Jika Anda terlibat dalam perdagangan internasional, terutama ekspor dan impor barang, maka mengenal peraturan pajak yang berlaku di Indonesia sangatlah penting. Karena, pajak ekspor dan impor menentukan biaya yang harus dikeluarkan oleh pengusaha dalam melakukan transaksi bisnis. Di dalam artikel ini, Anda akan mempelajari tentang peraturan pajak tentang ekspor dan impor barang yang diberlakukan di Indonesia.
Apa Itu Ekspor dan Impor Barang?
Ekspor dan impor barang adalah kegiatan perdagangan internasional yang dilakukan oleh suatu negara dengan negara lainnya. Ekspor barang adalah kegiatan menjual barang ke negara lain, sedangkan impor barang adalah kegiatan membeli barang dari negara lain. Tujuan dari ekspor dan impor barang adalah untuk memperluas pasar dan meningkatkan keuntungan dari hasil produksi.
Peraturan Pajak Tentang Ekspor Barang
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perdagangan, setiap pelaku usaha yang melakukan ekspor barang wajib membayar pajak ekspor. Pajak ekspor yang harus dibayar sebesar 0,5% dari nilai barang yang diekspor. Namun, pajak ekspor tidak dikenakan pada beberapa barang tertentu seperti barang hasil pertanian dan perikanan.
Dalam melaksanakan ekspor barang, perusahaan juga harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa persyaratan tersebut antara lain memiliki Izin Usaha Ekspor (IUE) dan Surat Keterangan Asal Barang (SKAB). Kedua izin tersebut harus dimiliki oleh perusahaan dan disertakan saat melakukan ekspor barang.
Peraturan Pajak Tentang Impor Barang
Setiap pelaku usaha yang melakukan impor barang ke Indonesia wajib membayar pajak impor. Pajak impor yang harus dibayar tergantung pada jenis barang yang diimpor dan tarif yang berlaku. Adapun jenis pajak impor yang dikenakan di Indonesia antara lain Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Bea Masuk, dan Pajak Penghasilan Pasal 22.
Dalam melakukan impor barang, perusahaan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah. Beberapa persyaratan tersebut antara lain memiliki Izin Impor (API) dan Surat Keterangan Impor (SKI). Kedua izin tersebut harus dimiliki oleh perusahaan dan disertakan saat melakukan impor barang.
Kewajiban Pelaporan Pajak Ekspor Impor
Setiap pelaku usaha yang melakukan ekspor dan impor barang wajib melaporkan pajak yang telah dibayarkan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) setiap bulannya. Pelaporan dilakukan melalui sistem e-Filing yang dapat diakses melalui website resmi DJP. Pelaporan pajak yang tidak tepat waktu dan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dapat dikenakan sanksi oleh pihak DJP.
Kesimpulan
Peraturan pajak tentang ekspor dan impor barang sangatlah penting untuk diketahui oleh setiap pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan internasional. Dalam melaksanakan ekspor dan impor barang, perusahaan harus memenuhi persyaratan administrasi dan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah serta membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaporan pajak yang tepat waktu dan sesuai ketentuan juga sangat penting untuk menghindari sanksi dari pihak DJP.
