Peraturan BPKM No.13/2017 adalah sebuah peraturan yang berisi tentang kebijakan dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang menjadi panduan bagi lembaga-lembaga yang membutuhkan pendanaan dari pemerintah.
Apa itu Peraturan BPKM No.13/2017?
Peraturan BPKM No.13/2017 dikeluarkan pada tanggal 14 Juli 2017 oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Peraturan ini berisi tentang pedoman dan prosedur untuk pengelolaan dana pinjaman yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga yang membutuhkan.
Tujuan utama dari Peraturan BPKM No.13/2017 adalah untuk menjamin bahwa setiap pemberian dana oleh pemerintah terlaksana dengan baik dan efektif. Dalam peraturan ini, dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga yang ingin meminjam dana dari pemerintah, serta prosedur yang harus diikuti oleh kedua belah pihak agar dana tersebut dapat terelaksana dengan lancar.
Siapa yang Berhak Mengajukan Pinjaman?
Peraturan BPKM No.13/2017 menyatakan bahwa lembaga atau instansi yang berhak mengajukan pinjaman adalah lembaga yang memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional. Contohnya seperti Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Pemerintah Daerah, Lembaga Pemerintah Non-Kementerian, Badan Layanan Umum, dan lain-lain.
Untuk dapat mengajukan pinjaman, lembaga tersebut harus memenuhi beberapa kriteria, seperti memiliki kinerja keuangan yang sehat dan memiliki rencana penggunaan dana yang jelas dan terukur.
Prosedur Pengajuan Pinjaman
Prosedur pengajuan pinjaman tertera dalam Peraturan BPKM No.13/2017. Pertama-tama, lembaga tersebut harus membuat proposal permohonan pinjaman yang berisi rencana penggunaan dana dan jangka waktu pengembalian yang diinginkan.
Setelah itu, lembaga harus mengajukan proposal tersebut ke Kementerian Keuangan. Kementerian Keuangan akan mempelajari proposal tersebut dan mengevaluasi kelayakan pinjaman. Jika proposal disetujui, maka lembaga yang bersangkutan harus menandatangani perjanjian pinjaman dengan pemerintah.
Dalam perjanjian tersebut, termuat rincian mengenai besarnya pinjaman, jangka waktu pengembalian, bunga yang harus dibayar, dan sanksi apabila lembaga tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman.
Penggunaan Dana Pinjaman
Dalam Peraturan BPKM No.13/2017, dijelaskan bahwa dana pinjaman yang diberikan oleh pemerintah hanya dapat digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu yang telah disepakati bersama dalam perjanjian pinjaman. Misalnya, pengembangan infrastruktur, investasi dalam sektor pendidikan atau kesehatan, dan lain-lain.
Setiap penggunaan dana harus dilaporkan secara transparan dan akurat. Lembaga tersebut harus menyampaikan laporan penggunaan dana secara berkala kepada pemerintah agar pemerintah dapat memantau dan mengevaluasi penggunaan dana tersebut.
Keuntungan dan Kerugian Pinjaman
Pemberian pinjaman oleh pemerintah memiliki keuntungan dan kerugian bagi kedua belah pihak. Keuntungan yang dapat dirasakan oleh lembaga yang meminjam antara lain adalah:
- Lebih mudah mengakses dana yang diperlukan untuk membiayai proyek-proyek pembangunan.
- Bunga yang dikenakan lebih rendah dibandingkan dengan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Lebih fleksibel dalam jangka waktu pengembalian.
Sementara itu, ada beberapa kerugian yang harus diperhatikan oleh lembaga yang meminjam, antara lain:
- Peraturan yang ketat dalam penggunaan dana.
- Jangka waktu pengembalian yang lebih singkat.
- Sanksi yang dikenakan apabila lembaga tersebut tidak dapat memenuhi kewajiban pengembalian pinjaman.
Penutup
Peraturan BPKM No.13/2017 adalah sebuah peraturan yang penting bagi lembaga-lembaga yang membutuhkan dana dari pemerintah. Peraturan ini mengatur pedoman dan prosedur pengelolaan dana pinjaman yang diberikan oleh pemerintah, sehingga dapat menjamin bahwa setiap pemberian dana oleh pemerintah terlaksana dengan baik dan efektif.
Dalam Peraturan BPKM No.13/2017, dijelaskan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga yang ingin meminjam dana dari pemerintah, serta prosedur yang harus diikuti oleh kedua belah pihak agar dana tersebut dapat terelaksana dengan lancar.
Setiap lembaga yang ingin mengajukan pinjaman harus memahami peraturan ini dengan baik agar dapat memanfaatkan kesempatan yang ada secara optimal dan meminimalkan risiko kerugian.
