Jasa kena pajak adalah jasa yang dikenai pajak oleh pemerintah Indonesia. Jasa tersebut dapat berupa jasa yang diberikan oleh perusahaan dalam negeri maupun jasa yang diberikan oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Pemberitahuan ekspor jasa kena pajak adalah salah satu bentuk pelaporan dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, yang hendak mengekspor jasa kena pajak ke luar negeri. Pemberitahuan tersebut harus dilakukan secara online dan diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020. Artikel ini akan membahas secara rinci tentang Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak.
Apa itu Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak?
Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak adalah pelaporan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, yang hendak mengekspor jasa kena pajak ke luar negeri. Pemberitahuan dilakukan secara online melalui situs web DJP menggunakan aplikasi e-filing. Pemberitahuan ini diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-11/PJ/2020.
Syarat dan Ketentuan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak
Perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia harus memenuhi syarat dan ketentuan berikut untuk dapat melakukan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak:
- Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Melaporkan SPT Tahunan PPh Badan atau SPT Tahunan PPh Orang Pribadi
- Memiliki izin usaha yang diperlukan
- Menyelesaikan kewajiban pajak yang terutang
Perusahaan asing juga harus memenuhi ketentuan teknis berikut:
- Memiliki akses ke aplikasi e-filing
- Mengisi form Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak secara lengkap dan benar
- Mengunggah dokumen pendukung yang diperlukan
- Memastikan pembayaran pajak telah dilakukan
Waktu Pelaporan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak
Perusahaan asing harus melaporkan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak sebelum atau pada saat jasa kena pajak diekspor ke luar negeri. Pelaporan harus dilakukan paling lambat 14 hari setelah jasa kena pajak diekspor. Jika perusahaan asing tidak melaporkan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak, maka perusahaan tersebut dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
Manfaat Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak
Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak memberikan manfaat bagi perusahaan asing dan negara Indonesia. Manfaat tersebut antara lain:
- Memperlihatkan keterbukaan dan transparansi dalam melaksanakan operasional bisnis
- Mempermudah proses perpajakan dan meminimalisir risiko sanksi dari DJP
- Menjaga kepercayaan investor dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional
Sanksi Administratif dan Pidana
Perusahaan asing yang tidak melaporkan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Sanksi administratif dapat berupa denda atau penyitaan, sedangkan sanksi pidana dapat berupa pidana penjara atau denda. Besarnya sanksi administratif dan pidana ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Kesimpulan
Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak adalah pelaporan yang harus dilakukan oleh perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia, yang hendak mengekspor jasa kena pajak ke luar negeri. Pelaporan dilakukan secara online melalui aplikasi e-filing yang tersedia di situs web DJP. Pelaporan harus dilakukan sebelum atau pada saat jasa kena pajak diekspor ke luar negeri, dan paling lambat 14 hari setelah jasa kena pajak diekspor. Perusahaan asing yang tidak melaporkan Pemberitahuan Ekspor Jasa Kena Pajak dapat dikenakan sanksi administratif dan/atau sanksi pidana. Oleh karena itu, perusahaan asing harus memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku dan memastikan pelaporan dilakukan dengan benar dan tepat waktu.
