Sanksi Dalam Hukum Perizinan – Jangkar Global Groups

DAFTAR ISI

Pengenalan – Sanksi Dalam Hukum Perizinan

Sanksi Dalam Hukum Perizinan – Dalam dunia perizinan, terdapat aturan-aturan yang harus di patuhi oleh setiap orang atau perusahaan yang ingin mendapatkan izin untuk melakukan kegiatan di suatu wilayah. Namun, jika ada pelanggaran terhadap aturan-aturan tersebut, maka orang atau perusahaan tersebut akan di kenakan sanksi yang sesuai dengan pelanggarannya.

Macam-Macam Sanksi – Sanksi Dalam Hukum Perizinan

Selanjutnya Yang di berikan dalam hukum perizinan dapat berupa sanksi administratif Pidana, atau sanksi perdata. Sanksi administratif di berikan oleh instansi yang berwenang dalam mengeluarkan izin, seperti pemerintah daerah atau kementerian terkait. Sanksi pidana di berikan oleh pengadilan jika terdapat pelanggaran yang memiliki unsur pidana. Sementara itu, sanksi perdata di berikan oleh pengadilan dalam kasus-kasus sengketa perdata.

OSS Perizinan IMB

Sanksi Administratif – Sanksi Dalam Hukum Perizinan

Selanjutnya Sanksi administratif dapat berupa peringatan, teguran, denda atau pencabutan izin. Peringatan di berikan untuk pelanggaran yang masih pada tingkat ringan. Sehingga Teguran di berikan jika pelanggaran tersebut sudah berulang kali terjadi atau jika pelanggarannya cukup berat. Denda di berikan berdasarkan ketentuan yang di atur dalam undang-undang atau peraturan yang berlaku. Pencabutan izin di berikan jika pelanggaran tersebut sangat serius dan berdampak buruk bagi lingkungan sekitar atau masyarakat.

Sanksi Pidana – Sanksi Dalam Hukum

Selanjutnya Sanksi pidana di berikan jika pelanggaran yang terjadi memiliki unsur pidana, seperti penipuan, penggelapan atau tindakan korupsi. Sehingga Sanksi yang di berikan bisa berupa hukuman penjara, denda atau pembebasan bersyarat. Sanksi pidana juga dapat di berikan kepada orang yang memberikan informasi palsu atau tidak benar dalam pengurusan izin.

Sanksi Perdata

Selanjutnya Sanksi perdata di berikan dalam kasus-kasus sengketa perdata, seperti ketika ada pihak yang merasa di rugikan karena kegiatan yang di lakukan oleh pihak lain yang memiliki izin namun merugikan mereka. Sanksi yang di berikan dapat berupa ganti rugi atau pemutusan kontrak.

Landasan Teori Hukum Perizinan

PT Jangkar Global Groups