Indonesia merupakan negara penghasil batubara terbesar di dunia. Sebagai salah satu sumber daya alam yang berlimpah, batubara menjadi salah satu andalan Indonesia dalam mengembangkan perekonomian nasional. Tak heran jika sektor tambang batubara selalu menjadi perhatian pemerintah dan para pelaku bisnis di Indonesia. Namun, dalam melakukan ekspor batubara, Anda harus memperhatikan Pph Pasal 22, yang memiliki aturan khusus bagi produk ekspor batubara. Mari kita bahas lebih lanjut mengenai Pph Pasal 22 ekspor batubara.
Apa itu Pph Pasal 22?
Pph Pasal 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas transaksi impor dan penjualan barang kena pajak dalam negeri. Pajak ini dikenakan atas barang dan jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai (PPN) atau pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Dalam hal ekspor batubara, Pph Pasal 22 dikenakan pada pembeli batubara yang berlokasi di dalam negeri.
Bagaimana Aturan Pph Pasal 22 Ekspor Batubara?
Aturan Pph Pasal 22 ekspor batubara diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2017 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Penjualan Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak yang Dilakukan oleh Pengusaha yang Bukan Pemungut PPN. Aturan ini menyebutkan bahwa Pph Pasal 22 hanya dikenakan pada ekspor batubara yang dilakukan oleh pengusaha yang bukan pemungut PPN. Artinya, jika Anda sudah terdaftar sebagai pemungut PPN, maka tidak perlu membayar Pph Pasal 22 saat melakukan ekspor batubara.
Who’s Who in Pph Pasal 22?
Para pelaku bisnis yang terlibat dalam Pph Pasal 22 ekspor batubara antara lain:
- Pengusaha yang melakukan ekspor batubara dan bukan pemungut PPN.
- Pembeli batubara yang berlokasi di dalam negeri.
Berapa Tarif Pph Pasal 22 Ekspor Batubara?
Tarif Pph Pasal 22 ekspor batubara sebesar 1,5% dari harga jual batubara. Tarif ini dikenakan atas seluruh transaksi penjualan batubara, tanpa terkecuali. Tarif Pph Pasal 22 ekspor batubara ini akan dikenakan pada saat pembayaran oleh pembeli batubara yang berlokasi di dalam negeri.
Bagaimana Cara Membayar Pph Pasal 22 Ekspor Batubara?
Untuk membayar Pph Pasal 22 ekspor batubara, ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan:
- Hitung jumlah Pph Pasal 22 yang harus dibayar. Jumlah ini dihitung berdasarkan tarif Pph Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga jual batubara.
- Isi SPT Masa Pph Pasal 22 ekspor batubara. SPT Masa Pph Pasal 22 merupakan surat pemberitahuan yang berisi informasi mengenai jumlah Pph Pasal 22 yang harus dibayar.
- Lakukan pembayaran Pph Pasal 22 ekspor batubara. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank atau melalui sarana elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Lampirkan bukti pembayaran pada SPT Masa dan kirim ke Kantor Pajak terdekat.
Apa Sanksi Jika Tidak Membayar Pph Pasal 22 Ekspor Batubara?
Bagi pengusaha yang tidak membayar Pph Pasal 22 ekspor batubara, akan dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% per bulan atas jumlah pajak yang belum dibayar. Sanksi bunga ini akan dikenakan sejak tanggal jatuh tempo pembayaran hingga tanggal pembayaran sebenarnya. Selain itu, pengusaha juga dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara dan/atau denda berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
Bagaimana Cara Menghindari Sanksi Pph Pasal 22 Ekspor Batubara?
Untuk menghindari sanksi Pph Pasal 22 ekspor batubara, Anda harus memperhatikan beberapa hal berikut:
- Perhatikan aturan Pph Pasal 22 ekspor batubara dengan baik.
- Periksa kembali apakah Anda sudah terdaftar sebagai pemungut PPN atau tidak.
- Hitung dengan cermat jumlah Pph Pasal 22 yang harus dibayar.
- Bayar Pph Pasal 22 tepat waktu.
Kesimpulan
Pph Pasal 22 ekspor batubara merupakan aturan yang harus diperhatikan oleh para pengusaha yang melakukan ekspor batubara di Indonesia. Dalam hal ini, pengusaha yang bukan pemungut PPN harus membayar Pph Pasal 22 sebesar 1,5% dari harga jual batubara. Agar terhindar dari sanksi administratif dan pidana, pengusaha perlu memperhatikan aturan Pph Pasal 22 ekspor batubara dengan baik dan membayar pajak tepat waktu.
