Di tahun 2023 , pemerintah Indonesia akan memberlakukan pembebasan Pph 22 impor. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri serta memperkuat ekonomi nasional. Namun, sebelum membahas lebih lanjut tentang pembebasan Pph 22 impor, mari kita pahami terlebih dahulu apa itu Pph 22.
Apa itu Pph 22?
Pph 22 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas impor barang tertentu yang dilakukan oleh wajib pajak yang bukan pengusaha tetap. Pph 22 ini dikenakan sebesar 7,5% dari nilai pabean barang yang diimpor. Pph 22 biasanya dibayar oleh importir atau pejabat bea dan cukai.
Pengenaan Pph 22 ini bertujuan untuk melindungi produk dalam negeri dari persaingan yang tidak sehat dan memberikan keuntungan fiskal bagi pemerintah. Namun, kebijakan Pph 22 ini juga dianggap sebagai hambatan bagi industri dalam negeri dalam meningkatkan daya saing karena harganya menjadi lebih mahal dibandingkan dengan produk impor.
Apa tujuan dari pembebasan Pph 22 impor?
Tujuan dari pembebasan Pph 22 impor adalah untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri sehingga mampu bersaing dengan produk impor. Pembebasan Pph 22 impor juga diharapkan dapat memperkuat ekonomi nasional dengan meningkatkan investasi dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja baru.
Produk apa saja yang terkena pembebasan Pph 22 impor?
Pembebasan Pph 22 impor hanya berlaku untuk beberapa jenis produk tertentu yang dipilih oleh pemerintah. Produk-produk yang terkena pembebasan Pph 22 impor antara lain adalah bahan baku, mesin dan peralatan industri, serta bahan pangan tertentu seperti jagung dan kedelai.
Bagaimana cara mendapatkan pembebasan Pph 22 impor?
Untuk mendapatkan pembebasan Pph 22 impor, importir harus memenuhi beberapa persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah. Persyaratan-persyaratan tersebut antara lain adalah:
- Barang yang diimpor harus termasuk dalam daftar barang yang mendapatkan pembebasan Pph 22 impor
- Barang yang diimpor harus digunakan untuk kepentingan produksi atau pengembangan industri dalam negeri
- Importir harus memiliki izin impor dari pemerintah
- Importir harus melaporkan penggunaan barang yang diimpor secara berkala kepada pemerintah
Apa saja manfaat dari pembebasan Pph 22 impor?
Pembebasan Pph 22 impor memiliki beberapa manfaat, antara lain:
- Daya saing produk dalam negeri menjadi lebih kuat
- Industri dalam negeri menjadi lebih berkembang
- Investasi dalam negeri meningkat
- Lapangan kerja baru tercipta
- Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
Apa risiko yang mungkin terjadi akibat pembebasan Pph 22 impor?
Pembebasan Pph 22 impor juga memiliki risiko yang mungkin terjadi, antara lain:
- Produksi dalam negeri tidak mampu bersaing dengan produk impor yang lebih murah
- Impor barang yang tidak diperlukan menjadi meningkat
- Pendapatan negara dari penerimaan Pph 22 impor berkurang
- Terjadi defisit neraca perdagangan
Apa langkah yang bisa diambil untuk mengatasi risiko tersebut?
Untuk mengatasi risiko yang mungkin terjadi akibat pembebasan Pph 22 impor, pemerintah dapat melakukan beberapa langkah, antara lain:
- Meningkatkan daya saing produk dalam negeri melalui peningkatan kualitas produk, efisiensi produksi, dan penggunaan teknologi yang lebih modern
- Menerapkan kebijakan impor yang lebih ketat untuk mengurangi impor barang yang tidak diperlukan
- Mendorong investasi dalam negeri agar industri dalam negeri lebih berkembang dan memiliki daya saing yang lebih kuat
- Meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian atas impor barang agar terhindar dari praktik dumping dan kerugian bagi industri dalam negeri
Kesimpulan
Pembebasan Pph 22 impor yang akan diberlakukan pada tahun 2023 diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk dalam negeri dan memperkuat ekonomi nasional. Namun, kebijakan ini juga memiliki risiko yang mungkin terjadi dan perlu diatasi oleh pemerintah. Penting bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan impor yang tepat guna demi keseimbangan antara perlindungan produk dalam negeri dan peningkatan daya saing industri dalam negeri.
