Pelaporan Pph Pasal 22 Impor adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengusaha yang melakukan impor barang ke Indonesia. Pph Pasal 22 Impor sendiri adalah pajak yang dikenakan atas impor barang yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang tidak memiliki Npwp (Nomor Pokok Wajib Pajak) atau bukan pengusaha kena pajak.
Pengertian Pelaporan Pph Pasal 22 Impor
Pelaporan Pph Pasal 22 Impor adalah pelaporan yang dilakukan oleh para pengusaha untuk melaporkan pembayaran Pph Pasal 22 Impor yang telah dilakukan. Pelaporan tersebut dilakukan secara bulanan dan harus dilaporkan melalui KPP (Kantor Pelayanan Pajak) setempat.
Pelaporan Pph Pasal 22 Impor merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengusaha yang melakukan impor barang ke Indonesia. Kewajiban ini berdasarkan Pasal 4 ayat (2) UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan, jasa, atau industri wajib memiliki Npwp.
Prosedur Pelaporan Pph Pasal 22 Impor
Prosedur pelaporan Pph Pasal 22 Impor cukup mudah dilakukan oleh para pengusaha. Pertama-tama, pengusaha harus memperoleh Npwp terlebih dahulu dari KPP setempat. Setelah itu, pengusaha harus melakukan pembayaran Pph Pasal 22 Impor setiap bulannya.
Setelah pembayaran dilakukan, pengusaha harus melakukan pelaporan Pph Pasal 22 Impor secara online melalui aplikasi e-SPT (Sistem Pelayanan Teknologi Elektronik) yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Pelaporan dilakukan setiap bulan dan harus dilaporkan sebelum tanggal 20 bulan berikutnya.
Sanksi Pelaporan Pph Pasal 22 Impor
Bagi para pengusaha yang tidak melaporkan Pph Pasal 22 Impor secara benar dan tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif yang dikenakan adalah Denda Administrasi sebesar 2% dari jumlah pajak yang seharusnya dilaporkan dan dibayar.
Selain itu, pengusaha juga dapat dikenakan sanksi pidana jika terbukti melakukan tindakan penipuan atau kecurangan dalam pelaporan Pph Pasal 22 Impor.
Kesimpulan
Pelaporan Pph Pasal 22 Impor merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pengusaha yang melakukan impor barang ke Indonesia. Pelaporan harus dilakukan setiap bulan dan dilaporkan melalui aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak.
Bagi para pengusaha yang tidak melaporkan Pph Pasal 22 Impor secara benar dan tepat waktu, maka akan dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana jika terbukti melakukan tindakan penipuan atau kecurangan dalam pelaporan.
