Sifat Hukum Perizinan

DAFTAR ISI

Pendahuluan – Sifat Hukum Perizinan

Perizinan merupakan salah satu hal yang sangat penting dalam menjalankan usaha atau bisnis. Namun, banyak orang yang belum memahami dengan baik mengenai hukum perizinan tersebut. Sebelum mengurus perizinan, ada baiknya untuk mengetahui sifat hukum perizinan terlebih dahulu untuk menghindari masalah di kemudian hari.

Hukum perizinan dapat di bedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

Administratif – Sifat Hukum Perizinan

Hukum perizinan yang pertama adalah administratif. Artinya, perizinan ini di keluarkan oleh lembaga administrasi negara seperti pemerintah daerah atau kementerian. Prosedur mengurus perizinan ini pun bersifat administratif, yang mengacu pada aturan dan peraturan yang telah di tetapkan oleh lembaga tersebut.

Persyaratan Izin Amdal

Di skresioner – Hukum Perizinan

Selanjutnya Hukum perizinan yang kedua adalah di skresioner. Artinya, penerbitan perizinan ini tidak wajib, melainkan tergantung pada kebijakan pemerintah atau lembaga yang menerbitkan perizinan tersebut. Dalam hal ini, peluang untuk mendapatkan perizinan bisa berbeda-beda antara satu orang dengan orang lainnya.

Terbatas – Hukum Perizinan

Selanjutnya Hukum perizinan yang ketiga adalah terbatas. Artinya, perizinan ini hanya berlaku untuk keperluan tertentu dan dalam jangka waktu tertentu pula. Jika sudah melewati masa berlaku, maka perizinan tersebut harus di perpanjang atau di perbarui sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bersyarat

Selanjutnya Hukum perizinan yang keempat adalah bersyarat. Artinya, perizinan ini di berikan dengan berbagai syarat dan ketentuan yang harus di penuhi oleh pemegang perizinan. Jika tidak memenuhi syarat dan ketentuan tersebut, maka perizinan tersebut dapat di cabut atau tidak di perpanjang ketika masa berlakunya habis.

Berwewenang

Selanjutnya Hukum perizinan yang kelima adalah berwewenang. Artinya, lembaga yang menerbitkan perizinan memiliki wewenang untuk memberikan, mengubah, atau mencabut perizinan tersebut sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku. Pemegang perizinan juga harus tetap mematuhi aturan dan ketentuan tersebut selama perizinan masih berlaku.

Peran OSS Dalam Percepatan Perizinan Di Indonesia

Kesimpulan Sifat Hukum Perizinan

Demikianlah penjelasan mengenai hukum perizinan yang perlu di ketahui sebelum mengurus perizinan untuk usaha atau bisnis. Dengan memahami sifat hukum perizinan tersebut, di harapkan dapat menghindari masalah atau kesalahan dalam mengurus perizinan yang dapat merugikan usaha atau bisnis tersebut.

PT Jangkar Global Groups