Barang impor merupakan barang yang dikeluarkan dari luar negeri untuk dijual di dalam negeri. Pada saat barang impor tiba di pelabuhan, prosedur pemberitahuan barang impor harus dilakukan oleh pemilik barang atau agen pengiriman. Artikel ini akan membahas secara lengkap tentang pemberitahuan barang impor di Indonesia.
Apa itu Pemberitahuan Barang Impor?
Pemberitahuan barang impor adalah prosedur administrasi yang dilakukan oleh pemilik barang atau agen pengiriman ketika barang impor tiba di pelabuhan. Tujuan dari pemberitahuan barang impor adalah untuk memberitahukan kepada pihak berwenang tentang adanya barang impor yang tiba di pelabuhan dan memastikan bahwa barang impor tersebut memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia.
Siapa yang Wajib Melakukan Pemberitahuan Barang Impor?
Menurut Peraturan Menteri Keuangan No. 182/PMK.04/2016, yang wajib melakukan pemberitahuan barang impor adalah:
- Pemilik barang;
- Agen pengiriman;
- Pengangkut barang; dan
- Penyedia jasa angkutan dalam negeri.
Kapan Harus Melakukan Pemberitahuan Barang Impor?
Pemberitahuan barang impor harus dilakukan sebelum barang impor tiba di pelabuhan. Jika pemberitahuan barang impor tidak dilakukan, barang impor tersebut tidak dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia.
Bagaimana Cara Melakukan Pemberitahuan Barang Impor?
Untuk melakukan pemberitahuan barang impor, anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
- Mendaftar dan mendapatkan izin akses ke Sistem Pelayanan Bea dan Cukai Elektronik (e-PLB). Sistem ini dapat diakses melalui website www.beacukai.go.id;
- Membuat pemberitahuan barang impor melalui e-PLB;
- Melakukan pembayaran bea masuk dan pajak penghasilan atas barang impor;
- Melampirkan dokumen-dokumen yang dibutuhkan, seperti Invoice, Packing List, dan Bill of Lading;
- Melakukan pemeriksaan fisik barang impor oleh petugas bea cukai; dan
- Jika barang impor dinyatakan memenuhi persyaratan, barang impor tersebut dapat diambil oleh pemilik barang atau agen pengiriman.
Apa Saja Dokumen yang Dibutuhkan untuk Pemberitahuan Barang Impor?
Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk pemberitahuan barang impor antara lain:
- Invoice;
- Packing List;
- Bill of Lading;
- Surat Keterangan Asal;
- Sertifikat Kesehatan;
- Sertifikat Fumigasi;
- Sertifikat Kelayakan Teknis;
- Surat Keterangan Pengiriman; dan
- Lain-lain (jika diperlukan).
Apa Saja Persyaratan yang Harus Dipenuhi oleh Barang Impor?
Barang impor harus memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pihak berwenang agar dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain:
- Barang impor tidak termasuk dalam daftar barang terlarang;
- Barang impor memenuhi persyaratan teknis dan kualitas yang ditetapkan;
- Barang impor telah membayar bea masuk dan pajak penghasilan;
- Tidak ada tindakan dumping atau subsidi dari negara asal;
- Barang impor tidak melanggar hak kekayaan intelektual;
- Barang impor tidak melanggar ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia; dan
- Barang impor telah dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang dibutuhkan.
Apakah Ada Sanksi Jika Tidak Melakukan Pemberitahuan Barang Impor?
Jika tidak melakukan pemberitahuan barang impor atau melakukan pemberitahuan barang impor yang tidak benar, pemilik barang atau agen pengiriman dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana, atau pencabutan izin usaha. Sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari nilai barang impor, dengan batas maksimal denda sebesar Rp 50 juta. Sedangkan sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda yang diatur dalam Undang-Undang Bea dan Cukai.
Kesimpulan
Pemberitahuan barang impor merupakan prosedur administrasi yang harus dilakukan oleh pemilik barang atau agen pengiriman sebelum barang impor tiba di pelabuhan. Pemberitahuan barang impor bertujuan untuk memastikan bahwa barang impor tersebut memenuhi persyaratan yang diperlukan untuk masuk ke dalam wilayah Indonesia. Untuk melakukan pemberitahuan barang impor, anda dapat mengakses Sistem Pelayanan Bea dan Cukai Elektronik (e-PLB) melalui website www.beacukai.go.id. Selain itu, barang impor juga harus memenuhi persyaratan teknis dan kualitas yang ditetapkan oleh pihak berwenang agar dapat masuk ke dalam wilayah Indonesia. Jika tidak melakukan pemberitahuan barang impor atau melakukan pemberitahuan barang impor yang tidak benar, pemilik barang atau agen pengiriman dapat dikenakan sanksi administrasi, sanksi pidana, atau pencabutan izin usaha.
