Pendahuluan
Peraturan Impor Angkut Lanjut adalah salah satu peraturan yang berkaitan dengan proses impor barang dari luar negeri ke Indonesia. Peraturan ini mengatur tentang proses pengangkutan atau angkutan barang impor dari pintu masuk pelabuhan hingga sampai ke tangan penerima barang.
Peraturan Impor Angkut Lanjut
Peraturan Impor Angkut Lanjut di Indonesia diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10/M-DAG/PER/1/2015 tentang Ketentuan Impor Barang. Secara umum, peraturan ini mengatur tentang prosedur, persyaratan, dan ketentuan impor barang ke Indonesia.
Mulai dari pengajuan izin impor, pemeriksaan dokumen, izin bongkar muat, hingga distribusi dan pengiriman barang ke tangan penerima, semuanya diatur dalam peraturan ini. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses impor barang ke Indonesia berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Syarat Utama Impor Barang
Untuk dapat melakukan impor barang ke Indonesia, ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pertama, pelaku usaha harus terdaftar sebagai importir pada Kementerian Perdagangan. Kedua, pelaku usaha harus memiliki API-U (Angka Pengenal Import) yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
Selain itu, pelaku usaha juga harus memenuhi persyaratan khusus terkait dengan jenis barang yang akan diimpor. Misalnya, untuk barang makanan dan obat-obatan, pelaku usaha harus memiliki izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan/atau izin impor dari Kementerian Kesehatan.
Prosedur Impor Barang
Prosedur impor barang di Indonesia dimulai dengan pengajuan permohonan izin impor oleh pelaku usaha. Izin impor ini dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri sesuai dengan jenis barang yang akan diimpor.
Setelah mendapatkan izin impor, pelaku usaha harus melaporkan kedatangan barang kepada pihak yang berwenang, yaitu Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat. Pelaporan ini harus dilakukan paling lama 3 hari sebelum barang tiba di pelabuhan.
Setelah itu, barang akan dilakukan pemeriksaan oleh pihak Bea dan Cukai. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diimpor memenuhi persyaratan teknis dan administratif yang berlaku di Indonesia.
Jika barang telah dinyatakan lulus pemeriksaan, maka pelaku usaha harus mengajukan izin bongkar muat ke Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai setempat. Izin ini akan diberikan setelah pelaku usaha membayar sejumlah biaya administrasi yang disebut sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak).
Selanjutnya, barang akan diangkut ke tempat penyimpanan sementara atau gudang milik pelaku usaha. Setelah itu, pelaku usaha dapat melakukan distribusi dan pengiriman barang ke tangan penerima.
Penutup
Peraturan Impor Angkut Lanjut merupakan aturan yang penting bagi pelaku usaha yang ingin melakukan impor barang ke Indonesia. Dengan mematuhi peraturan ini, proses impor barang akan dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
Para pelaku usaha harus memperhatikan persyaratan, prosedur, dan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini agar tidak terjadi masalah di kemudian hari. Selain itu, pihak yang berwenang juga harus meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha yang melanggar peraturan ini.
