Domisili Perusahaan Dan Syarat Pembuatan

Mendirikan kantor atau perusahaan di suatu lokasi tidaklah mudah. Melainkan harus mendapatkan izin melalui surat keterangan domisili perusahaan yang menunjukkan perusahaan beroperasi secara legal dan mendapatkan izin dari pemerintah setempat.


Untuk mendapat surat keterangan domisili perusahaan atau yang di kenal SKDP maka harus tahu dulu dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan sebagai syarat pembuatan domisili perusahaan.
Meski pengurusan SKDP ini hanya di lakukan di kantor lurah, tetapi dokumen yang harus disiapkan bagi perusahaan yang menyewa gedung dengan perusahaan yang memiliki kantor milik sendiri memiliki perbedaan.

 

DOMISILI PERUSAHAAN ADALAH

Karena itu sangat penting bagi Anda untuk datang ke kantor lurah terdekat untuk menanyakan syarat pembuatan domisili perusahaan Anda. Sebab, kebijakan persyaratan ini tidaklah berlaku secara nasional, melainkan di atur oleh peraturan di daerah masing-masing.
Sehingga antara satu daerah dengan daerah lainnya memiliki syarat pembuatan domisili perusahaan yang berbeda.

 

pembuatan domisili perusahaan


Meski demikian, jika Anda tidak bisa mengurusnya secara langsung, Anda bisa menyerahkan kepada pihak ketiga atau ke kuasa yang sudah Anda tunjuk.
Dan kami dari Tim PT Jangkar Global Groups siap membantu mengurus segala keperluan Anda hingga SKDP perusahaan Anda tertib dan sah untuk di gunakan.


YANG MENGELUARKAN SK DOMISILI PERUSAHAAN


Jika Anda berniat mengurus domisili perusahaan, Anda harus tahu lokasi pengurusan SKDP.
Yah, SKDP diambil di kantor kelurahan sekitar lokasi perusahaan Anda berdiri. Sehingga sudah pasti ditandatangani lurah dan camat. Tetapi, jika lokasi perusahaan Anda di desa, tentu ditandatangani kepala desa dan di ketahui camat.


SYARAT PEMBUATAN SK DOMISILI PERUSHAAN


Untuk pembuatan SKDP di kelurahan atau di kantor desa, maka ada beberapa dokumen yang harus di persiapkan sebagai syarat pembuatan domisili perusahaan.
Meski sebenarnya ada perbedaan syarat dokumen di setiap daerah, tergantung kebijakan pemerintah setempat. Sehingga Anda bisa menanyakan langsung ke kantor lurah terlebih dahulu mengenai apa saja dokumen yang perlu disiapkan.

  Menjadi Notaris Profesi yang Mulia

 

syARAT PEMBUATAN SKDP

Sebab biasanya ada perbedaan antara syarat pengajuan dokumen jika Anda punya perusahaan yang memiliki gedung sendiri atau gedung yang Anda pakai hanya berstatus sementara atau hanya sewa.


Berikut ini syarat mengurus SKDP jika Anda memiliki perusahaan yang statusnya memiliki gedung atau ruko milik sendiri.

 

SYARAT MENGURUS DOMISILI PERUSAHAAN 


1. Membuat surat permohonan untuk pembuatan SKDP. Di dalam surat itu sudah ditandatangani direktur perusahaan.
Dalam surat juga berisi data dan info perusahaan Anda seperti bidang usaha yang Anda geluti, termasuk berapa jumlah karyawan Anda.


2. Membuat surat pernyataan dengan materai bahwa perusahaan Anda sah dengan melampirkan dokumen keabsahannya.
Lengkap dengan tanda tangan direktur perusahaan atau yang ditunjuk sebagai penanggung jawab perusahaan.


3. Sertakan akta notaris pendirian perusahaan Anda (asli dan copyan)


4. Identitas pemilik perusahaan atau direktur atau penanggung jawabnya dengan melampirkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) 
Tetapi jika yang mengurus perusahaan berkebangsaan asing, bisa menyertakan Kartu izin tinggal sementara atau pakai paspor.


5. Selain KTP, lampirkan juga KK dan NPWP sang direktur atau penanggung jawab perusahaan. 


6. Lampirkan bukti kepemilikan tanah, slip pembayaran PBB, termasuk IMB kantor bukan rumah tempat tinggal.


7. Jika tanpa IMB, lampirkan saja surat pernyataan bermaterai yang ditandatangani RT hingga lurah setempat.


8.Jika termasuk badan usaha sertakan tanda daftar BPJS ketenagakerjaan.

 

DOMISILI PERUSAHAAN

 Persyaratan yg harus dimiliki perusahaan


Sementara itu, berikut ini sejumlah syarat harus Anda penuhi jika kantor perusahaan Anda menggunakan  gedung atau ruko yang masih mengontrak/menyewa:
1. Sama seperti persyaratan mengurus SKDP dengan perusahaan memiliki kantor sendiri, maka mereka yang masih menyewa juga tetap harus membuat surat permohonan yang ditujukan ke kepala Kasatlak PTSP Kelurahan dan sudah ditangani Direktur Utama perusahaan. 

  Alasan Kenapa Legalisir Notaris Penting


Dalam surat permohonan ini juga secara rinci memuat bidang usaha, termasuk jumlah karyawan, dan jam-jam operasional perusahaan juga wajib dicantumkan.


2. Melampirkan surat pernyataan yang sudah ditangani pemimpin atau penanggung jawab terkait dengan menggunakan materai sebagai bentuk keabsahan dokumen yang dilampirkan.


3. Melampirkan juga akta notaris berdirinya perusahaan dan/atau Perubahan Perusahaan (Asli & Fotokopi).
4. Melampirkan KK dan KTP Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Asli & Fotokopi).
5. Menyertakan NPWP Pribadi sang Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan (Fotokopi).
6. Melampirkan sertifikat bangunan , IMB, maupun PBB terakhir dari pemilik gedung.
7. Melampirkan surat perjanjian Sewa-Menyewa gedung (Fotokopi).
8. Lampirkan juga tanda daftar BPJS ketenagakerjaan untuk Badan Hukum atau Badan Usaha.
9. Jika memiliki slip tanda setoran retribusi izin gangguan dan juga Pajak Reklame Anda, silahkan lampirkan (fotokopi).
11. Lampirkan juga Surat Izin Tempat Usaha (ITU) (fotokopi).
12. Jika Anda memilih pihak ketiga, maka sertakan juga Surat Kuasa pengurusan bermaterai cukup.


Lantas apa keuntungan yang bisa di dapatkan perusahaan yang memiliki SKDP?

 

 keuntungan yang bisa didapatkan perusahaan yang memiliki SKDP

 Keuntungan yang bisa di dapatkan perusahaan yang memiliki SKDP?

 

Perlu Anda ketahui bahwa dalam pembuatan SIUP, TDP, atau NPWP badan usaha semua membutuhkan SKDP itulah mengapa kehadirannya sangat penting jika Anda masih perusahaan yang baru berdiri.


Ketiga instansi yang mengeluarkan surat izin di atas membutuhkan SKDP ini sebagai bukti bahwa perusahaan Anda legal dan beroperasi di lokasi yang tertera dalam SKDP yang Anda lampirkan.


Hal ini tentu mengantisipasi terjadinya tindak penipuan. Tetapi dengan bukti SKDP asli bisa menunjukkan bahwa perusahaan Anda real.


Namun, sebagaimana yang telah di jelaskan sebelumnya bahwa gambaran persyaratan mengurus domisili perusahaan yang di jelaskan sebelumnya tidak berlaku umum, sebab bisa saja peraturan di setiap daerah berbeda-beda.


Misalnya jika Anda berada di wilayah Jakarta maka SKDP sudah berganti sejak 2019 menjadi Nomor Induk Berusaha (NIB). Selain itu harus memperhatikan zonasi. Sebab pemerintah daerah sudah menetapkan zona khusus penempatan kantor atau gedung perusahaan.

  Kelola Dokumen Arsip Notaris dengan Efisien

 

PROSEDUR PENGAJUAN SK DOMISILI PERUSAHAAN


Selanjutnya yang perlu Anda lakukan adalah mengikuti setiap langkah prosedur pengajuan SKDP di kantor lurah setempat.
Berikut ini langkah-langkahnya.


1. Minta Surat Pengantar 


Langkah awal yang harus Anda lakukan adalah mengambil surat pengantar pembuatan SKDP di RT/Rw setempat yang mengetahui.


Pembuatan surat pengantar ini biasanya tidak di pungut biaya apapun, meski demikian Terkadang ada kebijakan sebagai sumbangan sukarela saja namun ada juga daerah yang menerapkan dengan besaran tertentu.


2. Selanjutnya, Anda mendatangi kantor lurah atau kantor desa dengan membawa dokumen yang sudah Anda siapkan.

 

formulir permohonan domisili perusahaan


Selanjutnya, Anda di minta mengisi  formulir permohonan domisili perusahaan yang di tujukan kepada Kepala Satuan Pelaksana  Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kelurahan setempat.


3. Penerbitan SKDP

 

SKDP siap di terbitkan dengan menunggu beberapa saat. Soal berapa lama waktu di butuhkan  SKDP di terbitkan, butuh waktu sekitar 3-8 hari sejak berkas permohonan lengkap di terima oleh Kelurahan.
Apakah SKDP masih di butuhkan di era digital seperti saat ini?


Khusus wilayah Jakarta, informasi terupdate demi memudahkan kelancaran berbisnis, kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Jakarta sudah mengumumkan akan menghentikan penerbitan SKDP atau Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP).
Selain itu juga meniadakan Surat Domisili Bisnis/Surat Keterangan Domisili Usaha (SKDU) terutama untuk bisnis yang berdomisili di wilayah Jakarta.

 

Peraturan penghapusan domisili perusahaan


Penghapusan ini sebagaimana tercantum dalam SK DPMPTSP DKI Jakarta No 25 Tahun 2019.
Biasanya dalam SKDP menguraikan tentang alamat domisili perusahaan yang digunakan saat mengajukan izin usaha, termasum nomor identifikasi pajak, dan banyak lagi yang lainnya. 
Meski demikian, dengan adanya Penghapusan SKDP dan SKDU sebagai prasyarat untuk mendapatkan berbagai izin usaha, saat ini sudah membantu mempersingkat waktu pendirian perusahaan.


Artinya semakin mempersingkat waktu yang di perlukan untuk mendirikan perusahaan.
Tetapi, masih ada hal yang memerlukan SKDP seperti pihak bank yang masih mewajibkan bisnis untuk menyediakan SKDP  untuk mengatur pembukaan rekening bank dan berbagai aplikasi lainnya.
Sehingga mau tidak mau Anda harus tahu syarat pembuatan domisili perusahaan.

Contoh Surat Keterangan Domisili Usaha

Adi