Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor 16 Tahun 2015 atau yang lebih dikenal dengan Perka BPKM 16 Tahun 2015, merupakan aturan penting yang harus dipahami oleh para pelaku usaha, terutama yang bergerak di bidang pengadaan barang dan jasa.
Perka BPKM 16 Tahun 2015 mengatur tentang tata cara pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah. Aturan ini dibuat untuk memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance.
Tujuan Perka BPKM 16 Tahun 2015
Perka BPKM 16 Tahun 2015 memiliki beberapa tujuan yang harus dicapai, yaitu:
- Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah
- Menjamin kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah
Ruang Lingkup Perka BPKM 16 Tahun 2015
Perka BPKM 16 Tahun 2015 mengatur tentang pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah yang diatur oleh Perka BPKM 16 Tahun 2015 meliputi:
- Pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah pusat
- Pengadaan barang dan jasa untuk keperluan pemerintah daerah
- Pengadaan barang dan jasa untuk keperluan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
Prinsip-Prinsip Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Perka BPKM 16 Tahun 2015
Perka BPKM 16 Tahun 2015 mengatur tentang prinsip-prinsip pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain:
- Keterbukaan
- Keterpaduan
- Kompetitif
- Akuntabel
- Proporsional
- Adil
Tahapan Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Perka BPKM 16 Tahun 2015
Perka BPKM 16 Tahun 2015 mengatur tentang tahapan pengadaan barang dan jasa yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah. Tahapan-tahapan tersebut antara lain:
- Perencanaan pengadaan barang dan jasa
- Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa
- Pascapengadaan barang dan jasa
Pada tahap perencanaan, instansi pemerintah harus membuat rencana pengadaan barang/jasa yang mencakup: analisis kebutuhan, perencanaan anggaran, penyusunan dokumen pengadaan, hingga penetapan pejabat pengadaan.
Pada tahap pelaksanaan, instansi pemerintah wajib mengikuti prosedur pengadaan barang dan jasa yang berlaku, seperti pembukaan penawaran, evaluasi penawaran, hingga penetapan pemenang pengadaan.
Setelah pengadaan selesai dilaksanakan, pada tahap pascapengadaan, instansi pemerintah wajib melakukan evaluasi atas kinerja rekanan dan mengarsipkan dokumen pengadaan barang dan jasa.
Prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Menurut Perka BPKM 16 Tahun 2015
Perka BPKM 16 Tahun 2015 mengatur tentang prosedur pengadaan barang dan jasa yang harus dipatuhi oleh instansi pemerintah. Prosedur tersebut antara lain:
- Pembukaan penawaran
- Evaluasi penawaran
- Penetapan pemenang pengadaan
Pada tahap pembukaan penawaran, instansi pemerintah wajib menyampaikan pengumuman lelang melalui media yang ditentukan dan membuat dokumen pengadaan yang berisi persyaratan teknis, persyaratan administratif, dan persyaratan harga.
Pada tahap evaluasi penawaran, instansi pemerintah wajib mengevaluasi penawaran yang masuk sesuai dengan kriteria evaluasi yang telah ditetapkan dalam dokumen pengadaan.
Pada tahap penetapan pemenang pengadaan, instansi pemerintah akan menetapkan rekanan yang memenuhi kriteria dan memberikan kontrak pengadaan barang/jasa.
Sanksi Pelanggaran Perka BPKM 16 Tahun 2015
Perka BPKM 16 Tahun 2015 menegaskan bahwa pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sanksi administratif yang dapat dikenakan antara lain: peringatan tertulis, pemutusan kontrak, penghentian sementara kegiatan usaha, pencabutan izin usaha, dan/atau denda administratif.
Sedangkan sanksi pidana yang dapat dikenakan antara lain: pidana penjara, pidana denda, dan/atau pidana kurungan.
Kesimpulan
Perka BPKM 16 Tahun 2015 merupakan aturan penting yang harus dipahami oleh semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dan jasa pada instansi pemerintah. Pemahaman yang baik terhadap aturan ini akan memastikan bahwa pengadaan barang dan jasa dilakukan dengan transparan, akuntabel, efisien, efektif, dan sesuai dengan prinsip-prinsip Good Governance. Pelanggaran terhadap aturan ini akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
