Jika Anda memiliki bisnis yang mengimpor barang ke Indonesia, maka Anda pasti sudah dikenakan Pph Pasal 22 Impor. Namun, apakah Anda benar-benar memahami apa itu Pph Pasal 22 Impor dan bagaimana cara menghitungnya? Artikel ini akan membahas semua yang perlu Anda ketahui tentang Pph Pasal 22 Impor.
Apa itu Pph Pasal 22 Impor?
Pph Pasal 22 Impor adalah pajak yang dikenakan pada impor barang dan jasa dari luar negeri ke Indonesia. Penerima barang atau jasa harus membayar pajak ini kepada pihak yang mengimpor barang atau jasa tersebut. Pph Pasal 22 Impor dikenakan pada berbagai jenis barang seperti elektronik, pakaian, makanan, dan masih banyak lagi.
Bagaimana Cara Menghitung Pph Pasal 22 Impor?
Pph Pasal 22 Impor dihitung berdasarkan nilai Pabean atau Bea Masuk suatu barang. Nilai Pabean adalah harga barang yang tertera pada dokumen impor. Nilai ini bisa berbeda dengan nilai faktur yang sebenarnya dibayar untuk barang tersebut.Pph Pasal 22 Impor dihitung dengan mengalikan nilai Pabean dengan tarif Pph Pasal 22 Impor yang berlaku pada saat impor dilakukan. Tarif Pph Pasal 22 Impor bervariasi tergantung pada jenis barang yang diimpor. Tarif ini bisa ditemukan di Peraturan Menteri Keuangan atau PMK.
Siapa yang Wajib Membayar Pph Pasal 22 Impor?
Penerima barang atau jasa yang mengimpor barang atau jasa dari luar negeri ke Indonesia wajib membayar Pph Pasal 22 Impor. Namun, ada beberapa pengecualian di mana penerima barang atau jasa tidak perlu membayar Pph Pasal 22 Impor. Pengecualian ini antara lain:
- Barang atau jasa yang diimpor oleh pemerintah
- Barang atau jasa yang diimpor untuk kepentingan ekonomi tertentu
- Barang atau jasa yang diimpor oleh perusahaan yang berstatus kawasan industri
Bagaimana Cara Membayar Pph Pasal 22 Impor?
Pph Pasal 22 Impor harus dibayar dalam mata uang rupiah dan melalui bank yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Setelah membayar Pph Pasal 22 Impor, penerima barang atau jasa harus melaporkan pembayaran tersebut ke DJP dalam waktu 30 hari kerja.
Apa Saja Sanksi Jika Tidak Membayar Pph Pasal 22 Impor?
Jika penerima barang atau jasa tidak membayar Pph Pasal 22 Impor dalam waktu yang ditentukan, maka akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan dari jumlah pajak yang masih belum dibayar. Selain itu, penerima barang atau jasa juga tidak bisa mendapatkan Sertifikat Pabean dan barang yang diimpor bisa ditahan oleh Bea Cukai.
Apa Saja Keuntungan Menggunakan Fasilitas Pph Pasal 22 Impor?
Pph Pasal 22 Impor sebenarnya dapat dihindari jika penerima barang atau jasa memiliki Fasilitas Pembebasan Pajak Impor (FPPI). FPPI adalah fasilitas yang diberikan kepada penerima barang atau jasa yang melakukan impor untuk keperluan produksi atau kegiatan usaha tertentu.Dengan menggunakan FPPI, penerima barang atau jasa tidak perlu membayar Pph Pasal 22 Impor dan bisa mengajukan permohonan untuk mendapatkan izin impor dengan bebas pajak. Namun, untuk mendapatkan FPPI, penerima barang atau jasa harus memenuhi beberapa persyaratan dan prosedur yang ditetapkan oleh DJP.
Kesimpulan
Pph Pasal 22 Impor adalah pajak yang dikenakan pada impor barang dan jasa dari luar negeri ke Indonesia. Penerima barang atau jasa harus membayar pajak ini berdasarkan nilai Pabean atau Bea Masuk suatu barang. Pph Pasal 22 Impor bisa dihindari dengan menggunakan FPPI yang diberikan kepada penerima barang atau jasa yang melakukan impor untuk keperluan produksi atau kegiatan usaha tertentu.Dalam rangka mematuhi aturan perpajakan di Indonesia, penting bagi penerima barang atau jasa yang melakukan impor untuk memahami Pph Pasal 22 Impor dan bagaimana cara menghitungnya. Dengan begitu, penerima barang atau jasa dapat menghindari sanksi administratif dan memperoleh keuntungan dari Fasilitas Pembebasan Pajak Impor.
