Pada era globalisasi seperti saat ini, tidak ada satu negara pun yang bisa hidup terisolasi dari negara lainnya. Demi memenuhi kebutuhan masyarakat, negara-negara di seluruh dunia melakukan impor dan ekspor barang. Namun, dalam melakukan impor barang, setiap negara memiliki aturan dan regulasi yang berbeda. Di Indonesia, peraturan impor diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dengan nomor 158/PMK.04/2017 yang dikenal sebagai Peraturan Re Impor.
Apa itu Peraturan Re Impor?
Peraturan Re Impor adalah aturan yang mengatur tentang impor barang yang dilakukan oleh pihak swasta untuk memenuhi kebutuhan produksi atau konsumsi di dalam negeri. Aturan ini diterapkan untuk mengendalikan masuknya barang-barang impor yang berpotensi merusak perekonomian Indonesia, seperti barang-barang yang mudah terbakar, berbahaya, atau beracun.
Siapa yang Terlibat dalam Peraturan Re Impor?
Peraturan Re Impor melibatkan beberapa pihak, antara lain:
- Pelaku usaha
- Bea Cukai
- Badan Pengawasan Barang Berbahaya (BPOM)
- Kementerian Perdagangan
- Kementerian Industri
- Kementerian Kelautan dan Perikanan
Prosedur Impor Berdasarkan Peraturan Re Impor
Melakukan impor barang bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa prosedur yang harus dilakukan agar barang impor yang masuk ke Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut ini adalah prosedur impor berdasarkan Peraturan Re Impor:
1. Mendapatkan Izin Impor
Sebelum melakukan impor barang, pelaku usaha harus mendapatkan izin impor dari instansi yang berwenang, seperti Kementerian Perdagangan atau Kementerian Industri. Izin impor ini diperlukan untuk memastikan bahwa barang yang akan diimpor tidak melanggar regulasi yang berlaku.
2. Memenuhi Ketentuan Bea Masuk
Setiap barang impor yang masuk ke Indonesia harus membayar bea masuk. Besarnya bea masuk ini tergantung pada jenis barang yang diimpor dan persentase nilai barang. Pelaku usaha harus memperhitungkan biaya bea masuk sebelum melakukan impor barang.
3. Mendaftarkan Barang ke Bea Cukai
Setelah mendapatkan izin impor dan memenuhi ketentuan bea masuk, pelaku usaha harus mendaftarkan barang impor ke Kantor Bea Cukai terdekat. Pendaftaran ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang impor yang masuk ke Indonesia sesuai dengan regulasi dan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Melakukan Verifikasi BPOM
Jika barang yang diimpor termasuk dalam kategori makanan, obat-obatan, atau kosmetik, pelaku usaha harus melakukan verifikasi terhadap Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Verifikasi ini diperlukan untuk memastikan bahwa barang yang diimpor aman dan tidak berbahaya bagi masyarakat Indonesia.
5. Mengurus Sertifikat Asal Barang
Untuk menghindari praktik dumping, pelaku usaha harus mengurus sertifikat asal barang. Sertifikat ini dikeluarkan oleh pihak berwenang di negara asal dan berisi informasi mengenai asal-usul barang serta nilai barang tersebut.
Barang yang Tidak Boleh Diimpor ke Indonesia
Tidak semua barang dapat diimpor ke Indonesia. Sebelum melakukan impor, pelaku usaha harus memastikan bahwa barang yang akan diimpor tidak masuk dalam kategori barang terlarang. Berikut ini adalah beberapa jenis barang yang tidak boleh diimpor ke Indonesia:
- Barang bekas
- Barang yang melanggar hak kekayaan intelektual
- Barang yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan
- Barang yang melanggar norma agama dan etika
Sanksi Pelanggaran Peraturan Re Impor
Jika pelaku usaha melanggar Peraturan Re Impor, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi yang diberikan dapat berupa pembekuan izin impor, penghentian kegiatan impor, atau bahkan tuntutan pidana.
Kesimpulan
Peraturan Re Impor sangat penting untuk mengendalikan masuknya barang impor yang berpotensi merusak perekonomian Indonesia. Pelaku usaha harus memahami dan mematuhi aturan yang telah ditetapkan agar impor barang dapat dilakukan dengan lancar dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
