Perka BPKM 2017: Pedoman Baru Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 6 Tahun 2017 atau yang lebih dikenal dengan nama Perka BPKM 2017 adalah sebuah aturan baru yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Peraturan tersebut resmi diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2018 dan sudah merubah beberapa aturan-aturan sebelumnya.

Apa itu Perka BPKM 2017?

Perka BPKM 2017 adalah sebuah peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan tujuan untuk memberikan pedoman baru dalam pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Perka ini berisi tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, hingga pengawasan.

  Presentasi Di BPKM: Panduan Menyampaikan Presentasi Efektif

Apa Yang Diatur Dalam Perka BPKM 2017?

Perka BPKM 2017 mengatur tentang berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Beberapa hal yang diatur dalam peraturan tersebut antara lain:

1. Perencanaan Keuangan Daerah

Perka BPKM 2017 memberikan pedoman dalam perencanaan keuangan daerah yang meliputi penetapan indikator kinerja keuangan daerah, penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah, serta penetapan sumber pendanaan.

2. Pelaksanaan Keuangan Daerah

Perka BPKM 2017 memberikan pedoman dalam pelaksanaan keuangan daerah yang meliputi pengelolaan kas dan investasi, pengelolaan piutang dan utang daerah, serta pengelolaan barang milik daerah.

3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

Perka BPKM 2017 memberikan pedoman dalam pertanggungjawaban keuangan daerah yang meliputi penyusunan dan penyampaian laporan keuangan daerah, evaluasi kinerja keuangan daerah, serta penyelesaian tindak lanjut hasil evaluasi.

4. Pengawasan Keuangan Daerah

Perka BPKM 2017 memberikan pedoman dalam pengawasan keuangan daerah yang meliputi pengawasan internal oleh pemerintah daerah dan pengawasan eksternal oleh BPKP.

Apa Tujuan Dari Perka BPKM 2017?

Tujuan dari Perka BPKM 2017 adalah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan lebih baik dan akuntabel.

  Perka BPKM Tahun 2018: Panduan Lengkap

Apa Manfaat Dari Perka BPKM 2017?

Manfaat dari Perka BPKM 2017 adalah:

1. Meningkatkan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah

Perka BPKM 2017 memberikan pedoman yang lebih jelas dan rinci dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga akan memudahkan pengawasan dan evaluasi dari pihak eksternal.

2. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah

Dengan adanya peraturan ini, diharapkan pemerintah daerah dapat menyajikan laporan keuangannya dengan lebih akurat dan jelas sehingga dapat memperbaiki kinerja keuangannya.

3. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah

Perka BPKM 2017 memberikan pedoman yang lebih terstruktur dan rinci dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga diharapkan akan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan.

Bagaimana Implementasi Perka BPKM 2017?

Implementasi Perka BPKM 2017 dilakukan dengan cara:

1. Sosialisasi Kepada Pihak Terkait

Sebelum Perka BPKM 2017 diberlakukan, pihak-pihak terkait seperti pemerintah daerah dan instansi terkait harus diberikan sosialisasi terlebih dahulu agar dapat memahami isi dari peraturan tersebut.

2. Pembentukan Tim Pelaksana

Pembentukan tim pelaksana akan membantu dalam mengawasi pelaksanaan Perka BPKM 2017 serta memberikan pengarahan dan bantuan terkait pengelolaan keuangan daerah.

  Investasi Yahudi Di Indonesia

3. Evaluasi Implementasi

Setelah dilakukan implementasi, perlu dilakukan evaluasi terhadap implementasi Perka BPKM 2017 untuk memastikan bahwa pelaksanaan sesuai dengan yang diharapkan.

Kesimpulan

Perka BPKM 2017 adalah sebuah peraturan baru yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah di Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman yang lebih jelas dan rinci dalam pengelolaan keuangan daerah sehingga akan memudahkan pengawasan dan evaluasi dari pihak eksternal serta meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pengelolaan keuangan daerah secara keseluruhan. Implementasi Perka BPKM 2017 dapat dilakukan dengan cara sosialisasi, pembentukan tim pelaksana, dan evaluasi implementasi.

admin