Jika Anda sedang mencari informasi tentang Perka BPKM 6 2018, maka Anda telah memilih artikel yang tepat. Di artikel ini, kami akan memberikan panduan lengkap tentang Perka BPKM 6 2018 secara terperinci dan mudah dipahami. Melalui artikel ini, Anda akan mengetahui semua hal yang perlu Anda ketahui tentang Perka BPKM 6 2018, termasuk pengertian, syarat, dan manfaatnya. Mari kita mulai!
Apa itu Perka BPKM 6 2018?
Perka BPKM 6 2018 adalah sebuah peraturan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Perka ini dikeluarkan pada tanggal 24 Mei 2018 dan mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2018. Tujuan dari Perka BPKM 6 2018 adalah untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif.
Apa Saja Syarat Penggunaan Perka BPKM 6 2018?
Perka BPKM 6 2018 dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah yang melakukan pengadaan barang dan jasa. Namun, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah tersebut sebelum menggunakan Perka BPKM 6 2018, yaitu:
1. Sudah Terdaftar di LKPP
Instansi pemerintah yang ingin menggunakan Perka BPKM 6 2018 harus sudah terdaftar di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). LKPP adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah di Indonesia.
2. Memiliki SPMK
Instansi pemerintah yang ingin menggunakan Perka BPKM 6 2018 harus memiliki Surat Perintah Membayar (SPMK). SPMK adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk memberikan instruksi pembayaran terhadap supplier.
3. Memiliki Anggaran yang Cukup
Instansi pemerintah yang ingin menggunakan Perka BPKM 6 2018 harus memiliki anggaran yang cukup untuk melakukan pengadaan barang dan jasa. Anggaran tersebut harus sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak melanggar aturan tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Apa Manfaat dari Perka BPKM 6 2018?
Manfaat dari Perka BPKM 6 2018 adalah:
1. Meningkatkan Transparansi
Perka BPKM 6 2018 dapat meningkatkan transparansi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini karena Perka BPKM 6 2018 mengatur tentang proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara rinci dan terperinci.
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas
Perka BPKM 6 2018 dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini karena Perka BPKM 6 2018 mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efisien dan efektif.
3. Mencegah Korupsi dan Penyelewengan Dana
Perka BPKM 6 2018 dapat mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan dana dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Hal ini karena Perka BPKM 6 2018 mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel.
Apa Saja Ketentuan dalam Perka BPKM 6 2018?
Ada beberapa ketentuan dalam Perka BPKM 6 2018 yang perlu Anda ketahui, yaitu:
1. Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa
Perka BPKM 6 2018 mengatur tentang tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terdiri dari:
- Persiapan Pengadaan
- Pelaksanaan Pengadaan
- Pascapengadaan
2. Kewajiban Pejabat Pengadaan
Pejabat pengadaan memiliki kewajiban untuk:
- Melakukan pengadaan barang dan jasa secara transparan, akuntabel, dan efektif
- Melakukan evaluasi terhadap supplier
- Memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku
3. Kewajiban Supplier
Supplier memiliki kewajiban untuk:
- Menyediakan barang dan jasa yang berkualitas
- Memberikan penawaran harga yang wajar
- Mengikuti proses pengadaan barang dan jasa yang ditetapkan oleh pejabat pengadaan
Bagaimana Cara Menggunakan Perka BPKM 6 2018?
Untuk menggunakan Perka BPKM 6 2018, Anda perlu melakukan beberapa langkah, yaitu:
1. Mempelajari Peraturan
Anda perlu mempelajari peraturan yang terdapat dalam Perka BPKM 6 2018 agar dapat menggunakannya dengan benar dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
2. Memahami Tahapan Pengadaan
Anda perlu memahami tahapan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang terdapat dalam Perka BPKM 6 2018 agar dapat mengikuti proses pengadaan dengan benar.
3. Melakukan Pengadaan
Anda dapat melakukan pengadaan barang dan jasa pemerintah sesuai dengan proses yang terdapat dalam Perka BPKM 6 2018.
Kesimpulan
Perka BPKM 6 2018 adalah peraturan yang mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pemerintah dengan tujuan untuk memastikan bahwa pengadaan tersebut dilakukan secara transparan, efisien, dan efektif. Perka ini dapat digunakan oleh semua instansi pemerintah yang telah memenuhi syarat yang telah ditetapkan. Manfaat dari Perka BPKM 6 2018 adalah meningkatkan transparansi, efisiensi, dan efektivitas dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah serta mencegah terjadinya korupsi dan penyelewengan dana. Ada beberapa ketentuan dalam Perka BPKM 6 2018 yang perlu diketahui, seperti tahapan pengadaan barang dan jasa, kewajiban pejabat pengadaan, dan kewajiban supplier.
