Apa Itu Paspor Blacklist?
Paspor blacklist adalah istilah yang merujuk pada paspor yang tidak dapat digunakan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri. Paspor ini umumnya diberikan kepada seseorang yang memiliki masalah hukum atau kredit buruk, dan karena itu, mereka dianggap sebagai risiko yang tinggi untuk bepergian ke luar negeri.
Apa Yang Menjadi Dasar Paspor Blacklist?
Dasar hukum pengenaan paspor blacklist diatur dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Pasal tersebut menyatakan bahwa paspor dapat dicabut atau tidak diberikan jika pemiliknya dinyatakan sebagai buronan atau melanggar hukum atau peraturan yang berlaku di Indonesia.
Perlindungan Konstitusional Bagi Pemilik Paspor Blacklist
Meskipun pemerintah berhak untuk menerapkan paspor blacklist, hal ini tidak boleh dilakukan tanpa memperhatikan hak konstitusional pemilik paspor tersebut. Ada beberapa hak konstitusional yang harus dipertimbangkan dalam hal ini, seperti hak atas kebebasan bergerak (pasal 28 UUD 1945), hak atas perlindungan hukum (pasal 28D UUD 1945), dan hak atas perlindungan data pribadi (pasal 28F UUD 1945).
Bagaimana Cara Melakukan Peninjauan Kembali Atas Paspor Blacklist?
Jika seseorang merasa bahwa paspornya dikenai blacklist secara tidak adil, ia dapat mengajukan peninjauan kembali terhadap keputusan tersebut. Prosedur untuk melakukan peninjauan kembali ini diatur dalam Pasal 12 ayat (4) dan (5) UU Keimigrasian.
Prosedur Peninjauan Kembali Paspor Blacklist
Proses peninjauan kembali paspor blacklist dimulai dengan mengajukan permohonan ke Kantor Imigrasi terdekat. Permohonan harus dilengkapi dengan dokumen yang memadai untuk membuktikan bahwa pemilik paspor tidak seharusnya dikenai blacklist.Setelah menerima permohonan, Kantor Imigrasi akan mengevaluasi dokumen yang diserahkan dan memutuskan apakah paspor akan dicabut atau tidak. Jika Kantor Imigrasi menolak permohonan, pemilik paspor dapat mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri.
Perlindungan Hak Pemilik Paspor Blacklist Di Pengadilan
Jika pemilik paspor memilih untuk mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau Pengadilan Negeri, ia harus memastikan bahwa hak konstitusionalnya diakui dan dilindungi. Pengadilan harus mempertimbangkan hak-hak tersebut sebelum memutuskan apakah paspor pemiliknya akan dicabut atau tidak.
Penutup
Paspor blacklist adalah masalah yang serius bagi pemiliknya. Namun, mereka memiliki hak untuk melindungi diri dan hak-hak konstitusional mereka. Penting bagi pemerintah untuk mempertimbangkan hak-hak tersebut saat menerapkan paspor blacklist dan memberikan kesempatan bagi pemilik paspor untuk mengajukan peninjauan kembali jika mereka merasa dikenai blacklist secara tidak adil.
