Persetujuan impor adalah izin yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada importir untuk memperjualbelikan barang di dalam negeri. Persetujuan ini diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara lengkap tentang persetujuan impor dan segala yang perlu Anda ketahui seputar izin ini.
@jangkargroups Mau tau cara urus persetujuan Ekspor/Import ? Yuk kita pelajari dari Portal INSW Kementrian Perdagangan. Kenali juga apa itu HS Code dan jika tidak tau nomer HS Code, anda langsung tanya ke Kantor Bea Cukai Rawamangun bagian klasifikasi barang. #kemendag #insw #persetujuanimpor #persetujuanekspor #jangkargroups #hscode
Apa Itu Persetujuan Impor?
Persetujuan impor adalah izin yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada importir untuk memasukkan dan memperjualbelikan barang di dalam negeri. Izin ini diperlukan untuk mengawasi impor barang agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan tidak ada barang yang membahayakan kesehatan dan lingkungan.
Persetujuan impor diberikan oleh instansi yang terkait dengan jenis barang yang akan diimpor, seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan lain sebagainya.
Jenis-Jenis Persetujuan Impor
Ada beberapa jenis persetujuan impor yang harus diperhatikan oleh importir:
1. API-U
API-U adalah Angka Pengenal Importir Umum yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada importir yang melakukan kegiatan impor secara rutin dan terus-menerus.
API-U diberikan setelah importir memenuhi persyaratan administratif dan kepatuhan perpajakan serta telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
2. API-P
API-P adalah Angka Pengenal Importir Produsen yang diberikan kepada importir yang melakukan impor untuk keperluan produksi barang dalam negeri.
API-P diberikan setelah importir memenuhi persyaratan administratif, kepatuhan perpajakan, dan telah memiliki NPWP.
3. API-M
API-M adalah Angka Pengenal Importir Peneliti yang diberikan kepada importir yang melakukan impor untuk keperluan penelitian dan pengembangan atau uji coba produk.
API-M diberikan setelah importir memenuhi persyaratan administratif dan telah mendapatkan izin dari instansi terkait.
4. PIB
PIB atau Pemberitahuan Impor Barang adalah dokumen yang harus diurus oleh importir sebagai tanda telah terbitnya persetujuan impor dari instansi terkait. PIB berisi informasi lengkap tentang barang yang akan diimpor, seperti jenis, jumlah, nilai, asal barang, dan dokumen pendukung lainnya.
Prosedur Pengajuan Persetujuan Impor
Setiap importir harus mengajukan permohonan persetujuan impor kepada instansi terkait dengan jenis barang yang akan diimpor. Berikut adalah prosedur pengajuan persetujuan impor:
1. Persyaratan Administratif
Persyaratan administratif yang harus dipenuhi oleh importir antara lain:
- Melakukan pendaftaran pada instansi terkait
- Melampirkan dokumen pendukung, seperti surat kuasa, NPWP, SIUP, dan TDP
- Melengkapi dokumen permohonan persetujuan impor
2. Penilaian Kepatuhan Perpajakan
Setelah memenuhi persyaratan administratif, impor akan dinilai oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengetahui tingkat kepatuhan perpajakan importir. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan apakah importir layak mendapatkan persetujuan impor atau tidak.
3. Penilaian Kelayakan Impor
Setelah dinilai tentang kepatuhan perpajakan, impor akan dinilai oleh instansi terkait untuk mengetahui kelayakan impor. Evaluasi ini dilakukan untuk menentukan apakah impor layak dilakukan atau tidak.
4. Penerbitan Persetujuan Impor
Jika impor dinyatakan layak, instansi terkait akan menerbitkan persetujuan impor yang diberikan kepada importir. Persetujuan impor ini akan diberikan dalam bentuk dokumen elektronik atau cetak yang berisi informasi tentang barang yang akan diimpor dan persyaratan yang harus dipenuhi.
Penggunaan Persetujuan Impor
Persetujuan impor harus digunakan dengan benar oleh importir. Berikut adalah penggunaan persetujuan impor:
1. Impor Barang
Importir dapat menggunakan persetujuan impor untuk melakukan kegiatan impor barang yang telah disetujui oleh instansi terkait.
2. Memeriksa Kelayakan Produk
Importir juga dapat memeriksa kelayakan produk yang akan diimpor. Hal ini dilakukan untuk memastikan produk yang akan diimpor tidak membahayakan kesehatan dan lingkungan.
3. Memenuhi Kewajiban Perpajakan
Importir harus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Importir yang tidak memenuhi kewajiban perpajakan akan dikenakan sanksi administratif atau pidana.
4. Melaporkan Kegiatan Impor
Importir harus melaporkan kegiatan impor kepada instansi terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan impor ini dilakukan untuk memastikan kegiatan impor sesuai dengan ketentuan hukum dan tidak merugikan masyarakat dan negara.
Kesimpulan
Persetujuan impor adalah izin yang diberikan oleh pemerintah Indonesia kepada importir untuk memperjualbelikan barang di dalam negeri. Izin ini diperlukan untuk mengawasi impor barang agar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan tidak ada barang yang membahayakan kesehatan dan lingkungan.
Ada beberapa jenis persetujuan impor yang harus diperhatikan oleh importir, seperti API-U, API-P, API-M, dan PIB. Setiap importir harus mengajukan permohonan persetujuan impor kepada instansi terkait dengan jenis barang yang akan diimpor.
Persetujuan impor harus digunakan dengan benar oleh importir. Importir harus memenuhi kewajiban perpajakan, melaporkan kegiatan impor, dan memastikan kelayakan produk yang akan diimpor.
