Ekspor adalah kegiatan mengirim barang ke luar negara, yang melibatkan beberapa pihak seperti produsen, eksportir, dan importir. Setiap kegiatan ekspor yang dilakukan oleh perusahaan atau individu harus mematuhi peraturan pajak yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia. Berikut adalah penjelasan mengenai peraturan pajak yang harus dipenuhi dalam kegiatan ekspor.
Pajak Ekspor
Pajak ekspor adalah pajak yang dikenakan pada barang yang akan diekspor keluar negara. Pajak ini bertujuan untuk memperoleh pendapatan negara dari kegiatan ekspor. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-08/PJ/2018, besaran pajak ekspor bervariasi tergantung pada jenis barang yang diekspor. Misalnya, pajak ekspor minyak bumi sebesar 7,5% dari nilai FOB, pajak ekspor biji kakao sebesar 5%, dan pajak ekspor produk tekstil dan produk tekstil jadi sebesar 2,5%.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan pada produk atau jasa yang dihasilkan dan dikonsumsi di dalam negeri. Dalam kegiatan ekspor, PPN dapat dihapuskan atau dibebaskan, tergantung pada kondisi tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.010/2010, jika ekspor barang dilakukan oleh eksportir yang memenuhi syarat sebagai pengusaha Kena Pajak (PKP), maka PPN dapat dihapuskan. Namun, jika eksportir tidak memenuhi syarat sebagai PKP, maka PPN dapat dibebaskan dengan cara mengajukan permohonan pembebasan PPN ke Direktorat Jenderal Pajak.
Pajak Penghasilan (PPh)
Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan pada penghasilan yang diperoleh seseorang atau badan usaha. Dalam kegiatan ekspor, PPh dapat dihapuskan atau dibebaskan, tergantung pada kondisi tertentu. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 131/PMK.010/2016, penghasilan yang diperoleh dari ekspor dapat dibebaskan dari PPh dengan cara mengajukan permohonan pembebasan PPh ke Direktorat Jenderal Pajak. Namun, hal ini hanya berlaku jika eksportir memenuhi persyaratan tertentu.
Surat Keterangan Domisili Eksportir (SKDE)
Surat Keterangan Domisili Eksportir (SKDE) adalah surat yang dikeluarkan oleh Kantor Bea dan Cukai sebagai bukti bahwa eksportir memiliki usaha di wilayah Indonesia. SKDE diperlukan untuk memperoleh fasilitas pembebasan PPN dan PPh dalam kegiatan ekspor. Untuk memperoleh SKDE, eksportir harus memenuhi persyaratan tertentu seperti memiliki SIUP dan NPWP.
Sertifikat Keaslian Barang Ekspor (SKBE)
Sertifikat Keaslian Barang Ekspor (SKBE) adalah sertifikat yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia sebagai bukti bahwa barang yang akan diekspor merupakan barang asli dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. SKBE diperlukan sebagai persyaratan untuk memperoleh pembebasan PPN dan PPh dalam kegiatan ekspor. SKBE dapat diperoleh dengan mengajukan permohonan ke Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri.
Sanksi Pajak
Jika eksportir tidak mematuhi peraturan pajak yang diberlakukan dalam kegiatan ekspor, maka mereka dapat dikenakan sanksi pajak. Sanksi pajak dapat berupa denda atau pengurangan fasilitas pembebasan PPN dan PPh. Misalnya, jika eksportir tidak memenuhi persyaratan untuk memperoleh SKDE atau SKBE, maka mereka dapat dikenakan denda dan kehilangan fasilitas pembebasan PPN dan PPh.
Kesimpulan
Peraturan pajak yang diberlakukan dalam kegiatan ekspor merupakan hal yang penting untuk dipatuhi oleh eksportir. Pajak ekspor, PPN, dan PPh memiliki persyaratan dan fasilitas pembebasan yang berbeda-beda tergantung pada kondisi tertentu. Eksportir juga harus memperoleh SKDE dan SKBE sebagai persyaratan untuk memperoleh pembebasan PPN dan PPh. Jika eksportir tidak mematuhi peraturan pajak, maka mereka dapat dikenakan sanksi pajak yang berupa denda atau pengurangan fasilitas pembebasan PPN dan PPh.
