Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2017 atau yang biasa disebut Perka BPKM Tahun 2017 merupakan salah satu peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Perka ini merupakan regulasi yang dikeluarkan untuk mengatur tentang kebijakan pemungutan pajak bagi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Negara (BPKAN).
Apa Itu BPKAN?
BPKAN adalah salah satu lembaga di Indonesia yang bertanggung jawab untuk mengelola keuangan dan aset negara. BPKAN sendiri terdiri dari beberapa instansi, seperti BPJS Kesehatan, Perum Peruri, dan lainnya.
Isi Peraturan Perka BPKM Tahun 2017
Peraturan Perka BPKM Tahun 2017 sendiri memiliki banyak isi atau klausul yang berisi mengenai kebijakan pemungutan pajak. Beberapa isi peraturan tersebut antara lain:
1. Pemungutan Pajak atas Bunga Deposito
Peraturan Perka BPKM Tahun 2017 menetapkan bahwa bunga deposito yang diterima oleh BPKAN akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak ini harus dipotong langsung oleh bank yang menampung deposito tersebut.
2. Pemungutan Pajak atas Hasil Lelang
Peraturan ini juga menetapkan bahwa hasil lelang yang diperoleh oleh BPKAN akan dikenakan pajak penghasilan. Pajak ini juga harus dipotong langsung oleh instansi yang melaksanakan lelang tersebut.
3. Pemungutan Pajak atas Jasa Layanan Kantor
BPKAN selaku pengelola keuangan dan aset negara, juga memerlukan jasa layanan kantor yang diberikan oleh pihak ketiga. Peraturan Perka BPKM Tahun 2017 menetapkan bahwa pajak penghasilan juga harus dikenakan atas jasa layanan kantor tersebut.
4. Pembebasan dari Pemungutan Pajak
Peraturan Perka BPKM Tahun 2017 juga menetapkan beberapa kegiatan yang tidak dikenakan pajak penghasilan. Beberapa kegiatan tersebut antara lain adalah bantuan sosial, zakat, sedekah, dan lainnya.
Apa Tujuan dari Perka BPKM Tahun 2017?
Tujuan dari diterbitkannya Peraturan Perka BPKM Tahun 2017 sendiri adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi BPKAN dalam hal pemungutan pajak. Selain itu, peraturan ini juga untuk memaksimalkan penerimaan pajak dari BPKAN secara transparan dan akuntabel.
Bagaimana Dampak dari Penerapan Perka BPKM Tahun 2017?
Dampak dari penerapan Perka BPKM Tahun 2017 sendiri adalah meningkatnya penerimaan pajak negara. Selain itu, peraturan ini juga dapat memaksimalkan transparansi dan akuntabilitas dalam hal pemungutan pajak.
Kesimpulan
Peraturan Perka BPKM Tahun 2017 merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk mengatur tentang kebijakan pemungutan pajak bagi BPKAN. Peraturan ini memiliki banyak isi atau klausul yang berisi mengenai kebijakan pemungutan pajak. Tujuan dari diterbitkannya peraturan ini adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi BPKAN dalam hal pemungutan pajak dan memaksimalkan penerimaan pajak dari BPKAN secara transparan dan akuntabel.
