Peraturan Impor 2017 adalah regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia untuk mengatur seluruh kegiatan impor barang dari luar negeri. Hal ini bertujuan untuk mengendalikan arus impor yang masuk ke Indonesia serta melindungi industri dalam negeri. Dalam artikel ini, kami akan membahas secara lengkap tentang Peraturan Impor 2017 mulai dari definisi, syarat dan ketentuan, hingga prosedur impor barang. Simak penjelasannya dibawah ini!
Definisi Peraturan Impor 2017
Peraturan Impor 2017 adalah peraturan pemerintah yang mengatur kegiatan impor barang ke Indonesia. Peraturan ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dengan membatasi impor barang yang tidak diperlukan. Adapun impor barang yang diizinkan harus memenuhi ketentuan tertentu seperti kualitas, standar keselamatan, dan persyaratan lainnya yang ditetapkan oleh pemerintah.
Syarat dan Ketentuan Impor Barang
Untuk melakukan impor barang ke Indonesia, terdapat beberapa syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi, antara lain:
1. Memiliki Nomor Induk Kepabeanan (NIK)
NIK adalah nomor yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai kepada pelaku usaha yang terlibat dalam kegiatan impor. NIK ini diperlukan untuk melakukan pendaftaran sebagai importir resmi dan memasukan data impor ke dalam sistem.
2. Memiliki Izin Impor
Untuk dapat melakukan kegiatan impor barang, importir harus memperoleh izin impor terlebih dahulu dari instansi yang berwenang. Izin impor ini harus diperoleh sebelum barang diimpor ke Indonesia.
3. Memenuhi Ketentuan Kualitas dan Standar Keselamatan
Barang yang akan diimpor harus memenuhi standar kualitas dan keselamatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Hal ini bertujuan untuk melindungi konsumen dan industri dalam negeri dari produk yang tidak aman atau tidak layak.
Prosedur Impor Barang
Untuk melakukan kegiatan impor barang, terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh importir, antara lain:
1. Pendaftaran sebagai Importir Resmi
Importir harus melakukan pendaftaran sebagai importir resmi di Kantor Pelayanan Bea dan Cukai atau kantor yang ditunjuk oleh pemerintah. Setelah terdaftar, importir akan memperoleh NIK yang diperlukan untuk melakukan kegiatan impor.
2. Pengajuan Permohonan Izin Impor
Setelah memiliki NIK, importir dapat mengajukan permohonan izin impor ke instansi yang berwenang. Permohonan izin impor harus dilakukan sebelum barang diimpor ke Indonesia.
3. Pemeriksaan Barang di Pelabuhan
Barang yang diimpor akan diperiksa di pelabuhan oleh petugas Bea dan Cukai. Pemeriksaan ini bertujuan untuk memastikan bahwa barang yang diimpor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah.
4. Pembayaran Bea Masuk dan Pajak Impor
Importir harus membayar bea masuk dan pajak impor sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pembayaran ini harus dilakukan sebelum barang dilepas dari pelabuhan.
Perubahan Peraturan Impor 2017
Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan impor juga mengalami perubahan. Pada tahun 2021, pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan baru terkait impor barang yang dikenal dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 70/PMK.04/2021. Peraturan ini mengatur tentang impor barang yang dilakukan oleh pemegang KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor) yang bertujuan untuk mendorong ekspor dan meningkatkan daya saing produk dalam negeri.
Kesimpulan
Peraturan Impor 2017 merupakan regulasi yang mengatur kegiatan impor barang di Indonesia. Importir harus memenuhi syarat dan ketentuan serta mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Meskipun terdapat perubahan dalam peraturan impor, namun tujuan utamanya tetap sama yaitu melindungi industri dalam negeri dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Semoga artikel ini bermanfaat untuk memahami Peraturan Impor 2017 dan dapat menjadi panduan bagi importir dalam melakukan kegiatan impor barang.
