangan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut meliputi:
- Independensi
- Transparansi
- Akuntabilitas
- Responsibilitas
Dalam pengawasan keuangannya, BPKM juga dapat melakukan pemeriksaan, audit, atau investigasi terhadap kegiatan usaha di sektor keuangan. Selain itu, BPKM juga dapat mengembangkan sistem informasi pengawasan keuangan yang canggih dan terintegrasi.
12. Bagaimana Perlindungan Hukum bagi Para Pelaku Usaha di Sektor Keuangan?
BPKM memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di sektor keuangan yang terkena dampak kerugian akibat malpraktik keuangan. Perlindungan hukum ini meliputi:
- Pengajuan gugatan ke pengadilan atas kerugian yang diderita akibat malpraktik keuangan
- Pendampingan hukum atas gugatan yang diajukan
- Penyelesaian sengketa melalui mekanisme alternatif seperti mediasi atau arbitrase
13. Bagaimana Proses Penyidikan dan Penuntutan Malpraktik Keuangan?
Proses penyidikan dan penuntutan malpraktik keuangan dilakukan oleh BPKM dengan melibatkan lembaga penegak hukum seperti kejaksaan atau kepolisian. Proses tersebut meliputi:
- Pelaporan kasus malpraktik keuangan
- Penyelidikan dan penyidikan
- Penuntutan di pengadilan
- Pelaksanaan putusan pengadilan
14. Apa yang Dimaksud dengan Perjanjian Kerja Sama dengan Pihak Lain?
BPKM dapat melakukan perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya. Perjanjian kerja sama ini dapat dilakukan dengan pihak-pihak seperti:
- Bank Indonesia
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non-Bank
- Lembaga Keuangan Syariah
- Asosiasi Pelaku Usaha di Sektor Keuangan
15. Bagaimana Pembiayaan dan Dana Kelolaan BPKM?
Pembiayaan BPKM bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dana kelolaan BPKM berasal dari hasil pengelolaan dana yang dikelola oleh BPKM.
16. Bagaimana Prospek BPKM ke Depan?
Dengan adanya BPKM, diharapkan pengawasan keuangan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien. BPKM juga dapat memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di sektor keuangan, serta menciptakan pasar keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya.
Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, BPKM harus mampu mengembangkan sistem pengawasan keuangan yang canggih dan terintegrasi, serta memperkuat kerja sama dengan instansi terkait dalam pengawasan keuangan.
17. Kesimpulan
UU Pembentukan BPKM adalah undang-undang yang mengatur tentang pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Malpraktik. Badan ini bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan usaha di sektor keuangan, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha yang terkena dampak kerugian akibat malpraktik keuangan.
Undang-undang ini memiliki tujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan, serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di sektor keuangan. UU Pembentukan BPKM juga mengatur tentang sanksi dan denda atas pelanggaran di sektor keuangan, serta pengembangan sistem pengawasan keuangan yang baik.
Proses pembentukan BPKM melalui beberapa tahapan, yaitu penyusunan draf undang-undang, pembahasan draf undang-undang oleh Komisi XI DPR RI, pengesahan undang-undang oleh DPR RI dan Presiden, pelaksanaan undang-undang dan pembentukan BPKM.
Diharapkan dengan adanya BPKM, pengawasan keuangan di Indonesia menjadi lebih efektif dan efisien serta memberikan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha di sektor keuangan. BPKM juga dapat menciptakan pasar keuangan yang sehat, transparan, dan terpercaya.
