PMK PPh 22 Impor Terbaru adalah aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur pembayaran pajak atas impor barang. Aturan ini menggantikan aturan sebelumnya, yaitu PMK No. 158/PMK.04/2017. Dalam artikel ini, kita akan membahas aturan baru PMK PPh 22 Impor Terbaru dengan bahasa yang mudah dipahami.
Apa itu PPh 22 Impor?
PPh 22 Impor adalah pajak yang dikenakan atas impor barang dari luar negeri ke Indonesia. Pajak ini dikenakan pada saat barang masuk ke wilayah Indonesia dan harus dibayar oleh importir yang melakukan impor. PPh 22 Impor dikenakan pada berbagai jenis barang, seperti mesin, peralatan, suku cadang, bahan baku, dan barang konsumsi.
Apa yang Diatur dalam PMK PPh 22 Impor Terbaru?
PMK PPh 22 Impor Terbaru mengatur mekanisme dan persyaratan pembayaran PPh 22 Impor. Aturan ini mengatur tentang:
- Cara perhitungan PPh 22 Impor
- Waktu pembayaran PPh 22 Impor
- Persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh importir
- Sanksi atas pelanggaran ketentuan PMK PPh 22 Impor Terbaru
Cara Perhitungan PPh 22 Impor
PMK PPh 22 Impor Terbaru mengatur cara perhitungan PPh 22 Impor yang harus dilakukan oleh importir. Perhitungan PPh 22 Impor dilakukan dengan menggunakan rumus:
PPh 22 Impor = Nilai FOB x Tarif PPh 22 Impor
Nilai FOB adalah nilai barang di negara asal dikurangi biaya pengiriman dan asuransi. Tarif PPh 22 Impor adalah tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Tarif ini bervariasi tergantung pada jenis barang yang diimpor.
Waktu Pembayaran PPh 22 Impor
PMK PPh 22 Impor Terbaru mengatur waktu pembayaran PPh 22 Impor. Importir harus membayar PPh 22 Impor saat barang masuk ke wilayah Indonesia dan sebelum barang dilepas oleh pihak bea cukai. Pembayaran PPh 22 Impor dilakukan melalui Bank Penerima Pajak yang telah ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Persyaratan Dokumen untuk Pembayaran PPh 22 Impor
PMK PPh 22 Impor Terbaru mengatur persyaratan dokumen yang harus dilengkapi oleh importir untuk pembayaran PPh 22 Impor. Dokumen yang harus dilengkapi antara lain:
- Invoice
- Surat Jalan
- Bill of Lading
- Packing List
- Surat Penyerahan Barang
Dokumen-dokumen tersebut harus diserahkan oleh importir ke pihak bea cukai pada saat proses pemeriksaan barang. Jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai dengan ketentuan, importir dapat dikenakan sanksi administratif.
Sanksi atas Pelanggaran PMK PPh 22 Impor Terbaru
PMK PPh 22 Impor Terbaru mengatur sanksi atas pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan. Sanksi administratif yang dapat dikenakan kepada importir antara lain:
- Denda
- Pembekuan izin impor
- Pencabutan izin impor
Jika importir melakukan pelanggaran yang lebih serius, seperti penyelundupan barang, importir dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
PMK PPh 22 Impor Terbaru merupakan aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur pembayaran pajak atas impor barang. Aturan ini mengatur cara perhitungan, waktu pembayaran, persyaratan dokumen, dan sanksi atas pelanggaran ketentuan yang telah ditetapkan. Sebagai importir, kita harus memahami aturan ini dengan baik agar tidak terkena sanksi administratif atau pidana yang berat.
