Barang impor merupakan barang yang diimpor dari negara lain ke negara kita. Barang impor ini bisa berupa barang dagangan, barang modal, atau barang habis pakai. Sebagai negara yang terbuka, Indonesia memiliki peraturan yang mengatur masuknya barang impor ke dalam negeri. Peraturan mengenai barang impor ini bertujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dan kepentingan ekonomi nasional.
@jangkargroups Mau tau cara urus persetujuan Ekspor/Import ? Yuk kita pelajari dari Portal INSW Kementrian Perdagangan. Kenali juga apa itu HS Code dan jika tidak tau nomer HS Code, anda langsung tanya ke Kantor Bea Cukai Rawamangun bagian klasifikasi barang. #kemendag #insw #persetujuanimpor #persetujuanekspor #jangkargroups #hscode
Peraturan Umum Mengenai Barang Impor
Secara umum, peraturan mengenai barang impor ini diatur dalam UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Beberapa peraturan umum mengenai barang impor antara lain:
1. Barang impor harus memenuhi standar teknis sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah.
2. Pemerintah dapat memberlakukan bea masuk terhadap barang impor untuk melindungi produsen dalam negeri.
3. Pemerintah dapat menetapkan izin impor tertentu untuk barang impor yang dianggap sensitif.
4. Pemerintah dapat melarang impor barang yang dianggap membahayakan keamanan nasional atau kesehatan masyarakat.
Prosedur Impor Barang
Setiap pengusaha yang ingin melakukan impor barang harus mematuhi prosedur impor yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses impor barang terdiri dari beberapa tahap, antara lain:
1. Pendaftaran sebagai importir
Setiap pengusaha yang ingin melakukan impor barang harus terlebih dahulu mendaftarkan diri sebagai importir ke Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Dalam proses pendaftaran ini, pengusaha harus mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan dokumen yang diperlukan seperti izin usaha dan NPWP.
2. Penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI)
Setelah mendaftar sebagai importir, pengusaha harus mengajukan permohonan untuk memperoleh Surat Persetujuan Impor (SPI) ke Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri. SPI diperlukan untuk melakukan proses pabean dan memasukkan barang impor ke dalam negeri.
3. Pemeriksaan dokumen dan barang
Setelah memperoleh SPI, pengusaha harus memasukkan barang impor ke dalam pelabuhan dan melakukan pemeriksaan dokumen dan barang oleh petugas Bea dan Cukai. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan bahwa barang impor sesuai dengan dokumen dan persyaratan yang telah ditetapkan.
4. Pembayaran bea masuk dan pajak
Setelah pemeriksaan dokumen dan barang selesai dilakukan, pengusaha harus membayar bea masuk dan pajak yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembayaran ini dilakukan melalui bank yang terkait dengan Bea dan Cukai.
5. Pengambilan barang impor
Setelah membayar bea masuk dan pajak, pengusaha dapat mengambil barang impor dari pelabuhan dan memasukkan ke dalam gudang penyimpanan.
Barang Impor Terlarang
Terdapat beberapa jenis barang impor yang dilarang untuk masuk ke dalam negeri. Barang-barang ini dianggap membahayakan keamanan nasional atau kesehatan masyarakat. Beberapa barang impor terlarang antara lain:
1. Obat-obatan dan kosmetik ilegal
Obat-obatan dan kosmetik ilegal tidak memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Barang-barang ini dianggap membahayakan kesehatan masyarakat.
2. Senjata api, amunisi, dan bahan peledak
Senjata api, amunisi, dan bahan peledak dianggap membahayakan keamanan nasional dan hanya boleh dimiliki oleh aparat keamanan yang berwenang.
3. Barang-barang pornografi
Barang-barang pornografi dianggap merusak moral dan budaya masyarakat Indonesia.
4. Barang bekas
Barang bekas yang berpotensi membawa penyakit atau hama dilarang untuk masuk ke dalam negeri. Barang bekas yang diizinkan untuk masuk harus melewati proses karantina dan disinfeksi yang ketat.
Barang Impor yang Harus Memenuhi Standar Teknis
Barang impor harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Standar teknis ini bertujuan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Barang impor yang harus memenuhi standar teknis antara lain:
1. Barang elektronik
Barang elektronik harus memenuhi standar keselamatan, kinerja, dan emisi elektromagnetik yang ditetapkan oleh Badan Standardisasi Nasional (BSN).
2. Kendaraan bermotor
Kendaraan bermotor harus memenuhi standar emisi gas buang dan keselamatan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan.
3. Peralatan kesehatan
Peralatan kesehatan harus memenuhi standar keselamatan dan kinerja yang ditetapkan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Kesimpulan
Peraturan mengenai barang impor memiliki tujuan untuk melindungi produsen dalam negeri dan kepentingan ekonomi nasional. Setiap pengusaha yang ingin melakukan impor barang harus mematuhi prosedur impor yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Barang impor harus memenuhi standar teknis yang telah ditetapkan untuk melindungi kesehatan, keselamatan, dan lingkungan. Pengusaha harus memperhatikan jenis barang impor yang dilarang untuk masuk ke dalam negeri. Dengan mematuhi peraturan mengenai barang impor, diharapkan Indonesia dapat memperoleh manfaat dari perdagangan internasional.
