Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang berpotensi untuk diekspor ke luar negeri. Dalam upaya meningkatkan ekspor, pemerintah menetapkan berbagai kebijakan termasuk tarif PPN ekspor barang. Artikel ini akan membahas mengenai peraturan mengenai tarif PPN ekspor barang dan pengaruhnya bagi pelaku usaha.
Apa itu Tarif PPN Ekspor Barang?
Sebelum membahas lebih jauh, ada baiknya kita memahami terlebih dahulu apa itu tarif PPN ekspor barang. Tarif PPN ekspor barang adalah pajak yang dikenakan pada barang ekspor yang akan keluar dari wilayah Indonesia. Tarif PPN ini berbeda dengan tarif PPN dalam negeri yang dikenakan pada barang yang beredar di dalam negeri.
Peraturan Tarif PPN Ekspor Barang
Peraturan mengenai tarif PPN ekspor barang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2017 tentang PPN atas Barang Kena Pajak yang Dibeli atau Diterima dalam Negeri yang Digunakan sebagai Bahan Bakar Kendaraan Bermotor dan/atau Kapal Laut dan/atau Alat Angkutan Lainnya serta PPN untuk Ekspor Barang Kena Pajak.
Menurut peraturan tersebut, tarif PPN ekspor barang sebesar 0% atau bisa juga disebut sebagai tarif nol. Artinya, barang ekspor tidak akan dikenakan pajak PPN. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi, antara lain:
- Barang yang diekspor harus barang kena pajak
- Barang yang diekspor harus termasuk dalam daftar barang kena pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak
- Barang yang diekspor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) bagi barang tertentu
Pengaruh Tarif PPN Ekspor Barang bagi Pelaku Usaha
Tarif PPN ekspor barang mempengaruhi pelaku usaha yang berkecimpung di bidang ekspor. Dengan tarif nol, pelaku usaha akan mendapatkan keuntungan karena tidak dikenakan pajak PPN yang umumnya sebesar 10% dari harga jual barang. Dengan demikian, pelaku usaha dapat menekan biaya produksi dan meningkatkan keuntungan.
Namun, ada juga dampak negatif dari tarif PPN ekspor barang. Tarif nol ini dapat menurunkan penerimaan negara dari sektor ekspor karena tidak ada penerimaan dari pajak PPN. Selain itu, tarif nol ini memungkinkan terjadinya praktik penyelundupan barang yang seharusnya dikenakan PPN ekspor. Hal ini dapat merugikan pelaku usaha yang patuh dengan aturan dan menjual barang dengan harga yang lebih tinggi karena harus membayar pajak PPN.
Kesimpulan
Dalam upaya meningkatkan ekspor, tarif PPN ekspor barang menjadi salah satu kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah. Melalui tarif nol, pelaku usaha yang berkecimpung di bidang ekspor dapat mengurangi biaya produksi dan meningkatkan keuntungan. Namun, tarif nol juga dapat menurunkan penerimaan negara dari sektor ekspor dan memungkinkan terjadinya praktik penyelundupan barang. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan yang ketat untuk memastikan barang yang diekspor memenuhi syarat yang ditetapkan oleh pemerintah.
