Peraturan BPKM 15 Tahun 2015 merupakan aturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang diperuntukkan bagi lembaga keuangan non-bank. Aturan ini menjadi penting untuk diikuti oleh para pelaku usaha di Indonesia karena dapat mempengaruhi pengembangan usaha mereka.
Apa itu Peraturan BPKM 15 Tahun 2015?
Peraturan BPKM 15 Tahun 2015 adalah aturan yang mengatur tentang pengawasan dan penilaian terhadap lembaga keuangan non-bank. Aturan ini ditetapkan untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan masyarakat dan keuangan negara dari segala bentuk penyalahgunaan atau kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor non-bank.
Peraturan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas lembaga keuangan non-bank agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pembiayaan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Siapa yang Terkena Dampak Peraturan Ini?
Peraturan BPKM 15 Tahun 2015 diperuntukkan bagi lembaga keuangan non-bank yang melakukan kegiatan usaha sebagai berikut:
- Pemberi jasa pembiayaan yang bukan bank
- Perusahaan pembiayaan
- Perusahaan modal ventura
- Perusahaan pembiayaan syariah
- Perusahaan asuransi
- Perusahaan reasuransi
- Perusahaan sekuritas
- Bursa berjangka
- Bursa efek
- Kliring penjaminan
- Lembaga penjamin simpanan
Apa Saja Poin yang Terdapat dalam Peraturan BPKM 15 Tahun 2015?
Peraturan BPKM 15 Tahun 2015 memuat beberapa poin penting yang perlu diperhatikan oleh para pelaku usaha yang terkena dampak dari peraturan ini. Berikut adalah beberapa poin penting yang terdapat dalam Peraturan BPKM 15 Tahun 2015:
1. Persyaratan Modal
Lembaga keuangan non-bank yang terkena dampak dari Peraturan BPKM 15 Tahun 2015 diwajibkan untuk memenuhi persyaratan modal yang telah ditetapkan oleh BPKP. Persyaratan modal tersebut terdiri dari modal minimum yang harus dimiliki oleh lembaga keuangan non-bank serta persyaratan modal yang disesuaikan dengan risiko bisnis yang dihadapi oleh lembaga keuangan non-bank.
2. Laporan Keuangan dan Pengawasan
Lembaga keuangan non-bank yang terkena dampak dari Peraturan BPKM 15 Tahun 2015 diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan yang lengkap dan akurat serta menjalankan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan usahanya. Laporan keuangan tersebut harus disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia dan diaudit oleh auditor independen.
3. Kewajiban Melaporkan
Lembaga keuangan non-bank yang terkena dampak dari Peraturan BPKM 15 Tahun 2015 diwajibkan untuk melaporkan setiap kegiatan usaha yang dilakukan kepada BPKP. Laporan tersebut harus disampaikan secara berkala dan lengkap sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPKP.
Apa Saja Konsekuensi Jika Tidak Mengikuti Peraturan BPKM 15 Tahun 2015?
Bagi lembaga keuangan non-bank yang tidak mematuhi Peraturan BPKM 15 Tahun 2015, akan dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sanksi administratif yang dapat diberikan antara lain denda, peringatan, penghentian sementara kegiatan usaha, dan pencabutan izin usaha. Sanksi pidana yang dapat diberikan antara lain denda atau penjara.
Bagaimana Cara Mengikuti Peraturan BPKM 15 Tahun 2015?
Untuk mengikuti Peraturan BPKM 15 Tahun 2015, lembaga keuangan non-bank harus mematuhi semua ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut. Lembaga keuangan non-bank harus menyusun laporan keuangan yang lengkap dan akurat serta menjalankan pengawasan yang ketat terhadap kegiatan usahanya. Lembaga keuangan non-bank juga harus memenuhi persyaratan modal yang telah ditetapkan oleh BPKP dan melaporkan setiap kegiatan usaha yang dilakukan kepada BPKP.
Kesimpulan
Peraturan BPKM 15 Tahun 2015 merupakan aturan yang penting untuk diikuti oleh lembaga keuangan non-bank di Indonesia. Aturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan masyarakat dan keuangan negara dari segala bentuk penyalahgunaan atau kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor non-bank. Para pelaku usaha yang terkena dampak dari Peraturan BPKM 15 Tahun 2015 harus mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan oleh BPKP agar terhindar dari sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
