Penanaman modal asing (PMA) menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia pada era Orde Baru. Sejak awal kepemimpinan Soeharto, PMA dijadikan sebagai salah satu instrumen utama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja baru.
Namun, kebijakan PMA pada era Orde Baru juga menuai kontroversi dan kritik. Beberapa pengamat menganggap bahwa kebijakan ini lebih menguntungkan investor asing daripada masyarakat Indonesia. Bagaimana sebenarnya sejarah dan kebijakan PMA pada era Orde Baru? Dan apa saja dampaknya terhadap pembangunan ekonomi Indonesia? Mari kita bahas lebih lanjut.
Sejarah Penanaman Modal Asing pada Era Orde Baru
Sejak awal kepemimpinan Soeharto pada tahun 1967, pemerintah Indonesia aktif mengundang investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia. Pada awalnya, kebijakan PMA diarahkan untuk meningkatkan pendapatan negara dan mempercepat pembangunan infrastruktur.
Namun, pada akhir tahun 1970-an, kebijakan PMA mengalami perubahan signifikan. Pemerintah Soeharto mengubah fokus kebijakan PMA dari pembangunan infrastruktur menjadi pengembangan sektor industri. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan ekspor, mengurangi ketergantungan pada impor, dan menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat Indonesia.
Pada era Orde Baru, PMA menjadi salah satu instrumen utama dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pemerintah mengeluarkan sejumlah kebijakan dan undang-undang yang mendukung investasi asing, seperti Undang-Undang Penanaman Modal Asing (UU PMA) tahun 1967 dan Undang-Undang Investasi tahun 1986.
Kebijakan Penanaman Modal Asing pada Era Orde Baru
Kebijakan PMA pada era Orde Baru memiliki beberapa ciri khas, antara lain:
1. Pembatasan kepemilikan saham
Pada era Orde Baru, pemerintah Indonesia membatasi kepemilikan saham investor asing di perusahaan-perusahaan Indonesia. Pembatasan ini dilakukan dengan tujuan untuk mencegah investor asing menguasai sektor strategis dalam perekonomian Indonesia.
Sebagai contoh, pada sektor perbankan, investor asing hanya diizinkan memiliki maksimal 49% saham dari total kepemilikan saham. Sementara itu, pada sektor lainnya seperti pertambangan, hanya diizinkan memiliki maksimal 30% saham.
2. Fasilitas perpajakan dan perizinan
Pemerintah Indonesia memberikan beberapa fasilitas perpajakan dan perizinan kepada investor asing. Beberapa contoh fasilitas tersebut antara lain:
- Pengurangan pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai
- Perizinan pendirian usaha yang lebih cepat dan mudah
- Kemudahan dalam pemberian izin tinggal bagi tenaga kerja asing
3. Pengembangan kawasan industri
Pemerintah Indonesia aktif mengembangkan kawasan industri sebagai tempat bagi investasi asing. Pemerintah membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, pelabuhan, dan bandara di sekitar kawasan industri.
Beberapa kawasan industri yang dikenal pada era Orde Baru antara lain Kawasan Industri Jababeka di Cikarang, Bekasi dan Kawasan Industri Karawang di Jawa Barat.
Dampak Penanaman Modal Asing pada Era Orde Baru
PMA pada era Orde Baru memberikan dampak yang signifikan terhadap pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, dampak tersebut tidak selalu positif. Berikut adalah beberapa dampak PMA pada era Orde Baru:
1. Pertumbuhan ekonomi yang cepat
PMA pada era Orde Baru berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada tahun 1996, pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 8,5%, yang merupakan pertumbuhan tertinggi di Asia Tenggara pada saat itu.
2. Ketergantungan pada investasi asing
Kebijakan PMA pada era Orde Baru menjadikan Indonesia semakin tergantung pada investasi asing. Indonesia mengalami defisit neraca perdagangan yang semakin besar karena impor barang modal dan teknologi yang diperlukan dalam investasi asing.
Terkait hal ini, beberapa pengamat mengkritik kebijakan PMA pada era Orde Baru. Mereka menganggap bahwa kebijakan ini membuat Indonesia semakin tergantung pada investor asing dan mengeksploitasi sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat Indonesia.
3. Ketimpangan ekonomi yang semakin besar
Kebijakan PMA pada era Orde Baru cenderung menguntungkan investor asing dan elite penguasa. Hal ini berdampak pada semakin besar ketimpangan ekonomi di Indonesia.
Meskipun pembangunan ekonomi Indonesia terlihat mengesankan pada era Orde Baru, namun kebijakan PMA juga menuai kritik karena tidak adanya kesetaraan dalam distribusi keuntungan ekonomi bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Kesimpulan
Penanaman modal asing pada era Orde Baru menjadi salah satu faktor penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Kebijakan PMA pada era tersebut memiliki ciri khas, seperti pembatasan kepemilikan saham, fasilitas perpajakan dan perizinan, serta pengembangan kawasan industri.
Meskipun berhasil meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia, kebijakan PMA pada era Orde Baru juga menuai kritik dan kontroversi. Beberapa dampak negatif dari kebijakan ini antara lain semakin besar ketergantungan pada investasi asing, ketimpangan ekonomi yang semakin besar, dan eksploitasi sumber daya alam Indonesia tanpa memberikan manfaat yang sepadan bagi masyarakat Indonesia.
Oleh karena itu, sebagai negara yang sedang berkembang, Indonesia perlu belajar dari pengalaman pada era Orde Baru dan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan investor asing dan kepentingan masyarakat Indonesia dalam kebijakan penanaman modal asing ke depannya.
