Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) merupakan lembaga pemerintah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara. Salah satu lembaga yang berada di bawah naungan BPKP adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Daerah (BPKM). BPKM sendiri memiliki peraturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah.
Apa itu BPKM?
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai peraturan BPKM, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu BPKM. BPKM merupakan lembaga pengawas keuangan daerah yang bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Tugas utama BPKM adalah melakukan audit terhadap kegiatan keuangan daerah, memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah, dan memberikan sanksi kepada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.
Peraturan BPKM
Peraturan BPKM merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah. Adapun peraturan BPKM yang harus dipatuhi antara lain:
1. Peraturan tentang Laporan Keuangan Daerah
Peraturan BPKM yang pertama adalah peraturan mengenai laporan keuangan daerah. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai tata cara penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah ini berfungsi sebagai alat untuk mengetahui kinerja keuangan daerah dalam kurun waktu tertentu.
2. Peraturan tentang Tata Cara Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan BPKM yang kedua adalah peraturan mengenai tata cara pengelolaan keuangan daerah. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai tata cara pengelolaan keuangan daerah yang baik dan benar. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya penyelewengan dan penyimpangan dalam pengelolaan keuangan daerah.
3. Peraturan tentang Tata Cara Pengendalian Intern Keuangan
Peraturan BPKM yang ketiga adalah peraturan mengenai tata cara pengendalian intern keuangan. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai tata cara pengawasan dan pengendalian intern terhadap pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kecurangan atau penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah.
4. Peraturan tentang Tata Cara Pembayaran dan Penerimaan Kas Daerah
Peraturan BPKM yang keempat adalah peraturan mengenai tata cara pembayaran dan penerimaan kas daerah. Dalam peraturan ini dijelaskan mengenai tata cara pembayaran dan penerimaan kas daerah yang baik dan benar.
Tujuan Peraturan BPKM
Adapun tujuan dari peraturan BPKM antara lain:
1. Memastikan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
Salah satu tujuan peraturan BPKM adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini bertujuan untuk menghindari terjadinya kecurangan atau penyelewengan dalam pengelolaan keuangan daerah.
2. Meningkatkan Pengawasan terhadap Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan BPKM juga bertujuan untuk meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah. Dengan adanya peraturan BPKM, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mematuhi aturan yang telah ditetapkan.
3. Menghindari Terjadinya Kerugian pada Keuangan Daerah
Peraturan BPKM juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kerugian pada keuangan daerah. Dengan adanya peraturan BPKM, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dalam pengelolaan keuangan daerah dapat mengelola keuangan daerah dengan baik dan benar.
Sanksi Pelanggaran Peraturan BPKM
Bagi pihak yang terbukti melanggar peraturan BPKM, akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Adapun sanksi yang dapat dikenakan antara lain:
1. Teguran Lisan atau Tertulis
Sanksi pertama yang dapat diberikan adalah teguran lisan atau tertulis. Teguran ini diberikan kepada pihak yang melakukan pelanggaran ringan dan belum terbukti melakukan pelanggaran yang cukup serius.
2. Penundaan atau Pemberhentian Sementara Tugas
Bagi pihak yang melakukan pelanggaran yang cukup serius, dapat diberikan sanksi berupa penundaan atau pemberhentian sementara tugas. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan kesempatan bagi pihak yang bersangkutan untuk memperbaiki kesalahan.
3. Pemberhentian dari Jabatan
Bagi pihak yang melakukan pelanggaran yang sangat serius, dapat diberikan sanksi berupa pemberhentian dari jabatan. Sanksi ini bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan contoh bagi pihak lain.
Kesimpulan
Dalam pengelolaan keuangan daerah, peraturan BPKM merupakan aturan yang harus dipatuhi oleh seluruh pihak yang terlibat. Peraturan BPKM ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, meningkatkan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah, dan menghindari terjadinya kerugian pada keuangan daerah. Bagi pihak yang melanggar peraturan BPKM, akan dikenakan sanksi sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.
