Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKM) adalah lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi dan memastikan terlaksananya kebijakan keuangan dan pembangunan nasional. Struktur organisasi BPKM mengalami perubahan pada tahun 2017, yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja lembaga dan memberikan layanan yang lebih baik bagi masyarakat.
Tugas dan Fungsi BPKM
Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, BPKM bertugas mengawasi kebijakan keuangan dan pembangunan nasional. Fungsi utama BPKM adalah:
- Menyusun kebijakan dalam pengawasan keuangan dan pembangunan nasional
- Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan keuangan dan pembangunan nasional
- Memberikan rekomendasi kepada pemerintah terkait kebijakan keuangan dan pembangunan nasional
- Memberikan informasi kepada publik terkait kebijakan keuangan dan pembangunan nasional
Struktur Organisasi BPKM 2017
Pada tahun 2017, BPKM mengalami perubahan struktur organisasi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi lembaga. Struktur organisasi BPKM terdiri dari:
- Ketua
- Wakil Ketua
- Bidang Pengawasan Keuangan Negara
- Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah
- Bidang Pengawasan Keuangan Pembangunan
- Bidang Penelitian dan Pengembangan
- Sekretariat Jenderal
Ketua dan Wakil Ketua BPKM dipilih oleh Presiden berdasarkan rekomendasi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). Mereka menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu periode. Ketua dan Wakil Ketua BPKM bertanggung jawab atas seluruh kegiatan lembaga.
Bidang Pengawasan Keuangan Negara bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara, termasuk di dalamnya adalah pengawasan terhadap Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Bidang Pengawasan Pembangunan Daerah bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Bidang Pengawasan Keuangan Pembangunan bertanggung jawab dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dalam rangka pembangunan nasional.
Bidang Penelitian dan Pengembangan bertanggung jawab dalam melakukan penelitian terhadap kebijakan keuangan dan pembangunan nasional serta memberikan rekomendasi terkait pengembangan kebijakan. Sekretariat Jenderal bertanggung jawab dalam mendukung kegiatan seluruh bidang di BPKM.
Conclusion
Dengan perubahan struktur organisasi pada tahun 2017, BPKM diharapkan dapat menjadi lembaga yang lebih efektif dan efisien dalam mengawasi kebijakan keuangan dan pembangunan nasional. Struktur organisasi BPKM yang baru memberikan fokus yang lebih jelas pada pengawasan terhadap keuangan negara, pembangunan daerah, dan keuangan pembangunan.
