Jika Anda seorang pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), Peraturan Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (Perka BPKM) 1/2019 akan sangat penting bagi Anda. Perka BPKM 1/2019 mengatur tentang pengawasan dan pengendalian keuangan UMKM. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara rinci tentang Perka BPKM 1/2019 dan bagaimana Anda bisa memanfaatkannya untuk keuntungan bisnis Anda.
Apa itu Perka BPKM 1/2019?
Perka BPKM 1/2019 merupakan kebijakan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Indonesia yang ditujukan untuk mengawasi dan mengendalikan keuangan UMKM. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan UMKM, serta memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian nasional.
Perka BPKM 1/2019 berlaku untuk semua UMKM di Indonesia yang memiliki omzet kurang dari Rp 4,8 miliar per tahun. Perka ini mencakup semua jenis usaha, mulai dari produksi, perdagangan, hingga jasa. Dengan menerapkan Perka BPKM 1/2019, UMKM diharapkan dapat meningkatkan kemampuan pengelolaan keuangan dan memperoleh akses yang lebih mudah ke sumber pembiayaan.
Apa Saja Isi dari Perka BPKM 1/2019?
Perka BPKM 1/2019 memiliki beberapa isi yang penting untuk diketahui oleh para pelaku usaha UMKM. Berikut adalah beberapa poin penting dari Perka BPKM 1/2019:
1. Pengelolaan Keuangan
Perka BPKM 1/2019 mengatur tentang pengelolaan keuangan UMKM, mulai dari pencatatan keuangan, pembuatan laporan keuangan, hingga pengendalian keuangan dalam bisnis. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM dapat mengelola keuangan dengan baik dan memiliki data keuangan yang akurat.
2. Penggunaan Teknologi
Perka BPKM 1/2019 mendorong UMKM untuk menggunakan teknologi dalam pengelolaan keuangan. UMKM diharapkan menggunakan software akuntansi atau aplikasi keuangan untuk mempermudah pencatatan dan pemantauan keuangan. Hal ini akan memudahkan UMKM dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Kewajiban Pelaporan
Perka BPKM 1/2019 mengatur bahwa UMKM wajib membuat laporan keuangan secara berkala. Laporan keuangan ini harus meliputi neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas. Pelaporan keuangan ini harus dilakukan setiap bulan dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan.
4. Akses Pembiayaan
Perka BPKM 1/2019 juga bertujuan untuk memudahkan UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan. UMKM yang telah menerapkan pengelolaan keuangan yang baik dan memiliki data keuangan yang akurat akan lebih mudah mendapatkan pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
5. Pengawasan Keuangan
Perka BPKM 1/2019 juga menetapkan bahwa UMKM akan diberikan pengawasan dari pihak yang berwenang. Pengawasan ini bertujuan untuk memastikan bahwa UMKM telah menerapkan pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan Peraturan BPKM 1/2019. Jika UMKM tidak memenuhi ketentuan tersebut, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Bagaimana Cara Menerapkan Perka BPKM 1/2019?
Untuk menerapkan Perka BPKM 1/2019, UMKM harus melakukan beberapa hal sebagai berikut:
1. Membuat Rencana Pengelolaan Keuangan
UMKM harus membuat rencana pengelolaan keuangan yang mencakup pencatatan keuangan, pembuatan laporan keuangan, dan pengendalian keuangan dalam bisnis. Rencana pengelolaan keuangan ini harus disesuaikan dengan jenis usaha yang dijalankan dan kondisi keuangan UMKM.
2. Menggunakan Teknologi dalam Pengelolaan Keuangan
UMKM harus menggunakan teknologi dalam pengelolaan keuangan, seperti software akuntansi atau aplikasi keuangan. Hal ini akan mempermudah pencatatan dan pemantauan keuangan, serta membantu dalam menghasilkan laporan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Membuat Laporan Keuangan Secara Berkala
UMKM harus membuat laporan keuangan secara berkala, meliputi neraca, laporan laba rugi, serta laporan arus kas. Laporan keuangan ini harus dilakukan setiap bulan dan dilaporkan ke Kementerian Keuangan.
4. Melakukan Pengawasan Internal
UMKM harus melakukan pengawasan internal terhadap pengelolaan keuangan, seperti melakukan audit internal secara berkala. Hal ini akan memastikan bahwa pengelolaan keuangan UMKM berjalan dengan baik dan sesuai dengan Peraturan BPKM 1/2019.
5. Menjalin Hubungan dengan Lembaga Keuangan
UMKM harus menjalin hubungan dengan lembaga keuangan, seperti bank atau lembaga pembiayaan lainnya. Hal ini akan memudahkan UMKM dalam mendapatkan akses pembiayaan jika dibutuhkan.
Apa Saja Keuntungan dari Menerapkan Perka BPKM 1/2019?
Menerapkan Perka BPKM 1/2019 memiliki beberapa keuntungan, di antaranya:
1. Pengelolaan Keuangan yang Baik
Dengan menerapkan Perka BPKM 1/2019, UMKM akan memiliki pengelolaan keuangan yang lebih baik. Hal ini akan memudahkan dalam mengambil keputusan bisnis yang tepat dan menghindari kerugian akibat kesalahan pengelolaan keuangan.
2. Memperoleh Akses Pembiayaan yang Lebih Mudah
UMKM yang telah menerapkan Perka BPKM 1/2019 dan memiliki data keuangan yang akurat akan lebih mudah mendapatkan akses pembiayaan dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
3. Peningkatan Kualitas Bisnis
Dengan menerapkan Perka BPKM 1/2019, UMKM akan memperoleh kualitas bisnis yang lebih baik. Hal ini akan meningkatkan daya saing bisnis dan memperkuat posisi UMKM dalam perekonomian nasional.
Apa Saja Sanksi Jika Tidak Menerapkan Perka BPKM 1/2019?
Jika UMKM tidak menerapkan Perka BPKM 1/2019, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Sanksi yang diterapkan dapat berupa:
1. Pidana
UMKM yang tidak menerapkan Perka BPKM 1/2019 dapat dikenakan sanksi pidana, seperti denda atau penjara.
2. Denda Administratif
UMKM yang tidak mengikuti ketentuan Perka BPKM 1/2019 dapat dikenakan denda administratif. Besar denda yang dikenakan bervariasi tergantung pada jenis pelanggaran yang dilakukan.
3. Penutupan Usaha
Jika pelanggaran yang dilakukan UMKM sangat serius, maka dapat dilakukan penutupan usaha.
Kesimpulan
Perka BPKM 1/2019 merupakan kebijakan yang sangat penting bagi UMKM di Indonesia. Dengan menerapkan Perka BPKM 1/2019, UMKM akan memperoleh pengelolaan keuangan yang lebih baik, akses pembiayaan yang lebih mudah, dan kualitas bisnis yang lebih baik. Namun, jika tidak menerapkan Perka BPKM 1/2019, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, sangat penting bagi UMKM untuk memahami dan menerapkan Perka BPKM 1/2019 secara benar.
