Perka BPKM 14/2015 adalah aturan baru dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang penting bagi perusahaan yang mengikuti tender atau lelang proyek pemerintah. Aturan ini dikeluarkan oleh BPKP pada tahun 2015 dan menjadi panduan bagi perusahaan dalam melakukan pengawasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan proyek yang didanai oleh pemerintah.
Apa itu Perka BPKM 14/2015?
Perka BPKM 14/2015 adalah singkatan dari Peraturan Kepala BPKP Nomor 14 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengendalian Keuangan Pembangunan. Peraturan ini mengatur mengenai pengawasan keuangan proyek yang didanai oleh pemerintah, termasuk proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan.
Perka BPKM 14/2015 bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Aturan ini juga memberikan pedoman bagi auditor untuk melakukan audit atas pengelolaan keuangan proyek pemerintah.
Siapa yang Terpengaruh oleh Perka BPKM 14/2015?
Perka BPKM 14/2015 berlaku bagi semua perusahaan yang mengikuti tender atau lelang proyek pemerintah dan menerima dana dari pemerintah untuk melaksanakan proyek tersebut. Aturan ini juga berlaku bagi pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek, auditor, dan pengawas keuangan.
Apa Saja Isi dari Perka BPKM 14/2015?
Perka BPKM 14/2015 terdiri dari 7 bab, yaitu:
Bab I: Ketentuan Umum
Bab ini berisi definisi dan ruang lingkup dari Perka BPKM 14/2015.
Bab II: Perencanaan
Bab ini mengatur tentang perencanaan keuangan proyek pemerintah, termasuk penyusunan perencanaan keuangan dan anggaran proyek serta penentuan sumber pendanaan.
Bab III: Pelaksanaan
Bab ini mengatur tentang pelaksanaan keuangan proyek pemerintah, termasuk pengadaan barang dan jasa, pembayaran, dan pemeliharaan keuangan proyek.
Bab IV: Pengendalian
Bab ini mengatur tentang pengendalian keuangan proyek pemerintah, termasuk penugasan pejabat pengelola proyek, pembentukan tim pengawas keuangan, dan pelaporan keuangan proyek.
Bab V: Pengawasan
Bab ini mengatur tentang pengawasan keuangan proyek pemerintah, termasuk tugas dan kewenangan auditor dan pengawas keuangan dalam melakukan pengawasan keuangan proyek.
Bab VI: Sanksi Administratif
Bab ini mengatur tentang sanksi administratif bagi perusahaan yang melanggar ketentuan Perka BPKM 14/2015, termasuk denda dan pencabutan sertifikat badan usaha.
Bab VII: Ketentuan Penutup
Bab ini berisi ketentuan mengenai pemberlakuan Perka BPKM 14/2015 dan pengawasan pelaksanaannya.
Bagaimana Cara Mematuhi Perka BPKM 14/2015?
Untuk mematuhi Perka BPKM 14/2015, perusahaan harus melakukan tindakan berikut:
- Melakukan perencanaan keuangan dan anggaran proyek dengan cermat dan akurat.
- Memastikan pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- Menyimpan dokumen dan bukti transaksi keuangan dengan rapi dan teratur.
- Melakukan pelaporan keuangan proyek secara teratur dan tepat waktu.
- Mengikuti prosedur pengendalian keuangan proyek yang telah ditetapkan.
- Menjalankan tugas dan kewenangan auditor dan pengawas keuangan dalam melakukan pengawasan keuangan proyek.
Perusahaan juga harus memastikan bahwa para pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan proyek telah memahami dan mematuhi ketentuan Perka BPKM 14/2015.
Apa Saja Manfaat dari Perka BPKM 14/2015?
Perka BPKM 14/2015 memberikan manfaat sebagai berikut:
- Menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
- Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
- Memberikan pedoman bagi perusahaan dalam melakukan pengendalian keuangan proyek.
- Memperkuat peran auditor dan pengawas keuangan dalam melakukan pengawasan keuangan proyek.
Apakah Ada Sanksi bagi Pelanggar Perka BPKM 14/2015?
Ya, ada sanksi bagi perusahaan yang melanggar ketentuan Perka BPKM 14/2015. Sanksi administratif yang dapat diberikan antara lain denda dan pencabutan sertifikat badan usaha.
Sanksi ini bertujuan untuk mendorong perusahaan untuk mematuhi ketentuan Perka BPKM 14/2015 dan menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam penggunaan dana publik.
Kesimpulan
Perka BPKM 14/2015 adalah aturan yang penting bagi perusahaan yang mengikuti tender atau lelang proyek pemerintah. Aturan ini memberikan pedoman yang jelas dalam melakukan pengawasan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian keuangan proyek yang didanai oleh pemerintah. Perusahaan harus mematuhi ketentuan Perka BPKM 14/2015 untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana publik serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelaksanaan proyek pemerintah.
