Undang-undang BPKM atau yang lebih dikenal sebagai Badan Pengelola Keuangan dan Risiko (BPKM) adalah sebuah badan yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia untuk mengelola keuangan negara dan mengatasi risiko keuangan. Dalam beberapa tahun terakhir, undang-undang ini menjadi topik hangat di kalangan pengusaha dan pebisnis. Banyak yang menganggap bahwa undang-undang BPKM memiliki dampak besar pada bisnis di Indonesia. Namun, apa sebenarnya undang-undang BPKM dan bagaimana dampaknya pada bisnis? Simak penjelasannya di bawah ini.
Apa Itu Undang-Undang BPKM?
Undang-undang BPKM adalah sebuah undang-undang yang dibuat oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya untuk mengatasi risiko keuangan yang dihadapi oleh negara. Undang-undang ini resmi diberlakukan pada tanggal 31 Desember 2018 dengan nomor 24 tahun 2018. BPKM sendiri merupakan badan yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan negara termasuk mengatasi risiko keuangan dan menjamin kestabilan sistem keuangan nasional.
Apa Saja Isi dari Undang-Undang BPKM?
Undang-undang BPKM memiliki beberapa isi yang penting, antara lain:
- Pembentukan Badan Pengelola Keuangan dan Risiko (BPKM)
- BPKM berfungsi untuk mengelola keuangan negara dan mengatasi risiko keuangan
- Pembentukan Dewan Pengawas BPKM
- Dewan Pengawas BPKM bertugas mengawasi dan memberikan saran terkait pengelolaan keuangan negara dan mengatasi risiko keuangan
- BPKM mempunyai kewenangan untuk menjamin kestabilan sistem keuangan nasional
Bagaimana Dampak Undang-Undang BPKM pada Bisnis?
Undang-undang BPKM memiliki dampak besar pada bisnis di Indonesia. Beberapa dampak tersebut adalah:
1. Pengaruh Terhadap Kebijakan Moneter
Undang-undang BPKM memberikan pengaruh besar terhadap kebijakan moneter di Indonesia. BPKM bertanggung jawab dalam mengatur dan melaksanakan kebijakan moneter yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia. Hal ini tentu saja mempengaruhi kondisi perekonomian nasional dan juga bisnis yang ada di dalamnya.
2. Kemudahan Akses Pembiayaan
Undang-undang BPKM juga memberikan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku usaha di Indonesia. BPKM memiliki program pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha untuk mengembangkan bisnisnya. Dengan adanya program ini, diharapkan pelaku usaha bisa lebih mudah mendapatkan modal untuk meningkatkan bisnisnya.
3. Perlindungan Terhadap Risiko Keuangan
Undang-undang BPKM juga memberikan perlindungan terhadap risiko keuangan yang dihadapi oleh pelaku usaha. BPKM bertugas untuk mengatasi risiko keuangan yang terjadi di Indonesia. Dengan adanya perlindungan ini, diharapkan pelaku usaha bisa lebih leluasa dalam mengembangkan bisnisnya tanpa khawatir dengan risiko keuangan yang mungkin terjadi.
4. Regulasi Yang Lebih Ketat
Undang-undang BPKM juga memberikan regulasi yang lebih ketat bagi pelaku usaha di Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari adanya aturan-aturan baru terkait pengelolaan keuangan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha. Dengan adanya regulasi yang lebih ketat, diharapkan bisnis di Indonesia bisa lebih terstruktur dan teratur.
Apa Saja Program Pembiayaan yang Disediakan Oleh BPKM?
BPKM memiliki program pembiayaan yang bisa dimanfaatkan oleh pelaku usaha di Indonesia. Beberapa program tersebut adalah:
1. Program Pembiayaan Modal Kerja
Program ini diberikan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk modal kerja seperti pembelian bahan baku, pembayaran gaji karyawan dan lain sebagainya.
2. Program Pembiayaan Investasi
Program ini diberikan kepada pelaku usaha yang membutuhkan dana untuk investasi seperti pembelian mesin, pembangunan pabrik dan lain sebagainya.
3. Program Pembiayaan Ekspor
Program ini diberikan kepada pelaku usaha yang melakukan kegiatan ekspor barang.
Apa Saja Keuntungan Menggunakan Program Pembiayaan dari BPKM?
Ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha jika menggunakan program pembiayaan dari BPKM, antara lain:
1. Bunga Rendah
BPKM menawarkan bunga yang lebih rendah dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena bisa menghemat biaya bunga.
2. Syarat yang Mudah
Program pembiayaan dari BPKM juga memiliki syarat yang lebih mudah dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Hal ini tentu saja memudahkan pelaku usaha dalam mengajukan pembiayaan.
3. Jangka Waktu yang Lebih Panjang
Program pembiayaan dari BPKM juga memiliki jangka waktu yang lebih panjang dibandingkan dengan bank-bank lainnya. Hal ini tentu saja memberikan keuntungan bagi pelaku usaha karena bisa memperpanjang waktu pengembalian pembiayaan.
Bagaimana Cara Mengajukan Pembiayaan dari BPKM?
Untuk mengajukan pembiayaan dari BPKM, pelaku usaha harus memenuhi beberapa persyaratan yang sudah ditentukan. Beberapa persyaratan tersebut adalah:
1. Surat Permohonan Pembiayaan
Pelaku usaha harus membuat surat permohonan pembiayaan yang ditujukan kepada BPKM.
2. Laporan Keuangan
Pelaku usaha harus menyertakan laporan keuangan seperti laporan laba rugi, neraca, dan arus kas.
3. Dokumen Pendukung Lainnya
Pelaku usaha juga harus menyertakan dokumen pendukung lainnya seperti surat izin usaha, rekening koran, dan lain sebagainya.
Kesimpulan
Undang-undang BPKM memiliki dampak besar pada bisnis di Indonesia. Dengan adanya program pembiayaan dari BPKM, diharapkan pelaku usaha bisa lebih mudah mendapatkan modal untuk meningkatkan bisnisnya. Namun, pelaku usaha juga harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan jika ingin mengajukan pembiayaan dari BPKM. Bagi pelaku usaha yang ingin menggunakan program pembiayaan dari BPKM, pastikan untuk memenuhi persyaratan dan mengajukan permohonan dengan benar.
