Mengenal Perka BPKM 5 Tahun 2021

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 5 Tahun 2021 atau yang dikenal sebagai Perka BPKM 5 Tahun 2021 merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh instansi pemerintah dalam rangka pengawasan keuangan dan pembangunan. Peraturan ini berisi tentang tugas, fungsi, dan wewenang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Apa Itu BPKM?

BPKM merupakan kepanjangan dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Lembaga ini bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan atas pengelolaan keuangan dan pelaksanaan pembangunan di seluruh instansi pemerintah baik di pusat maupun daerah.

Tujuan Perka BPKM 5 Tahun 2021

Peraturan Kepala BPKP Nomor 5 Tahun 2021 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan dan pembangunan di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan menetapkan tugas, fungsi, dan wewenang BPKM serta memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas tersebut.

Fungsi BPKM

Berdasarkan Perka BPKM 5 Tahun 2021, BPKM memiliki beberapa fungsi utama, diantaranya:

1. Pengawasan aktual dan simultan atas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional
2. Evaluasi dan rekomendasi atas tata kelola keuangan negara dan pembangunan nasional
3. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional
4. Pemberian pertimbangan dan konsultasi atas masalah pengawasan keuangan dan pembangunan

Tugas BPKM

Selain memiliki fungsi, BPKM juga memiliki tugas yang harus dilaksanakan sesuai dengan Perka BPKM 5 Tahun 2021, yaitu:

1. Melakukan pengawasan atas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional
2. Melakukan evaluasi dan rekomendasi atas tata kelola keuangan negara dan pembangunan nasional
3. Melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan nasional
4. Memberikan pertimbangan dan konsultasi atas masalah pengawasan keuangan dan pembangunan
5. Melakukan tindakan pengamanan dan penegakan hukum atas tindak pidana yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional
6. Menyelenggarakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh presiden

Wewenang BPKM

BPKM memiliki beberapa wewenang dalam melakukan pengawasan keuangan dan pembangunan nasional, diantaranya:

1. Meminta data dan informasi dari instansi pemerintah
2. Melakukan pemeriksaan dan audit
3. Memberikan rekomendasi dan saran
4. Mengambil tindakan pengamanan dan penegakan hukum
5. Memberikan sanksi administratif
6. Memberikan rekomendasi penyelesaian kerugian negara

Sasaran Perka BPKM 5 Tahun 2021

Perka BPKM 5 Tahun 2021 memiliki beberapa sasaran yang harus dicapai oleh BPKM, yaitu:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan dan pembangunan
2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional
3. Meningkatkan penerapan good governance dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional
4. Memperkuat kerjasama antara BPKM dengan instansi pemerintah dan masyarakat

Cara Mendapatkan Salinan Perka BPKM 5 Tahun 2021

Salinan Perka BPKM 5 Tahun 2021 dapat diunduh di situs resmi BPKM atau dapat diminta langsung ke kantor BPKM terdekat.

Persyaratan Pelaksanaan Perka BPKM 5 Tahun 2021

Untuk melaksanakan Perka BPKM 5 Tahun 2021, setiap instansi pemerintah harus memenuhi beberapa persyaratan, diantaranya:

1. Memiliki Sistem Pengawasan Internal (SPI) yang efektif dan efisien
2. Melaksanakan dokumen pengawasan keuangan dan pembangunan nasional
3. Melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi BPK dan BPKP

Kegiatan yang Termasuk dalam Pengawasan BPKM

Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh BPKM diantaranya:

1. Pengawasan atas mekanisme, prosedur, dan kebijakan pengelolaan keuangan negara
2. Pengawasan atas keuangan negara dan pengelolaan aset
3. Pengawasan atas pengadaan barang dan jasa pemerintah
4. Pengawasan atas pelaksanaan program pembangunan nasional
5. Pengawasan atas sistem akuntansi dan pelaporan keuangan negara
6. Pengawasan atas kinerja instansi pemerintah

Keuntungan dari Pelaksanaan Perka BPKM 5 Tahun 2021

Pelaksanaan Perka BPKM 5 Tahun 2021 memberikan beberapa keuntungan bagi negara, diantaranya:

1. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengawasan keuangan dan pembangunan nasional
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional
3. Meningkatkan kualitas pembangunan nasional
4. Mencegah terjadinya korupsi, penyalahgunaan keuangan negara, dan tindak pidana lainnya

Kesimpulan

Perka BPKM 5 Tahun 2021 adalah peraturan yang penting untuk meningkatkan efektivitas pengawasan keuangan dan pembangunan nasional. Selain itu, peraturan ini juga memberikan pedoman dalam pelaksanaan tugas dan wewenang BPKM. Dengan pelaksanaan Perka BPKM 5 Tahun 2021, diharapkan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan negara dan pembangunan nasional serta mencegah terjadinya korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.