Sebagai negara dengan perekonomian yang semakin berkembang, Indonesia membutuhkan impor barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta memperkuat industri nasional. Namun, impor barang juga memerlukan regulasi yang ketat untuk menghindari kelebihan impor serta penghindaran pajak. Salah satu regulasi tersebut adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPh) 23 pada impor barang.
Apa Itu Skema Impor PPh 23?
Skema Impor PPh 23 merupakan aturan pajak yang diberlakukan pada impor barang yang bersifat tetap atau berulang. Aturan ini disebut juga sebagai self-assessment, yang berarti importir harus melaporkan dan membayar pajak sendiri kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP).
Skema Impor PPh 23 diberlakukan untuk menghindari penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak oleh importir. Dalam skema ini, DJP memberikan izin impor hanya setelah importir membayar PPh 23 terlebih dahulu. Hal ini memastikan bahwa importir tidak menunggak pajak atau menghindari pembayaran pajak pada saat impor barang.
Siapa yang Harus Membayar PPh 23 pada Impor Barang?
Importir yang harus membayar PPh 23 pada impor barang adalah perusahaan atau individu yang melakukan impor barang dalam jumlah dan frekuensi tertentu. Jumlah dan frekuensi impor yang ditentukan oleh DJP berbeda-beda untuk setiap jenis barang.
PPh 23 pada impor barang juga diberlakukan pada barang yang diimpor oleh badan usaha dan bukan badan usaha. Namun, badan usaha dapat memperoleh keringanan pajak dengan cara mengajukan permohonan keringanan pajak pada DJP.
Berapa Besar Tarif PPh 23 pada Impor Barang?
Tarif PPh 23 pada impor barang bervariasi tergantung pada jenis dan nilai barang yang diimpor. Tarif PPh 23 biasanya berada pada kisaran 0,5% hingga 7,5% dari nilai barang yang diimpor.
Importir harus melaporkan besaran PPh 23 yang harus dibayarkan pada DJP dan membayar pajak tersebut sebelum barang diimpor. Jika importir tidak melaporkan dan membayar pajak secara tepat waktu, DJP dapat memberikan sanksi atau tindakan hukum kepada importir.
Bagaimana Cara Menghitung PPh 23 pada Impor Barang?
Menghitung besaran PPh 23 pada impor barang cukup mudah. Importir hanya perlu mengalikan tarif PPh 23 dengan nilai barang yang diimpor. Contohnya, jika tarif PPh 23 untuk jenis barang yang diimpor adalah 5%, dan nilai barang yang diimpor adalah Rp 10.000.000,-, maka besaran PPh 23 yang harus dibayar adalah Rp 500.000,-.
Importir harus menghitung besaran PPh 23 dengan benar dan melaporkannya secara jujur pada DJP. Jika terdapat kesalahan dalam menghitung besaran pajak atau pelaporan, DJP dapat memberikan sanksi atau tindakan hukum pada importir.
Apa Saja Keuntungan dari Skema Impor PPh 23?
Skema Impor PPh 23 memiliki beberapa keuntungan bagi pemerintah dan importir. Beberapa keuntungan tersebut antara lain:
- Meningkatkan kepatuhan pajak oleh importir
- Mencegah penghindaran pajak pada impor barang
- Memperkuat penerimaan negara dari sektor impor
- Memudahkan DJP dalam melakukan pengawasan terhadap impor barang
- Memperkuat industri nasional dengan menghindari kelebihan impor
Bagaimana Cara Mengajukan Permohonan Keringanan Pajak pada Skema Impor PPh 23?
Bagi badan usaha yang ingin memperoleh keringanan pajak pada Skema Impor PPh 23, dapat mengajukan permohonan keringanan pajak pada DJP. Permohonan keringanan pajak dapat diajukan melalui aplikasi DJP Online dengan melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk mengajukan permohonan keringanan pajak pada Skema Impor PPh 23 antara lain:
- Surat permohonan keringanan pajak
- Fotokopi KTP atau paspor pemohon
- Fotokopi akta pendirian badan usaha dan perubahannya
- Fotokopi SIUP atau TDP
- Fotokopi NPWP
- Fotokopi Sertifikat Domisili Badan Usaha
Setelah mengajukan permohonan keringanan pajak, DJP akan melakukan evaluasi dan memberikan keputusan mengenai permohonan tersebut. Jika permohonan disetujui, badan usaha dapat memperoleh keringanan pajak pada impor barang yang dilakukan.
Penutup
Skema Impor PPh 23 merupakan aturan pajak yang diberlakukan pada impor barang yang bersifat tetap atau berulang. Aturan ini bertujuan untuk menghindari penghindaran pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak oleh importir. Importir yang melakukan impor barang harus membayar PPh 23 terlebih dahulu sebelum memperoleh izin impor dari DJP. Tarif PPh 23 pada impor barang bervariasi tergantung pada jenis dan nilai barang yang diimpor. Importir dapat mengajukan permohonan keringanan pajak pada Skema Impor PPh 23 jika memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.
