Impor adalah kegiatan mengimpor barang atau bahan dari negara lain. Setiap impor tentu harus melalui proses pemeriksaan dan persetujuan dari pihak yang berwenang. Di Indonesia, proses persetujuan impor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Tata Cara Pemberian Persetujuan Impor Barang Kena Pajak yang Berfungsi sebagai Pengganti Surat Persetujuan Impor (SPI). Dalam artikel ini, kita akan membahas tentang syarat persetujuan impor yang harus dipenuhi oleh importir.
@jangkargroups Mau tau cara urus persetujuan Ekspor/Import ? Yuk kita pelajari dari Portal INSW Kementrian Perdagangan. Kenali juga apa itu HS Code dan jika tidak tau nomer HS Code, anda langsung tanya ke Kantor Bea Cukai Rawamangun bagian klasifikasi barang. #kemendag #insw #persetujuanimpor #persetujuanekspor #jangkargroups #hscode
1. Memiliki Izin Impor
Untuk melakukan impor, importir harus memiliki izin impor yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan. Izin impor ini diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. Dalam permohonan, importir harus menunjukkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti NPWP, SIUP, TDP, dan dokumen lainnya yang sesuai dengan jenis barang yang akan diimpor.
2. Membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB)
Setelah mendapat izin impor, importir harus membuat Pemberitahuan Impor Barang (PIB) ke Kepabeanan. PIB berfungsi sebagai dokumen resmi untuk memasukkan barang ke dalam Indonesia dan harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang sesuai seperti faktur, packing list, dan sertifikat asal barang. PIB ini juga berfungsi sebagai bukti untuk membayar bea masuk dan pajak lainnya.
3. Memenuhi Persyaratan Teknis dan Non-Teknis
Selain dokumen-dokumen yang berkaitan dengan izin impor dan PIB, importir juga harus memenuhi persyaratan teknis dan non-teknis yang berlaku. Persyaratan teknis meliputi standar kualitas dan kesesuaian produk dengan regulasi Indonesia. Sedangkan persyaratan non-teknis meliputi sertifikasi halal, sertifikasi lingkungan, dan sertifikasi lainnya yang sesuai dengan jenis barang yang akan diimpor.
4. Menerima Pemeriksaan Barang oleh Bea Cukai
Setiap barang yang diimpor akan diperiksa oleh Bea Cukai untuk memastikan bahwa barang tersebut sesuai dengan PIB dan persyaratan teknis dan non-teknis yang berlaku. Importir harus siap untuk menerima pemeriksaan ini dan memastikan bahwa barang yang diimpor tidak melanggar regulasi yang ada.
5. Memiliki Surat Persetujuan Impor (SPI)
Surat Persetujuan Impor (SPI) diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai sebagai bukti bahwa barang tersebut telah diperiksa dan dinyatakan sesuai dengan regulasi yang berlaku. SPI ini harus dimiliki oleh importir dan disertakan dalam dokumen impor.
6. Membayar Bea Masuk dan Pajak Impor
Setiap barang yang diimpor harus membayar bea masuk dan pajak impor yang berlaku. Besarnya bea masuk dan pajak impor tergantung pada jenis barang dan tarif yang berlaku. Importir harus memastikan bahwa pembayaran bea masuk dan pajak impor sudah dilakukan sebelum barang tersebut diambil dari pelabuhan.
7. Memenuhi Persyaratan Lain yang Berlaku
Selain syarat-syarat di atas, importir juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku seperti persyaratan keamanan, kesehatan, dan lingkungan (K3L), serta persyaratan lainnya yang ditentukan oleh pihak berwenang.
Kesimpulan
Melakukan impor memang tidak mudah karena harus memenuhi banyak persyaratan dan prosedur yang berlaku. Namun, dengan memahami syarat persetujuan impor yang harus dipenuhi, importir dapat melakukan impor dengan lancar dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Importir juga harus selalu mengikuti perkembangan regulasi impor yang ada agar dapat memastikan bahwa proses impor berjalan dengan baik dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
