Impor sementara adalah kegiatan impor barang yang dilakukan dengan tujuan untuk dipergunakan sementara waktu saja dan nantinya akan diekspor kembali ke negara asal. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan produksi atau kegiatan tertentu yang memerlukan barang impor dalam jangka waktu tertentu.
Peraturan terbaru tentang impor sementara telah diterbitkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mengatur dan mengawasi kegiatan tersebut agar berjalan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini adalah beberapa peraturan terbaru tentang impor sementara yang perlu diketahui.
@jangkargroups Mau tau cara urus persetujuan Ekspor/Import ? Yuk kita pelajari dari Portal INSW Kementrian Perdagangan. Kenali juga apa itu HS Code dan jika tidak tau nomer HS Code, anda langsung tanya ke Kantor Bea Cukai Rawamangun bagian klasifikasi barang. #kemendag #insw #persetujuanimpor #persetujuanekspor #jangkargroups #hscode
Izin Impor Sementara
Untuk melakukan kegiatan impor sementara, perlu adanya izin impor sementara yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang. Izin ini diberikan setelah memenuhi persyaratan administratif dan teknis yang ditetapkan. Izin ini berlaku selama jangka waktu tertentu dan tidak bisa diperpanjang tanpa persetujuan dari instansi yang berwenang.
Pajak Impor Sementara
Barang yang diimpor sementara juga dikenakan bea masuk, pajak pertambahan nilai (PPN), dan pajak penghasilan (PPh). Namun, pajak tersebut dapat dikembalikan jika barang yang diimpor sementara diekspor kembali dalam jangka waktu tertentu dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kewajiban Pelapor Impor Sementara
Pelapor impor sementara harus mematuhi ketentuan yang berlaku, antara lain melaporkan kegiatan impor sementara ke instansi yang berwenang, menyimpan dan melaporkan data mengenai barang yang diimpor sementara, dan membayar pajak yang terutang.
Sanksi Pelanggaran Impor Sementara
Pelanggaran terhadap peraturan impor sementara akan dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi administratif meliputi pencabutan izin impor sementara, pengenaan denda, dan penyitaan barang. Sanksi pidana meliputi pidana penjara dan denda.
Kesimpulan
Peraturan terbaru tentang impor sementara memegang peranan penting dalam menjamin kegiatan impor sementara berjalan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaku usaha yang melakukan kegiatan impor sementara perlu memperhatikan peraturan-peraturan yang berlaku agar terhindar dari sanksi administratif dan pidana yang berat.
