Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga negara yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara dan pembangunan. Namun, pada tahun 2016, BPKP mengalami perombakan struktur organisasi menjadi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mikro (BPKM).
Sejarah BPKM
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mikro (BPKM) didirikan pada tahun 2016 sebagai turunan dari BPKP. Pembentukan BPKM dilandasi oleh kebutuhan untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan dan pembangunan di sektor mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Hal ini dilakukan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengharuskan adanya pengawasan khusus terhadap sektor UMKM.
Sebelum berubah menjadi BPKM, BPKP sudah memiliki wilayah kerja yang cukup luas. Namun, dengan adanya perubahan struktur organisasi, kewenangan BPKM menjadi lebih fokus pada pengawasan keuangan dan pembangunan di sektor UMKM. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mendorong pertumbuhan UMKM yang lebih baik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Tujuan BPKM
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mikro memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di sektor UMKM. Beberapa tujuan lain dari BPKM adalah:
- Mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang lebih baik
- Menjaga stabilitas keuangan di sektor UMKM
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di sektor UMKM
- Menjaga kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
Struktur Organisasi BPKM
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mikro memiliki struktur organisasi yang terdiri dari beberapa unit kerja. Struktur organisasi BPKM terdiri dari:
- Kepala BPKM
- Inspektorat Utama
- Pusat Pengembangan Teknologi Keuangan dan Inklusi Keuangan (PPTKI)
- Pusat Pengembangan Teknologi Pembangunan Berkelanjutan (PPTPB)
- Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah
- Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Kepala BPKM
Kepala BPKM adalah pimpinan tertinggi di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mikro. Kepala BPKM bertanggung jawab atas seluruh kegiatan BPKM dan dalam melaksanakan tugasnya, Kepala BPKM dibantu oleh Inspektorat Utama.
Inspektorat Utama
Inspektorat Utama merupakan unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan dan pengendalian di seluruh unit kerja BPKM. Inspektorat Utama juga bertanggung jawab dalam melakukan audit internal dan evaluasi terhadap kinerja BPKM.
Pusat Pengembangan Teknologi Keuangan dan Inklusi Keuangan (PPTKI)
Pusat Pengembangan Teknologi Keuangan dan Inklusi Keuangan (PPTKI) merupakan unit kerja yang bertugas dalam pengembangan teknologi keuangan dan inklusi keuangan di sektor UMKM. PPTKI juga bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi terkait teknologi keuangan dan inklusi keuangan di sektor UMKM.
Pusat Pengembangan Teknologi Pembangunan Berkelanjutan (PPTPB)
Pusat Pengembangan Teknologi Pembangunan Berkelanjutan (PPTPB) merupakan unit kerja yang bertugas dalam pengembangan teknologi pembangunan berkelanjutan di sektor UMKM. PPTPB juga bertanggung jawab dalam mengembangkan kebijakan dan regulasi terkait teknologi pembangunan berkelanjutan di sektor UMKM.
Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah
Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah merupakan unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pengelolaan keuangan di daerah. Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Keuangan Daerah juga bertanggung jawab dalam melakukan audit terhadap kegiatan pengelolaan keuangan di daerah.
Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah
Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah merupakan unit kerja yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan di daerah. Satuan Tugas Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Daerah juga bertanggung jawab dalam melakukan evaluasi terhadap kinerja pembangunan di daerah.
Peran BPKM
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mikro memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di sektor UMKM. Beberapa peran dari BPKM adalah:
- Memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku
- Mendorong pertumbuhan sektor UMKM yang lebih baik
- Menjaga stabilitas keuangan di sektor UMKM
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan dan pembangunan di sektor UMKM
- Menjaga keberlanjutan pembangunan di sektor UMKM
Akhir Kata
Demikianlah penjelasan mengenai Struktur Organisasi BPKM 2016. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Mikro memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga kualitas pengelolaan keuangan dan pembangunan di sektor UMKM. Dengan adanya BPKM, diharapkan pertumbuhan sektor UMKM dapat meningkat dan kesejahteraan masyarakat semakin terjamin.
