Jika Anda adalah seorang pelaku usaha, maka Anda pasti pernah mendengar tentang Peraturan Kepala Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BPKM) Nomor 11/POJK.03/2016 atau yang lebih dikenal dengan Perka BPKM Tahun 2016. Peraturan ini diterbitkan pada tanggal 21 Oktober 2016 dan berisi tentang pengaturan mengenai penyelenggaraan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank.
Perka BPKM Tahun 2016 menetapkan beberapa peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Di dalam Perka ini, terdapat beberapa ketentuan mengenai perijinan usaha, pengaturan permodalan, manajemen risiko, dan pelaporan kegiatan usaha. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara lengkap mengenai Perka BPKM Tahun 2016 dan bagaimana cara pelaku usaha untuk mematuhi peraturan tersebut.
Apa itu Perka BPKM Tahun 2016?
Perka BPKM Tahun 2016 adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BPKM) untuk mengatur penyelenggaraan usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Peraturan ini berisi tentang ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha agar dapat menjalankan usahanya dengan baik dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPKM.
Siapa yang Wajib Mematuhi Perka BPKM Tahun 2016?
Perka BPKM Tahun 2016 berlaku untuk semua pelaku usaha yang bergerak di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Pelaku usaha yang dimaksud adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank, seperti perusahaan sekuritas, perusahaan pembiayaan, dan perusahaan asuransi.
Apa Saja Ketentuan dalam Perka BPKM Tahun 2016?
Berikut adalah beberapa ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank:
Perijinan Usaha
Setiap pelaku usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank harus memiliki izin usaha dari BPKM. Selain itu, pelaku usaha juga harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang ditetapkan oleh BPKM untuk mendapatkan izin usaha tersebut.
Pengaturan Permodalan
Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan modal yang ditetapkan oleh BPKM. Selain itu, pelaku usaha juga harus menjaga rasio kecukupan modal agar tetap sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPKM.
Manajemen Risiko
Pelaku usaha harus memiliki sistem manajemen risiko yang baik dan efektif. Sistem manajemen risiko ini harus meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko.
Pelaporan Kegiatan Usaha
Pelaku usaha harus melaporkan kegiatan usahanya secara berkala kepada BPKM. Pelaporan ini harus mencakup data keuangan, operasional, risiko, dan informasi lain yang ditetapkan oleh BPKM.
Bagaimana Cara Mematuhi Perka BPKM Tahun 2016?
Untuk mematuhi Perka BPKM Tahun 2016, pelaku usaha harus melakukan beberapa hal sebagai berikut:
Memperoleh Izin Usaha dari BPKM
Setiap pelaku usaha di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank harus memperoleh izin usaha dari BPKM. Untuk memperoleh izin tersebut, pelaku usaha harus mengajukan permohonan izin usaha kepada BPKM dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh BPKM.
Memenuhi Persyaratan Modal
Pelaku usaha harus memenuhi persyaratan modal yang ditetapkan oleh BPKM. Persyaratan modal ini berbeda-beda tergantung pada jenis usaha yang dijalankan oleh pelaku usaha.
Menerapkan Sistem Manajemen Risiko yang Baik
Pelaku usaha harus menerapkan sistem manajemen risiko yang baik dan efektif. Sistem manajemen risiko ini harus meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan pemantauan risiko. Pelaku usaha harus memastikan bahwa sistem manajemen risiko yang diterapkan sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPKM.
Menyusun Laporan Kegiatan Usaha Secara Berkala
Pelaku usaha harus menyusun laporan kegiatan usaha secara berkala dan melaporkannya kepada BPKM. Laporan ini harus mencakup data keuangan, operasional, risiko, dan informasi lain yang ditetapkan oleh BPKM. Pelaku usaha harus memastikan bahwa laporan yang disusun sudah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPKM.
Apa Saja Sanksi yang Diberikan Jika Tidak Mematuhi Perka BPKM Tahun 2016?
Jika pelaku usaha tidak mematuhi Perka BPKM Tahun 2016, maka BPKM dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPKM.
Kesimpulan
Perka BPKM Tahun 2016 adalah peraturan yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha yang bergerak di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank. Peraturan ini mengatur tentang perijinan usaha, pengaturan permodalan, manajemen risiko, dan pelaporan kegiatan usaha. Untuk mematuhi peraturan ini, pelaku usaha harus memperoleh izin usaha dari BPKM, memenuhi persyaratan modal, menerapkan sistem manajemen risiko yang baik, dan menyusun laporan kegiatan usaha secara berkala. Jika pelaku usaha tidak mematuhi peraturan ini, maka BPKM dapat memberikan sanksi berupa teguran tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BPKM.
